Polkam dan HAM

Wasekjen Demokrat: Pansus Angket Muncul Saat KPK Tengah Tangani Kasus-kasus Besar

Selasa, 26 September 2017 15:04 WIB Penulis: MICOM

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

PERPANJANGAN masa kerja Pansus Angket KPK menjadi pertaruhan besar bagi sejumlah partai terkait komitmennya dalam memerangi korupsi.

Penilaian tersebut dikemukakan Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, di Jakarta, Selasa (26/9). Untuk diketahui, Pansus Angket KPK belum memberikan rekomendasi terhadap KPK dengan alasan belum mendapat konfirmasi dari KPK sehingga pansus sepakat memberikan perpanjangan waktu masa kerjanya.

Didi mengatakan Pansus Angket KPK muncul di saat KPK menangani beberapa kasus korupsi besar. Pansus ini disinyalir bisa mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK.

"Melihat kenyataan di atas, masihkah keberadaan Pansus tepat untuk dilanjutkan. Bukankah memikirkan penambahan jumlah penyidik jauh lebih rasional dan berguna," tegas dia.

Menurut Didi, rakyat tidak ingin semangat penegak hukum sedikit pun kendor dan terganggu karena keberadaan Pansus ini. Didi menilai Presiden Joko Widodo bisa turun tangan meminta partai pendukungnya untuk menghentikan Pansus KPK. Menurut dia, hal ini bukan persoalan intervensi dari kepala negara, melainkan ada kepentingan besar bagi bangsa dan negara bahwa penegakan hukum terhadap korupsi sama sekali tidak boleh terancam. Dia menilai Presiden sebagai kepala negara memiliki kompetensi penuh untuk menyelamatkan KPK.

Masih terkait masa perpanjangan kerja Pansus KPK dan harapan kehadiran KPK untuk keperluan konfirmasi sebelum diterbitkannya rekomendasi pansus, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan institusinya tetap tidak akan memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK sebelum adanya putusan uji materi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau kami tetap menunggu hasil di MK," kata Agus sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (26/9). Agus mengatakan KPK menunggu hasil Putusan MK sehingga bisa mengambil sikap
terkait undangan rapat di Pansus Hak Angket.

Agus berharap dalam waktu tidak lama lagi sudah ada putusan dari MK terkait uji materi yang diajukan institusinya. "Kalau kami berharap mudah-mudahan MK bisa cepat. Paling tidak memutuskan putusan sela. Itu saja dari kami," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan selama ini pihaknya sudah menjalankan tata kelola kelembagaan, koordinasi dan supervisi dengan baik. Dia mencontohkan sudah banyak fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam upaya pencegahan maupun penindakan korupsi.

"KPK sudah sering menggelar pelatihan bersama bahkan dalam setiap operasi tangkap tangan KPK selalu di 'back up' Kepolisian," ujarnya. Karena itu Syarif menepis tudingan bahwa KPK tidak bisa berkoordinasi dengan Polri dan Kejagung.(OL-3)

Komentar