Opini

TNI Manunggal Bersama Rakyat

Kamis, 5 October 2017 02:45 WIB Penulis: Yusa Djuyandi Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Peneliti pada Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia

PA

TNI manunggal bersama rakyat merupakan jargon yang sering kali didengungkan kelompok militer. Kalimat ini sejatinya mengandung makna sosiologis dan politis. Sosiologis karena hendak menunjukkan bahwa TNI lekat dengan rakyat dan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Setidaknya ini dilakukan ketika era Orde Baru muncul istilah 'tentara masuk desa', yang berarti melibatkan anggota TNI dalam pelaksanaan program pembangunan di desa.

Kalimat manunggal bersama rakyat juga dapat dilihat dari makna politis yang menunjukkan TNI mendapat kekuatan dan kekuasaan dari rakyat meski hal ini sesungguhnya sempat disalahgunakan pemerintahan Orba karena memanfaatkan konsep kemanunggalan untuk memperkukuh kekuasaan dengan basis kekuatan militer.

Konsep TNI manunggal bersama rakyat yang sebenarnya sudah muncul ketika sebelum reformasi, tetapi sesungguhnya pernah hampir luntur ketika terjadi peristiwa reformasi pada 1998. Dalam peristiwa politik yang terjadi di 1998, TNI sempat menjadi pesakitan sebab lembaga ini banyak dipersalahkan rakyat atas segala tragedi sosial, politik, ekonomi, bahkan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Pemanfaatan militer untuk mempertahankan kekuasaan Orba dan penempatan militer dalam banyak lini sektor organisasi pemerintahan serta perusahaan negara telah membuat TNI tidak hanya menjadi 'anak emas', tetapi juga bagian dari kekusaaan itu sendiri.

Ketika pada masa Orba TNI digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan, tidak jarang tindakan-tindakan represif diberikan anggota TNI kepada para aktivis. Padahal, urusan TNI adalah urusan pertahanan. Namun, pada saat itu kondisi ini mungkin sengaja tidak diatur secara jelas oleh pemerintah.

Tidak hanya dalam urusan pembubaran aksi, bahkan kadang kala militer turut dilibatkan dalam beberapa proses penangkapan aktivis yang dianggap 'membahayakan' meski sesungguhnya lagi-lagi terjadi penyalahgunaan tafsir 'membahayakan' oleh pemerintah Orba. Mereka yang berdemonstrasi dianggap memberi ancaman terhadap keamanan meski sesungguhnya tidak.

Begitupun dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, TNI yang seharusnya fokus pada aspek perlindungan negara justru banyak menempatkan anggota-anggotanya pada beberapa lembaga ekonomi dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Hal yang tidak asing pada saat Orba berkuasa, ketika beberapa perwira militer aktif kemudian menjadi pemimpin di beberapa perusahaan negara, juga ketika beberapa perwira aktif kemudian ada yang menjadi kepala daerah.

Apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah Orba pada saat itu seolah ingin semua keputusan yang diambil dalam berbagai organisasi dan lini sektor, dari pusat sampai daerah, menjadi tersentral. Struktur dan kebijakan ini mirip dengan karakteristik rantai komando militer yang terpusat.

Era reformasi
Di awal-awal bergulirnya reformasi, kondisi TNI seperti berbalik 180 derajat, yaitu dari awalnya dikagumi dan dicintai kemudian seolah dianggap menjadi penghalang atau musuh. Ini terjadi karena adanya pemanfaatan militer oleh Orba untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dan sikap aparat militer yang bersama-sama aparat kepolisian selalu bertindak represif ketika menyikapi aksi demonstran. Lunturnya kepercayaan sebagian besar masyarakat atas institusi militer menjadikan TNI sebagai pesakitan, disalahkan atas berbagai peristiwa masa lalu, dan dianggap sebagai penghambat kemajuan demokrasi. Kondisi ini untungnya tidak disikapi secara emosional oleh kelompok militer, khususnya pimpinan militer. Pada 1999 Jenderal TNI Wiranto selaku panglima mengambil langkah dan keputusan tepat untuk melakukan reformasi di internal tubuh TNI.

