Laporan Dari SJS 2017

Bangsamoro Ingin Seperti Aceh

Senin, 25 September 2017 09:34 WIB Penulis: Usman Kansong

Ghadzali Jaafar -- Dok. Youtube

LAPORAN DARI 2017 SJS (11)
PERAWAKANNYA kecil. Tapi, dia salah satu pimpinan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang memperjuangkan otonomi lebih luas bagi Bangsamoro di Filipina Selatan. "Kami menjadikan Aceh sebagai panduan," kata Ghadzali Jaafar, orang nomor dua di MILF, itu, tegas menjawab pertanyaan saya.

Saya dan jurnalis lain peserta 2017 Senior Journalist Seminar yang diorganisasi East-West Center menjumpai Ghadzali di kediamannya di kawasan Sultan Kudarat, Provinsi Maguindanao, Mangindanao, Filipina Selatan, Jumat pekan lalu.

Pertama-tama kami menuju semacam lokasi antara yang akan mengarahkan kami ke tempat pertemuan sesungguhnya. Lokasi antara itu terletak di sebuah kampung 'eksklusif' di luar Kota Cotabato. Kami harus melewati sejumlah pos yang dijaga tentara MILF bersenjatakan laras panjang. Kami menyaksikan seseorang yang dari wajahnya terlihat masih anak-anak memegang senapan M 16.

Setibanya di sana, kami diarahkan menuju rumah Wakil Ketua MILF Ghadzalj Jaafar yang berlokasi sekitar 15 menit perjalanan dari lokasi antara. Untuk mencapai rumah Ghadzali, kami hanya melewati satu pos yang dijaga satu atau dua tentara MILF bersenjata laras panjang.

Namun, begitu sampai di rumahnya, kami menyaksikan puluhan tentara bersenjata lengkap berjaga-jaga di sana. Beberapa di antaranya menyandang senapan mesin. Dalam pertemuan dengan jurnalis peserta 2017 SJS, Ghadzali menjelaskan kronologis konflik dan perjanjian damai antara muslim Moro dan pemerintah Filipina.

Sejak penjajahan Spanyol pada abad ke-16 dan dilanjutkan penjajahan Amerika pada 1898, Bangsamoro mendapat perlakuan tidak adil. Amerika, misalnya, memasukkan wilayah Bangsamoro yang meliputi Mindanau, Sulu, dan Palawan sebagai bagian Filipina tanpa persetujuan Bangsamoro dan itu dianggap pelanggaran hak menentukan nasib sendiri. Belum lagi serangkaian pembataian yang dilakukan Amerika serta pemerintah Filipina yang menyebabkan ribuan muslim Moro tewas.

Berlangsung serangkaian proses perdamaian antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Perjanjian damai yang tercapai ialah Perjanjian Tripoli 1976, Perjanjian Damai Final 1996, Kerangka Perjanjian untuk Bangsa Moro 2012, serta Perjanjian Damai Menyeluruh 2014.

"Proses perdamaian itu bertujuan mengoreksi ketidakadilan historia terhadap Bangsamoro serta menciptakan kehidupan normal di Bangsamoro menuju perdamaian yang adil dan beradab," tutur Ghadzali.

Kini muslim Moro tengah menanti diloloskannya Bangsamoro Basic Law (BBL) bagi otonomi yang lebih luas. Namun, mereka terpecah dalam beberapa kelompok, antara lain MILF sendiri, Moro National Liberation Front (MNLF), Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). "Kalau BBL diloloskan, saya yakin semua kelompok muslim Moro akan bersatu. BIFF akan meletakkan senjatanya," ucap Ghadzali.

Ghadzali menjelaskan kesepakatan damai di Aceh telah menginspirasi MILF. Paling tidak ada dua kesamaan antara cita-cita Bangsamoro dan perdamaian yang telah dicapai di Aceh. Pertama, adanya partai politik. Kedua, adanya undang-undang khusus.

Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menyepekati perdamaian di Helsinski, Finlandia pada 2005. Setelah itu terbentuklah partai politik lokal Aceh, yakni Partai Aceh, Partai Damai Aceh, dan Partai Nasional Aceh. Metamorfosis GAM menjadi parpol ialah ikhtiar mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. Di Filipina Selatan, MILF pada 2014 membentuk Partai Keadilan Serikat.

Pada 2006 lahir Undang-Undanb Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini mengamanatkan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.. Dalam konteks Bangsamoro di Filipina Selatan, MILF sedang menanti pemberlakuan Bangsamoro Basic Law (BBL).

Di Filipina Selatan telah berlaku hukum Islam secara terbatas. Hukum Islam di sana antara lain mengatur perkawinan dan warisan, tetapi tidak tindakan kriminal. Pemberlakuan BBL akan menciptakan otonomi lebih luas bagi Bangsamoro sehingga mereka bisa menerapkan syariat Islam secara lebih luas pula. "Hukum Islam hanya berlaku untuk muslim," kata Ghadzali.

Sebelumnya jurnalis peserta 2017 SJS bertandang ke pengadilan Syariah, Cotabato, Filipina Selatan dan berdiskusi dengan hakim Datukaka P. Camsa, Kamis pekan lalu. "Kami menginginkan penerapan hukum Islam seperti di Aceh," kata Datukaka.

Mungkin Hakim Datukaka tak mengetahui bahwa banyak aktivis dan lembaga swadaya masyarakat yang meminta Perda Syariat ditinjau ulang, terutama terkait hukuman cambuk. (OL-3)

Komentar