WAWANCARA

Reformasi MA Menuju Peradilan Bermutu dan Modern

Ahad, 1 October 2017 14:35 WIB Penulis: Ferdian Ananda Majni

MI/FERDIAN ANANDA MAJNI

SEJAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada 2002, tercatat sudah ada 16 hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) dan sembilan aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Mereka yang ditangkap bukan hanya hakim karier, melainkan juga hakim nonkarier atau ad hoc tindak pidana korupsi. Kondisi ini semakin menguatkan indikasi gejala ‘gunung es’ atau praktik patgulipat yang berlangsung di bawah permukaan dan lolos dari pantauan KPK jauh lebih banyak lagi.

Pada operasi tangkap tangan (OTT) hakim di Bengkulu, menujukkan indikasi para pejabat hukum masih terlibat dalam sejumlah kasus jual beli perkara. Meski regulasi telah mengatur guna menghindari penyimpangan itu, tetap ada saja hakim yang berurusan dengan KPK.

Mahkamah Agung pun bereaksi keras, hingga menerbitkan maklumat tentang pengawasan dan pembinaan hakim.

Ketua MA Hatta Ali, yang ditemui Media Indonesia di ruangannya, mengaku reformasi yang dilakukan pihaknya didukung penuh oleh para hakim agung dalam mengembalikan citra, wibawa, dan martabat lembaga peradilan tertinggi tersebut. Berikut petikan wawancara Hatta Ali dengan wartawan Media Indonesia Ferdian Ananda Majni, Senin (18/9).

Bagaimana pendapat Anda, terkait peradilan di Indonesia, menuju ke arah lebih baik atau sebaliknya?
Saya melihat peradilan Indonesia ini, yang sudah pasti dari tahun ke tahun semakin membaik. Banyak contoh yang dapat saya berikan, antara lainnya penyelesai­an perkara, baik mulai badan peradilan tingkat pertama, banding, sampai kasasi. Kami telah menerbitkan regulasi, misalnya pegadilan tingkat pertama, penyelesai­an perkaranya paling lama lima bulan, peng­adilan tingkat banding paling lama tiga bulan, penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. Nah, semua ini, kita ikat dengan berbagai regulasi sehingga harus dipatuhi setiap hakim.

Adapun jika terlambat memberikan putusan lebih dari yang telah ditentukan, mereka harus memberikan alasan. Hakim yang menyidangkan melaporkan kepada ketua jika di daerah, dengan alasan apa yang membuat sebuah putusan itu berlangsung lama dan melebihi target yang ditentukan.

Orang yang beperkara sendiri yang membuat sebuah putusan itu lama. Katakan lah, penggugat hadir dan tergugat tidak hadir atau sebaliknya. Ini bukan kesalahan hakim, itu kesalahan pihak yang beperkara sendiri. Tetapi, jika mereka mematuhi persidangan, mematuhi surat-surat bukti yang diminta dan saksi, hakim harus memutus tidak boleh lebih dari 5 bulan untuk tingkat pertama.

Bagaimana dengan perkara di MA sendiri?
Di Mahkamah Agung, jika dulu orang mengatakan kita beperkara di Mahkamah Agung sangat lama, bahkan mungkin sampai meninggal pun belum tentu keluar keputusannya. Sekarang ini, kita sudah patut berbangga, mulai perkara masuk ke pengadilan sampai diputuskan dan dikirim ke pengadilan pengaju tidak lebih dari 250 hari atau kurang lebih 8 bulan (214/KMA/SK/XII/2014 - Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Adapun majelisnya sendiri yang menyidangkan perkaran itu, tidak lebih dari 3 bulan. Lamanya itu kan proses administrasi sehingga menjadi 8 bulan. Nah, dalam rangka kita menuju ke peradilan yang excellent (bermutu) dan modern, kita juga punya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), jadi setiap orang yang beperkara itu hanya butuh melihat di website MA, apa perkaranya sudah diregister di MA, dan siapa mediasinya. Setelah itu, untuk melihat keputusan MA pun dapat dipantau di website tersebut. Jadi tidak perlu lagi orang yang beperkara datang ke MA untuk menanyakannya. Hanya dengan membuka website MA, semua jelas di sana. Inilah semua menuju ke paradilan yang excellent dan modern.

