Laporan Dari SJS 2017

Demokrasi, Insya Allah

Rabu, 27 September 2017 11:21 WIB Penulis: Usman Kansong

eastwestcenter.org

LAPORAN DARI 2017 SJS (13)

“MAROKO tidak bersahabat dengan pers,” kata seorang pelayan restoran. Sang pelayan melontarkan pernyataan tersebut begitu mengetahui saya dan peserta 2017 Senior Journalist Seminar (2017 SJS) ialah serombongan wartawan. Ketika itu, Senin (25/9), kami tengah menikmati santap siang di sebuah restoran di kota tua Fez, Maroko.

Keesokan harinya, kami berdiskusi dengan sejumlah jurnalis Maroko. Yang dilontarkan sang pelayan terkonfirmasi. Konstitusi Maroko menjamin kebebasan pers, tetapi dalam praktik banyak sekali pembatasan.

Ada tiga isu yang haram bagi pers mengritiknya. Pers Maroko menyebut ketiga isu sebagai red zone, zona merah, zona berbahaya. Ketiga isu tersebut ialah kerajaan, Islam, dan Sahara Barat. Pers haram hukumnya mengritik kerajaan, Islam, dan Sahara Barat. Walhasil, pers melakukan self-censorship dalam ketiga isu tersebut.

Maroko ialah negara monarki atau kerajaan yang menjadikan Islam sebagai agama negara. Raja ialah kepala negara, pemimpin politik, panglima angkatan bersenjata, serta pemimpin Islam. Raja Maroko adalah pemimpin Islam karena dia keturunan Nabi Muhammad. Itulah sebabnya pers haram hukumnya mengkritik kerajaan dan Islam.

Maroko mengklaim wilayah Sahara Barat sebagai salah satu wilayah Provinsi Selatannya. Maroko mencaplok wilayah itu pada 1975, yang mengarah ke perang gerilya dengan pasukan adat sampai gencatan senjata berlangsung pada 1991. Proses perdamaian sejauh ini gagal untuk memecahkan kebuntuan politik. Itulah sebabnya pula pers haram hukumnya mengritik perkara Sahara Barat.

Kebebasan pers ialah salah satu indikator demokrasi. “Kami tentu menginginkan kebebesan pers yang lebih besar,” kata seorang wartawan Maroko ketika berdiskusi dengan kami di Rabbat, Maroko.

Ketika pada 2011 negara-negara Timur Tengah dilanda gelombang gerakan demokrasi atau yang disebut Arab Spring, Raja Muhammad VI mencoba menjadikan Maroko lebih demokratis dengan membentuk konstitusi baru. Berdasarkan konstitusi baru tersebut raja mengangkat perdana menteri, setelah pemilu legislatif. Raja memilih perdana menteri dari partai atau koalisi partai pemenang pemilu.

Dalam khasanah ilmu politik, ketika raja atau presiden mengangkat perdana menteri, negara tersebut menerapkan sistem politik campuran atau hibrid. “Sulit mengatakan Maroko sebagai negara demokrasi. Tetapi terlalu menyederhakan persoalan juga bila Maroko disebut negara otoriter. Maroko menerapkan sistem politik hibrid,” kata Jean Noel Ferrie. Jurnalis peserta 2017 SJS berdiskusi dengan Dekan Departemen Ilmu Politik, International University of Rabbat , Selasa (26/9).

“Apa sih demokrasi dan apa pula otoriter itu?,” timpal Amal Idrissi. “Inilah demokrasi Maroko. Bagi rakyat Maroko demokrasi ialah safety,” sambung guru besar Hukum Publik dan Ilmu Politik, Universitas Moulay Ismail itu menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya kepada Amal, apakah Maroko termasuk negara demokratis atau otoriter.

Dalam teori politik, disebut demokrasi bila terjadi distribusi kekuasaan. Sebaliknya, dikatakan otoriter bila kekuasaan terpusat di tangan seseorang atau segelintir orang. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Raja Maroko memegang kekuasaan kepala negara, kepala pemerintahan, panglima angkatan bersenjata, bahkan pemimpin Islam.

Pada Pemilu 2011, Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party/JDP) memenangi pemilu dan menguasai parlemen Maroko. Raja Muhammad VI mengangkat perdana menteri dari JDP. “Raja tetap pemimpin eksekutif sesungguhnya. Perdana menteri bawahan raja,” kata Jean Noel Ferrie.

Bandingkan dengan Inggris yang seperti Maroko juga kerajaan. Di sana Ratu hanyalah simbol. Perdana menteri Inggris dipilih rakyat dalam suatu pemilu. Perdana menteri ialah kepala pemerintahan.

Partai JDP di Maroko merupakan partai Islam. Majalah The Economist edisi 26 Agustus-1 September 2017 menyebut JDP partai jelmaan Ichwanul Muslimin. The Economist menyebut Ikhwanul Musliminin melakukan kekerasaan dan banyak anggotanya melakukan serangan terorisme. Tidaklah mungkin organisasi yang melakukan kekerasan dan terorisme sungguh-sungguh mendorong demokrasi. Itulah sebabnya The Economist menuliskan laporan tentang partai-partai politik jelmaan Ikhwanul Muslimin itu di bawah judul Muslim Democrats, Inshallah. (OL-3)

Komentar