Laporan Dari SJS 2017

Selamat Tinggal Patriarki, Jalan Masih Panjang

Kamis, 28 September 2017 10:48 WIB Penulis: Usman Kansong

Wanita Maroko -- moroccoworldnews.com

"PEREMPUAN adalah bom. Untuk menjinakkannya, segera nikahkan." Begitu kira-kira bunyi salah satu teks yang tertera dalam film dokumenter berjudul Casablanca Calling. Teks dalam film itu hendak menggambarkan betapa masih maraknya pernikahan dini di Maroko.

Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dilaporkan akan dinikahkan dengan seorang pemuda dalam sebuah pesta perkawinan di tempat publik di Kota Tangier, Maroko, dua pekan lalu. Para aktivis yang mendapat laporan itu menghubungi polisi.

"Polisi datang dan menggagalkan perkawinan perempuan di bawah umur tersebut," kata aktivis perempuan Naima Zitan berkisah kepada jurnalis peserta 2017 Senior Journalists Seminar (2017 SJS) yang dihelat East-West Center di Rabat, Maroko, Rabu (27/9).

Tingkat pernikahan dini di Maroko terbilang tinggi. Undang-undang Maroko menyebutkan usia terendah bagi perempuan untuk menikah 15 tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang undang-undang perkawinannya menyebutkan usia terendah bagi perempuan untuk menikah 16 tahun.

Pernikahan dini hanya satu contoh ketidaksetaraan perempuan-laki-laki di Maroko. Persoalan lain ialah kekerasan terhadap perempuan. "Penelitian yang kami lakukan pada 2011, 63% perempuan Maroko mengalami kekerasan, terbesar kekerasan dalam rumah tangga," ucap Stephanie Willman Bordat, aktivis perempuan rekan Naima.

Menurut Naina, ketidaksetaraan perempuan laki-laki di Maroko disebabkan sejumlah persoalan, antara lain pendidikan. Perempuan buta huruf di Maroko mencapai 40% lebih.

Tantangan lain berasal dari pemahaman atau interpretasi atas ajaran agama, terutama Islam. Dalam perkara pernikahan dini, misalnya, kaum muslim seringkali menunjuk dan merujuk pada Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad pada usia dini.

Organisasi perempuan yang bekerja untuk keadilan gender melakukan sejumlah hal demi mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan. Mereka antara lain mendidik para perempuan untuk mengurangi buta huruf. Mereka juga mendorong perempuan untuk sadar akan hak-haknya.

Pemerintah Maroko pada 2006 melatih perempuan untuk menjadi murshidat atau perempuan pembimbing agama. Ketika itu 50 perempuan yang telah mendapat pelatihan dikirim ke masjid, sekolah, dan penjara untuk memberi bimbingan kepada kaum perempuan. Bimbingan berupa literasi, hukum keluarga, hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan warisan dalam perspektif Islam.

Dalam hal mengurangi pernikahan dini, para murshidat memberi bimbingan kepada para siswi bahwa mereka berhak menolak perkawinan dini. Para murshidat juga memberi bimbingan kepada para orang tua untuk tidak menikahkan anak perempuannya di usia dini.

Ide tentang murshidat muncul setelah serangan teroris menimpa kota Casablanca, Maroko, pada 2013. Murshidat berperan mengurangi ekstremisme dengan memberi bimbingan kepada perempuan karena perempuanlah yang bisa menghadirkan moderasi dan toleransi di kalangan keluarga dan anak-anak muda.

Kisah tiga murshidat difilmkan dalam satu film dokumenter dengan judul Casablanca Calling pada 2014. Jurnalis peserta 2017 SJS berkesempatan menonton film tersebut dan berdiskusi dengan salah satu pembuat film, associate produser Merieme Addou di Rabat, Maroko, Rabu (27/9).

Keberadaan murshidat merupakan kemajuan tersendiri bagi penyetaraan perempuan dan laki-laki. Murshidat punya peran yang sama dengan ustaz, kecuali menjadi imam salat. Murshidat sering dianggap sebagai revolusi sosial yang teduh (quiet social revolution).

Maroko juga telah meratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia. Pada 2004, negara monarki itu memberlakukan Undang-Undang Keluarga. Dengan undang-undang ini tidak diperlukan lagi apa yang disebut sebagai pengawasan perkawinan. Sebelumnya, seorang perempuan tidak dapat membubuhkan sendiri tanda tangannya pada akte perkawinan, tetapi hanya diwakili oleh seorang 'wali', misalnya ayahnya sendiri. Sekarang perwalian itu tidak diperlukan lagi.

Sejumlah kalangan menganggap kelahiran Undang-Undang Keluarga itu sebagai revolusi. "Meski pelaksanaannya lamban, saya menganggap ini revolusi serius di negara tradisional," kata Abdellatif Bencherifa, pengajar di International University of Rabat dalam diskusi dengan jurnalis peserta 2017 SJS di Rabat, Rabu (27/9).

Barangkali karena banyak kemajuan yang telah dicapai dalam menyetarakan perempuan dan laki-laki, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maroko Driss El Yazami berani mengatakan budaya patriarki telah lenyap dari bumi Maroko. "Selamat tinggal patriarki," kata Yazami kepada jurnalis peserta 2017 SJS yang menemuinya di kantornya di Rabat, Maroko, Selasa (26/9).

Naina mengakui banyak kemajuan yang telah dicapai dalam bidang hukum. "Tetapi penyetaraan perempuan dan laki-laki sebatas di atas kertas. Implementasinya lamban," kata Naina.

Oleh karena itu, Naina menyangkal bila dikatakan kultur patrairki sudah lenyap dari Maroko. "Selain masih banyak perkawinan dini dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan sering mendapat diskriminasi di tempat kerja," kata Naina Zitan.

Lebih dari itu, Maroko memerlukan aturan lebih spesifik untuk melindungi perempuan. "Ketika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melapor ke polisi, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi biasanya menghubungi suami dan suami datang menjemput istrinya kembali ke rumah," tutur Naina.

Jalan mencapai kesetaraan gender di Maroko kelihatannya masih panjang "Masih banyak yang harus dilakukan," ucap Merieme Addou, associate producer film Casablanca Calling. (OL-6)

Komentar