Yang pasti menuju ke arah lebih baik, sebab kita juga telah menyiapkan blueprint program jangka panjang 25 tahun (2010-2035) kita menuju ke sana, tetapi saya yakin dalam tempo 15 tahun sudah bisa mencapai peradilan yang excellent dan modern.

Bagaimana sistem pengawasan internal Mahkamah Agung, pasalnya korupsi di peradilan masih terus terjadi?
Pengawasan di peradilan dan MA tetap kita galakkan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu tetap melakukan pengawasan berdasarkan laporan-laporan masuk. Bahkan, laporan dari koran saja, sudah saya perintahkan untuk dllakukan pemeriksaan, apalagi ada laporan dari masyarakat.

Di samping itu, kita sudah punya berbagai perma atau Peraturan Mahkamah Agung. Perma yang dikenal dengan masalah pengawasan yaitu Perma No 7, 8, 9 Tahun 2016. Yang satu masalah kedisiplinan No 7, Perma No 8 yaitu tanggung jawab atasan pada anak buahnya yang salah, lalu Perma No 9 masalah Remunerasi.

Nah, contoh di Bengkulu karena ada hakim anggota yang di OTT akhirnya yang terkena juga ketuanya. Dia kita copot dan juga paniteranya. Sebab, kita anggap tanggung jawab atasan. Tetapi nanti kita lihat, jika ternyata pembinaan dan pengawasannya cukup, tidak bisa disalahkan ketuanya. Tentunya akan dikembalikan jabatanya, berarti yang salah oknumnya. Pun sebaliknya, jika pengawasan dan pembinaan kurang tetap akan kita tindak.

Intinya, kita periksa sejauh mana pembinaan dan pengawasan yang sudah diberikan, jika asal-asalan tidak bagus pengawasannya, ya ditindak atasannya.

Penyimpangan dan pelanggaran oleh hakim sampai OTT KPK, upaya apa yang dilakukan MA untuk memperbaiki citra, wibawa, dan martabat lembaga peradilan?
Ya itu, kita harus tingkatkan interigtas, tingkatkan pelayan kepada publik, dan tingkatkan prefesionalisme. Nah, itu yang sedang kita lakukan saat ini. Tetapi, jika ada oknum yang tetap melakukan pelanggaran, sekalipun semua perangkat telah kita pagari dengan berbagai perma dan surat keputusan, dan tetap ada yang melakukannya, ya silakan diproses secara pidana dan kami tidak akan memberikan pendampingan hukum apabila melakukan tindak pidana, karena telah diatur di maklumat.

Dasar itulah, untuk mengingatkan kembali seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya kita keluarkan maklumat ini untuk mempertegas kembali seluruh peraturan MA terkait pengawasan dan pembinaan. Sebenarnya regulasinya sudah ada, tetapi maklumat ini lebih keras kita bikin, bahwa atasan harus bertanggung jawab.

MA mengancam ketua pengadilan dicopot bila anak buahnya kena OTT, kenapa?
Ya, karena kita sudah mengeluarkan regulasi yang menyatakan bahwa tanggung jawab atasan tidak terlepas apabila ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman prilaku. Nah, itu sudah kita gariskan dalam perma No 8 Tahun 2016 sehingga kita tekankan kembali di dalam maklumat.

Jadi kenapa kita buat maklumat lagi, saya khawatir ada atasan yang kurang mengawasi anak buahnya, kurang memberikan pembinaan. Nah, itulah tanggung jawab seorang atasan. Tetapi jika dia memberikan pembinaan yang bagus dan pengawasan yang bagus kita tidak bisa menindak dan hanya pelaku yang ditindak.

Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, beberapa waktu lalu menyebutkan akan ada perbaikan peradilan melalui koordinasi tiga lembaga, yakni KPK, KY, dan MA. Seperti apa langkahnya dan khususnya dari pihak MA?
Selama ini kami, dalam rangka pengawasan Mahkamah Agung telah dididik dan diatih di KPK kurang lebih 10 orang. Nah, mereka inilah yang melakukan penyamaran ke mana-mana untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di setiap pengadilan. Mereka menyamar, melihat setiap pengdilan apa yang kurang, kemudian dilaporkan kepada pimpinan.

