Laporan Dari SJS 2017

Gara-Gara Fundamentalisme dan Kemiskinan

Ahad, 24 September 2017 15:06 WIB Penulis: Usman Kansong

AFP PHOTO / NOEL CELIS

LAPORAN DARI 2017 SJS (10)

BARANGAY Matuber ialah nama kampung di Provinsi Maguindanao, Wilayah Otonomi Muslim Mindanao, Filipina Selatan. Dalam bahasa Indonesia Barangay kira-kira setingkat desa. Di Barangay atau Desa Matuber hidup sekitar 3.000 jiwa. Di desa itu sekitar 60% penduduknya beragama Kristen dan 40% muslim. "Kami hidup berdampingan, bahkan banyak perkawinan antaragama," tutur Arvin Ferenal, sekretaris desa.

Jurnalis peserta 2017 Senior Journalist Seminar (2017 SJS) yang diorganisasi East-West Center mengunjungi desa dengan pemandangan perbukitan hijau dan laut biru itu, Rabu (20/9). Cerita Arvin bukan omong kosong. Perangkat desa ada yang beragama Islam maupun Kristen. Di sana masjid dan gereja terletak berdekatan dalam satu areal.

Seperti di Desa Matuber, suasana hidup berdampingan antarpemeluk agama juga terlihat di Cotabato, Ibu Kota Provinsi Maguindanao. Surat kabar Mindanao Cross , Cotabato, yang dimiliki satu lembaga Katolik, misalnya, juga mempekerjakan wartawan dan editor muslim. Suasana di Desa Matuber dan Cotabato menjadi gambaran umum suasana kehidupan sosial di Filipina Selatan yang selama ini kerap digambarkan sebagai daerah konflik.

Sesungguhnya, konflik di Filipina Selatan berlangsung sejak penjajahan Spanyol pada abad ke-16. Konflik berupa pemberontakan berubah menjadi perang terbuka antara pasukan Muslim Moro dan tentara Filipina ketika Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat perang pada 1972.

Serangkaian perundingan damai di antara kedua belah pihak berlangsung sejak 1976. Pada 1989, Mindanao mendapat status otonomi khusus (Autonomous Region in Muslim Mindanao/ARRM). Perdamaian menyeluruh tercapai pada Maret 2014.

Perdamaian sesungguhnya diharapkan tercapai ketika Pemerintah Filipina meloloskan Bangsamoro Basic Law. Presiden Duterte menyampaikan komitmennya meloloskan undang-undang tersebut.

Namun, di kalangan kelompok muslim terjadi perpecahan. Nur Misuari membentuk Moro National Liberation Front (MNLF) pada 1969. Lalu, Hashim Salamat membentuk Moro Islamic Liberation Front (MILF). Setelah perdamaian MILF berjuang untuk otonomi lebih luas melalui jalur konstitusional dan politik.

Lahir pula Bangsamoro Islamic Freedom Fighters pada 2010. Lantas muncul kelompok Abu Sayyaf yang berkibkat ke Jamaah Islamiyah dan Alqaida. Terakhir muncul kelompok Maute-Hapilon di Marawi yang terinspirasi Islamic State. Mereka kerap menculik warga asing untuk mendapat tebusan.

Peristiwa Marawi seolah menenggelamkan kehidupan damai di Desa Matuber, Cotabato, serta wilayah Filipina Selatan lainnya. Kasus Marawi, menurut Wamenhan Cardozo, lebih disebabkan ideologi. "Kasus Marawi lebih disebabkan bercokolnya ideologi fundamentalisme, bukan agama. Mereka hanya menggunakan agama," kata Cardozo. Jurnalis peserta 2017 SJS menemui Cardozo di Kantor Kementerian Pertahanan Filipina di Manila, Senin (18/9).

Kelompok Maute-Hapilon yang sempat menguasai Kota Marawi malah menggunakan masjid sebagai pertahanan. Di masjid pula mereka menempatkan penembak jitu. Tentara dan polisi Filipina telah membebaskan sejumlah masjid dari penguasaan kelompok tersebut.

Tidak ada persoalan antara pemerintah Filipina dengan kelompok yang memperjuangkan otonomi, semisal MILF. " Kami makan makanan yang sama di restoran yang sama," kata Wamenhan Cardozo bertamsil.

MILF justru membantu tentara dan polisi Filipina memerangi kelompok Maute. MILF antara lain membuat "koridor aman" untuk membawa masyarakat keluar dari zona konflik Marawi. "Kami membantu dari sisi kemanusiaan, bukan militer," kata Wakil Ketua MILF Ghazali Jaafar. Jurnalis peserta 2017 SJS menemuinya di markas MILF di luar Cotabato, Jumat (22/9).

Untuk meredam ideologi fundamentalisme, pemerintah Filipina melibatkan ulama. Bahkan ulama mengeluarkan semacam fatwa. "Fatwa itu mengutuk ekstremisme dengan kekerasan," kata Syekh Abdurrahman, Mufti Besar Darul Ifta ketika berdiskusi dengan jurnalis peserta 2017 SJS di Cotabato, Kamis (21/9).

Banyak pemuda bergabung dengan Maute karena mereka dijanjikan gaji 20 ribu Peso Filipina (sekitar Rp5 juta) per bulan. "Yang menyebabkan mereka bergabung ialah kemiskinan," kata Jesus Dureza, Sekretaris Kantor Penasehat Presiden kepada jurnalis peserta 2017 SJS di Manila, Senin (18/9).

Lima provinsi muslim di Filipina Selatan merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Filipina. Oleh karena itu, kantor Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (Autonomous Region of Muslim Mindanao/ARMM) menjalankan program untuk mengurangi kemiskinan. "Kami terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja,"' kata Laisa Masuhud Alamia, Sekretaris Eksekutif ARMM kepada jurnalis peserta 2017 SJS di kantornya di Cotabato, Jumat (22/9). (OL-3)

Komentar