Properti

Menggapai Permukiman Layak Terjangkau

Selasa, 10 October 2017 06:10 WIB Penulis: Puput Mutiara

ANTARA /APRILLIO AKBAR

HAMPIR semua kegiatan masyarakat, baik ekonomi, wisata, maupun budaya, berawal dari permukiman.

Tinggal di permukiman layak dan terjangkau dapat mendorong masyarakat memulai aktivitas sehari-hari dengan lebih bersemangat.

Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) gencar melakukan pembangunan di berbagai daerah dalam rangka menciptakan permukiman layak dan terjangkau.

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih tinggal di kawasan kumuh.

Berdasarkan data terakhir tahun ini terdapat 8,81% dari total 38.431 kawasan kumuh belum tertangani atau dengan kata lain tidak layak huni.

Karena itu, pemerintah berkomitmen dapat memberikan akses hunian yang lebih baik bagi masyarakat.

"Kondisi perbaikan permukiman di Indonesia sebenarnya cukup baik. Bukan di kita saja, semua negara di dunia juga masih terus mengupayakan hal serupa," ujar Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera Rina Agustin Indriani saat kunjungan di Kota Ambon, Maluku, akhir pekan lalu.

Program pemerintah menuju permukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat sejalan dengan tema dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia yang jatuh tepat pada bulan ini.

Kepedulian terhadap akses masyarakat menuju permukiman yang layak dan terjangkau bukan hanya menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU-Pera, melainkan semua elemen bangsa.

Butuh data

Kasubdit Data dan Informasi Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Andri Yusandra menegaskan, pihaknya sangat membutuhkan data kebutuhan permukiman masyarakat.

Data tersebut sangat penting agar program terkait bisa dijalankan dengan tepat sasaran.

"Kami masih kesulitan memperoleh data kebutuhan permukiman di daerah. Selama ini data yang ada hasil sensus lima tahunan. Akibatnya, kami enggak tahu perkembangannya tiap tahun. Mestinya daerah punya data, jadi pusat bisa menyediakan obatnya (permukiman)," tukas Andri.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus melakukan upaya--termasuk mengundang para pemangku kepentingan daerah--guna sosialisasi sejumlah program.

Di antaranya, pembiayaan mikro perumahan senilai Rp50 juta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Ismail Usemahu mengklaim rata-rata masyarakat di daerahnya sudah mendapatkan permukiman layak dan terjangkau.

Bahkan, di masa depan pemerintah daerah (pemda) tengah menyiapkan program permukiman multietnik.

"Lokasinya enggak jauh dari Bandara Pattimura. Di sana akan kami bangun permukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat Kota Ambon tanpa memandang suku atau etnik maupun agama," terang Ismail.

Ia pun berharap keberadaan permukiman multietnik mampu menjadikan Ambon sebagai kota paling toleran di Indonesia.

Siapa pun masyarakat yang berasal dari Aceh hingga Papua diperkenankan tinggal di permukiman tersebut.

"Definisi layak bukan cuma untuk masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Siapa saja asalkan mau hidup berdampingan dengan damai dapat menikmati fasilitas yang kami sediakan seperti rumah ibadah dan lain-lain," pungkas Ismail. (S-4)

Komentar