Lingkungan

Moratorium Izin Tambang Emas

Senin, 9 October 2017 01:30 WIB Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani

ANTARA

MORATORIUM izin tambang, khususnya emas, dinilai penting untuk dapat menyukseskan implementasi UU No 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri.

Moratorium itu bertujuan mengevaluasi izin-izin pertambangan emas yang selama ini sudah dikeluarkan.

"Penggunaan merkuri untuk tambang emas dianggap menjadi sumber terparah penyebab paparan merkuri bagi manusia. Implementasi UU itu tidak akan berhasil kalau tidak dihentikan pemberian izinnya dan dievaluasi izin-izin yang sudah ada," ujar Kepala Divisi Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisa Khalid, di Jakarta, Jumat (6/10).

Khalisa mengatakan, selama moratorium nanti pemerintah juga harus dengan cepat melakukan evaluasi izin yang sudah ada, merehabilitasi kawasan, serta melakukan pendataan dan pengobatan pada masyarakat yang telah terpapar merkuri pada skala berat.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, di kesempatan sama mengatakan, di lapangan, banyak terjadi pelanggaran terkait dengan penggunaan merkuri untuk tambang emas.

Tidak hanya melibatkan masyarakat yang melakukan tambang secara ilegal, tetapi juga korporasi besar yang diam-diam memanfaatkan hasil tambang ilegal tersebut.

Dikatakannya, penegakan hukum yang serius akan lebih maksimal dilakukan bila dalam waktu bersamaan moratorium izin dan evaluasi tambang yang telah berjalan dilakukan.

Lintas Sektor

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 2010 menyebutkan emisi merkuri yang bersifat meracuni manusia sebanyak 37% bersumber dari penambangan emas skala kecil, 24% bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, 18% berasal dari produk-produk metal, sisanya antara 5-9 % berasal dari proses industri semen, insinerasi, dan lainnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Tuti Hendrawati mengatakan pengesahan UU Ratifikasi Konvensi Minamata itu langkah awal untuk menghapus penggunaan merkuri yang tidak tepat di Indonesia.

Banyak hal yang akan dilakukan sejak pengesahan UU tersebut oleh DPR pada 13 September lalu.

Selain pendataan dan upaya pemberian status legal pada penambang emas skala kecil (PESK), program lain akan segera dilakukan.

Di antaranya pengembangan kebijakan strategi lanjutan dari UU tersebut, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, dan koordinasi untuk melakukan peningkatan anggaran.

"Ini harus dilakukan lintas sektor karena merkuri menyangkut banyak unsur, mulai Kementerian ESDM, KKP, hingga Kemenkes. Nantinya diharapkan, UU ini bisa berhasil untuk melindungi masyarakat, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan peluang kerja sama internasional," ujar Tuti.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah PESK ialah 850, tersebar di 197 kabupaten/kota pada 32 provinsi dengan jumlah penambang diperkirakan 250 ribu orang. (H-3)

Komentar