Kebijakan ini, meski mungkin bukan hal yang populis di sebagian anggota TNI, menjadi penentu diperolehnya kembali kepercayaan rakyat di masa ini. Kebijakan reformasi internal TNI menjadi beriringan dengan arah kebijakan reformasi yang dikehendaki rakyat dan wakil rakyat pada saat itu, ketika TNI mulai dikembalikan pada posisinya sebagai alat pertahanan. Mereka dipisahkan dengan institusi kepolisian sehingga meminimalkan potensi tindakan-tindakan represif jika terjadi aksi demonstrasi. Selain itu, dalam agenda reformasi, TNI juga dilarang berpolitik dan berbisnis, sebab dapat membuat TNI sangat jauh menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya.

Proses untuk mampu membuat militer sepenuhnya tidak berpolitik dan berbisnis memang dilakukan dengan bertahap. Diperlukan sebuah proses adaptasi dan pembiasaan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya mampu diterima secara baik oleh semua unsur di dalam militer. Hasilnya ialah saat ini proses depolitisasi militer telah mencapai tahapan yang sepenuhnya dianggap memuaskan meski memang ada sebagian pihak yang tetap ingin mencoba menarik-narik kembali militer untuk berpolitik. Untuk menghadapi persoalan adanya tarik ulur kepentingan politik itu, Panglima TNI perlu dengan tegas menyatakan diri bahwa institusi militer tidak lagi dan tidak akan masuk ranah politik karena akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun.

Bagi TNI, hal yang perlu diingat ialah proses mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya membutuhkan sebuah pengorbanan. Kembali diserukannya TNI manunggal bersama rakyat sejatinya saat ini tidak diposisikan untuk kepentingan politik praktis tetapi untuk kepentingan politik kebangsaan, yaitu memperkuat kedaulatan negara dan bangsa di mata negara lain. Politik kebangsaan yang dapat dan perlu dimainkan TNI ialah dengan menjadikan bangsa ini tetap bersatu dan berjuang menghadapi tantangan masa depan.

Rakyat saat ini sudah kembali memiliki kepercayaan dan atensi yang positif terhadap TNI dan hal itu tentunya harus dijaga dengan baik. Rakyat di sisi lain juga saat ini mulai membutuhkan bantuan TNI dan ini yang perlu mendapat atensi. Kembali berpolitik bukan sebuah pilihan bijak. Namun, kembali ke rakyat merupakan sebuah pilihan yang sangat bijak. Ketika kembali ke rakyat, sesungguhnya TNI benar-benar mengimplementasikan apa yang disebut manunggal dengan rakyat. Sebagaimana hal yang perlu diapresiasi ialah ketika TNI memiliki kepedulian terhadap persoalan pertanian. Atas perintah dan kebijakan presiden, TNI dapat membantu menciptakan sebuah ketahanan pangan.

Di era reformasi ini, banyak hal yang juga dapat dilakukan TNI untuk menjadikan bangsa semakin kuat. Kuatnya bangsa ialah kuatnya juga TNI. Untuk memperkuat kebangsaan, TNI dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan kepada para pemuda. Hambatan yang mungkin dihadapi pemuda lebih bersifat kompleks, seiring dengan globalisasi yang dapat memberikan dampak negatif dari segi kultur dan perilaku sosial. Kemampuan TNI dalam membantu memecahkan persoalan bangsa dan tantangan bangsa menjadi titik penting yang perlu diperhatikan.

Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini perlu untuk terus menjaga dan meyakinkan bahwa TNI akan terus mampu menjadi tentara yang profesional. Keinginan agar tentara kuat bersama rakyat, selain perlu dilakukan melalui penguatan rakyat, juga perlu dilakukan melalui penguatan TNI secara tugas pokok dan fungsinya. Pemenuhan kesejahteraan prajurit serta perbaikan dan modernisasi alutsista menjadi hal penting yang tetap harus diperhatikan. Semoga dengan Dirgahayu TNI, kemanunggalan TNI dan rakyat akan menciptakan rakyat dan TNI yang kuat.

Komentar