Opini

Pembangunan Sosial untuk Pembangunan Ekonomi

Rabu, 11 October 2017 06:01 WIB Penulis: Amich Alhumami Doktor Antropologi Sosial dari University of Sussex, Inggris

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

BILA membaca ulang teori-teori pembangunan, klasik ataupun modern, kita ke­rap disuguhi narasi ilmiah bahwa pembangunan selalu ber­a­sosiasi dengan pembangunan in­frastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan pre-requisite (prasyarat) bagi pembangunan eko­nomi, yang tecermin pada tiga in­dikator utama: pertumbuhan, la­pangan kerja, dan pendapatan.

Tak pelak, semua sumber daya publik dikerahkan untuk mendo­rong percepatan pertumbuhan eko­nomi, yang diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dapat di maklumi bila publik menaruh ha­­rapan tinggi, rangkaian kerja pem­bangunan akan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Ideologi politik pembangunan
Pembangunan sejatinya mengandung makna ideologis-politis sangat kental, yang berkaitan erat dengan ikhtiar kolektif untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara akan sua­tu penghidupan yang lebih baik. Pemenuhan hak-hak dasar ini dimaksudkan agar setiap warga ne­gara dapat hidup secara bermar­­tabat. Dengan pemaknaan ini, kerja pembangunan sesungguhnya adalah kerja ideologis. Pelaksanaan pem­bangunan pun harus didasarkan pada suatu ideological passion, yang merujuk pada nilai-nilai luhur yang diyakini dalam politik kenegaraan.

Bagi bangsa Indonesia, pesan ideologi politik pembangunan ter­su­rat dengan terang benderang di dalam UUD 1945 dan falsafah ne gara Pancasila. Para founding fathers merumuskan kalimat profetik dalam preambul konstitusi yang harus jadi rujukan ideologi-politik dalam kerja-kerja pembangunan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahte­raan umum. Pembangunan harus berorientasi pada upaya untuk me­wujudkan ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, yang menjadi cita-cita kolektif bangsa.

Secara konseptual, pembangunan dapat dirumuskan sebagai upaya sis­­tematis dan terencana untuk me­ningkatkan kualitas hidup manu­sia dan masyarakat. Para ahli pem­ba­ngunan menyarankan pemba­ngun­an harus berpusat pada manusia, dengan menerapkan strategi yang disebut people-centered development strategies. Karena itu, keseluruhan upaya pembangunan ekonomi mau­pun nonekonomi harus ditu­jukan untuk mengoptimalkan sege­nap potensi manusia.

Merujuk pandangan ini, pemba­ngunan sesungguhnya bersifat mul­tidimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan ma­syarakat. Dalam konteks ini, pem­bangunan infrastruktur tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan hidup dan sosial-budaya, untuk menjamin keberlanjutan proses pembangunan di masa mendatang. Maka, pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pembangunan sosial.

Pembangunan sosial berpangkal pada suatu paradigma yang menempatkan manusia sebagai epi­sentrum. Pembangunan sosial didasari suatu komitmen bahwa ma­nusia dan ma­syarakat harus men­jadi subjek sekaligus peneri­ma manfaat seluruh program pembangunan. Pembangunan sosial bertumpu pada beroperasinya institusi-institusi so­sial, antara lain keluarga, perkumpulan masyarakat, kelembagaan de­sa/kecamatan, jeja­ring sosial, dan agen pengawasan, yang berperan langsung dan berpartisipasi dalam pengelolaan program-program pem­bangunan. Karena itu, pemba­ngunan sosial harus dipahami dalam konteks pem­bangunan manusia dan pemberdayaan (institusi) masyarakat sebagai modal berharga pembangunan.

Modal manusia berperan sentral dalam pembangunan yang tecermin pada penduduk berkualitas, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Modal manusia mencakup empat elemen pokok, yaitu: (i) capacity, mencerminkan kemampuan dan kecakapan penduduk yang diraih melalui proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan investasi berjangka panjang; (ii) de­­velopment, tingkat pendidikan angkatan kerja dengan jenis-jenis keterampilan dan kemahiran, yang dikembangkan secara berkelanjut­an sehingga tetap relevan dengan ke­butuhan pasar kerja. Lalu, (iii) deployment, tingkat keterampilan dan kemahiran yang terakumulasi berdasarkan pengalaman pendidik­an dan pelatihan, yang dapat dite­rapkan di lapangan kerja untuk me­macu produktivitas bangsa; dan (iv) know-how, penduduk yang memiliki kemahiran dan keterampilan teknikal dengan spesialisasi terten­tu dalam cakupan yang luas dan mendalam (Global Human Capital Report 2017). Sumbangan penting pembangunan sosial terletak pada penyediaan modal manusia yang bermutu sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Mampukan manusia
Kita saksikan bersama academic discourse mengenai pembangunan telah mengalami perubahan fundamental, bergeser melampaui konsep dan pemikiran konvensional. Pembangunan yang selalu diasosiasikan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sudah lama dikoreksi para ahli ekonomi pembangunan sendiri. Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada empat hal pokok: (1) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga ne­ga­­­ra untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi, (2) Mendapat­kan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif bagi pe­nguatan individu dan ma­sya­rakat, (3) Memiliki kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan ke­bijakan publik, dan (4) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik publik dalam konteks perbaikan ta­ta kelola pemerintahan dan pembangunan.

Namun, analisis Sen tetap berpu­­sat pada manusia dengan menegas­kan bahwa makna esensial pembangunan ialah human capabilities suatu proses memampukan manusia agar dapat menjalani ke­­hidupan secara bermartabat. Sen menawarkan analisis pembangunan dalam konteks rekayasa sosial bu­daya, bukan dalam perspektif pertumbuhan ekonomi belaka, yang tecermin pada pendapatan nasional per kapita. Dalam pemahaman Sen, isu-isu pembangunan di bidang sosial budaya sudah semestinya masuk agenda pembangunan dan menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Banyak kajian ilmiah dan bukti empiris menunjukkan investasi untuk pembangunan sosial bukan saja merupakan medium paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, ada pertautan erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dengan merujuk paradigma baru: social development is basically economic development. Karena itu, pembangunan sosial memang semestinya tidak dipisahkan dari pembangunan ekonomi.

Komentar