Jika pun ada hal-hal yang bersifat urgent dan strategis, pimpinan akan turun melakukan penyamaran seperti yang sudah dilakukan. Apa yang kita lakukan ini, sudah berlangsung dari setahun yang lalu dan tidak menutup kemungkinan, kami juga akan memberikan informasi kepada KPK, jika sudah mengarah pada tindak pidana. Sebelum adanya OTT, sudah kami lakukan. Makanya KPK sempat menyebutkan jika informasi itu berasal dari Mahkamah Agung.

Saat ini tercatat sudah ada 16 hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) dan sembilan aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring OTT oleh KPK. Ini kan menujukkan pengawasan masih lemah dan mungkin masih banyak lagi yang luput dari pantauan KPK. Bagaimana anda menanggapi ini?
Jadi Mahkamah Agung, tetap akan melakukan pengawasan secara ketat. Bahkan, akan ditingkatkan dengan pengalaman-pengalaman dari berbagai hakim dan karyawan yang ditangkap. Nah, berdasarkan pengalaman itulah kita mengeluarkan Perma No 7, No 8, No 9 masing-masing tahun 2016.

Tujuannya, untuk lebih memperketat pengawasan. Sebagai bukti memperketat, atasannya langsung pun kita copot dari jabatannya. Itu dilakukan jika ia terbukti melakukan pembiaran atau kurang melakukan pengawasan terhadap bawahannya.

Bagaimana tanggapan Anda atas pernyataan salah seorang Hakim Agung (Gayus Lumbuun), saat ini telah terjadi kedaruratan integritas di tubuh peradilan yang harus diatasi dengan kepemimpinan langsung dari presiden?
Sekarang saya tanya, apakah ia mengikuti perkembangan di Mahkamah Agung? Apakah ia tidak mengakui berbagai regulasi yang telah diterbitkan dan apakah ia tidak melihat kenyataan apa yang telah dilakukan para pimpinan mahkamah agung. Mungkin jika ditanya kembali kepadanya, akan terjawab. Nah, dia mengikuti tidak perkembangan di MA, tahu tidak jika ada regulasi yang telah diterbitkan. Prinsip saya, lebih bagus kita becermin diri sendiri, intropeksi diri apakah sudah baik atau belum, kemudian baru mengintrospeksi orang lain.

MA mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari presiden. Bagaimana tanggapan Anda?
Ini satu langkah maju, di era kepemim­pin­an saya pada 2012-2017. Sejak periode pertama ini, kita telah mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut. Nah, banyak syarat untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden ini hingga sampai 5 kali berturut-turut dan kita telah mencapainya.

Jadi memasuki periode 2017-2022, saya harus menjaganya. Kami akan mempertahankan laporan keuangan yang bagus, penyerapan anggaranya bagus dan berbagai macam laporan keuangan harus lebih bagus.

Apa harapan Anda untuk peradilan di Indonesia?
Kita menginginkan peradilan menjadi peradilan yang bagus, tepercaya, dapat memberikan keadilan yang jujur, objektif, dan transparan kepada seluruh pencari keadilan. (M-2)

ferdian@mediaindonesia.com

Biodata
Nama: Prof Dr M Hatta Ali SH, MH
Pekerjaan: Ketua Mahkamah Agung RI
Tempat/Tanggal Lahir: Pare-pare, 7 April 1950
Pendidikan
1963 Lulus Sekolah Dasar Teratai di Makassar
1966 Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri II di Makassar
1969 Lulus Sekolah Menengah Atas Hasanuddin Makassar di Makassar
1977 Lulus Universitas Airlangga jurusan Hukum Perdata di Surabaya
2001 Lulus Magister Ilmu Hukum di STIE IBLAM Jakarta
2011 Lulus Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran Bandung
Riwayat Pekerjaan
2005 Hakim Tinggi/Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2004 Hakim Tinggi/Sekretaris Ketua Mahkamah Agung
2003 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
2001 Ketua Pengadilan Negeri Tanggerang
1996 Ketua Pengadilan Negeri Bitung
1982 Calon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
1980 Pemeriksa pada Inspektorat Jendral Departemen Kehakiman RI
1979 Pegawai Negeri Sipil pada lnspektorat Jendrai Departemen Kehakiman RI
1978 Calon Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Jendral Departemen Kehakiman RI
1998 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
1984 Hakim Pengadilan Negeri Sabang
1990 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
1995 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

Komentar