Polkam dan HAM

Pengamat Intelijen: Waspada, Ada Upaya Adu Domba Antara TNI/Polri dan BIN

Senin, 25 September 2017 17:16 WIB Penulis: MICOM

MI/MOHAMAD IRFAN

MEMANASNYA suhu politik akhir-akhir ini, terkait dengan isu pengadaan senjata ilegal dan pemutaran film G 30 S/PKI harus disikapi denganhati-hati, terutama oleh pemerintah dan seluruh partai politik. Menurut pengamat intelijen, Ridlwan Habib, besar kemungkinan ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan media sosial," kata Ridlwan di Jakarta, Senin (25/9). Situasi politik nasional diakui terasa mulai menghangat terkait polemik pengadaan senjata, namun Menko Polhukam Wiranto sudah menegaskan hal itu hanya terkait komunikasi yang belum tuntas. Kendati demikian, di media sosial
persoalan itu terus digoreng menjadi perbincangan.

Dalam penelusuran di medsos, Ridlwan menjelaskan, pada Sabtu (23/9) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter. "Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun asli," kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. "Setelah saya cek, website itu dihosting dari luar negeri, " kata Ridlwan.

Website perang bintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. "Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan," kata Ridlwan.

Pada Minggu (24/9) isu makin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situs perang bintang.com. "Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah-olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan," kata Ridlwan.

Selain BIN, lanjut dia, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah-olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar-gambar hoaks.

Dia mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut-sebut milik Polri, namun setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata dalam konflik Yaman tahun 2016. "Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoaks," katanya.

Ridlwan menilai isu ini adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI.

"Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, dan Kapolri harmonis dan baik baik saja," katanya.

Ridlwan meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. "Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu, sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah. Ini sangat berbahaya, " katanya.

Dia menilai respons Menko Polhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. "Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai," kata Ridlwan.

Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu menghimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial.
"Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia harus bersatu," katanya.

Ia menambahkan masing-masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri sendiri. Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur.

Ridlwan mengingatkan bahwa dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. "Intelijen negara usernya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer /Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggungjawab pada satu pengguna yakni Presiden, " pungkasnya.(Ant/OL-3)

Komentar