Polkam dan HAM

Bukti Novanto Bikin KPK Meradang

Selasa, 26 September 2017 07:55 WIB Penulis: Rudy Polycarpus

MI/BARY FATHAHILAH

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mempermasalahkan bukti terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 115/HP/XIV/2013 dalam perkara praperadilan Hadi Poernomo yang kini diajukan Ketua DPR Setya Novanto selaku tersangka korupsi KTP-E.

“Kami tanyakan bagaimana cara dapatnya. Kalau tadi disampaikan pemohon sudah datang sendiri ke BPK, ya kita hormati saja cara mereka mendatangi instansi pemerintah untuk mendapatkan informasi itu,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Cepi Iskandar itu mengagendakan pemberian bukti dari pihak pemohon dan termohon. Ada 193 surat dan dokumen yang diajukan KPK, sedangkan kubu Novanto menyerahkan sekitar 30 bukti.

“Permasalahannya ialah dalam hal mendapatkannya. Itu kan didapatkan tanggal 19 September, sementara sidang dimulai seminggu sebelumnya yang waktu itu kami minta ditunda. Tanggal 20 kan pembacaan pemohonan. Jadi bisa rekan-rekan simpulkan sendiri,” lanjut Setiadi.

Setiadi menambahkan, LHP atas KPK 2009-2011 yang dijadikan bukti sejatinya hanya berupa konsep sehingga harusnya dinilai tidak sah oleh hakim. “Kalau tetap dijadikan dasar oleh pemohon, kami akan berikan jawaban terhadap bukti itu dalam kesimpulan,” ujar dia.

Di sisi lain, Ketut Mulya Arsana, anggota tim kuasa hukum Setya Novanto, menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 sd 2011 pada KPK itu sudah menjadi domain publik dan juga dipergunakan dalam perkara praperadilan Hadi Poernomo.

“Kami diberikan secara resmi sesuai dengan alur informasi publik di BPK. Karena ada dua pilihan, apakah dalam bentuk hardcopy atau softcopy, kami minta softcopy dan pihak BPK memberikan flash disk resmi BPK,” tuturnya.

Berdasarkan putusan praperadilan Hadi, mantan Ketua BPK itu menang gugatan praperadilan karena ada tahapan yang dilewati KPK. Dari tujuh tahapan, lembaga antirasywah melewatkan tahapan kedua yakni kegiatan pemeriksaan saksi, ahli, dan barang bukti serta calon tersangka.

Hadirkan saksi
Ketut menambahkan pihaknya juga akan menghadirkan empat atau lima ahli dalam sidang lanjutan praperadilan hari ini, serta akan membawa dua ­tambahan bukti surat. “Mungkin empat atau lima saksi. Yang jelas pasti pakar hukum pidana, administrasi negara. Itu saja.”

Ia pun menyatakan pihaknya optimistis dengan praperadilan itu. “Semua kuasa hukum pasti optimistis, termohon atau pemohon akan memiliki niat sama untuk memenangkan satu kasus. Cuma kan pada akhirnya bergantung pada hakim tunggalnya yang akan memutuskan,” ucap Ketut.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-E. (Dro/P-4)

rudy@mediaindonesia.com

Komentar