Jeda

Kemiskinan Petani masih Tetap Terjadi

Ahad, 24 September 2017 10:41 WIB Penulis:

MI/LILIEK DHARMAWAN

CITA-CITA Swasembada Pangan merupakan cita-cita yang menjadi salah satu target pemerintah pada program Nawa Cita. Untuk mencapainya pun, pemerintah fokus membangun sektor pertanian dengan menggelontorkan dana yang besar ke Kementerian Pertanian agar dimanfaatkan untuk beragam program yang membantu para petani.

Namun, menurut Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Tani Indonesia, Agus Ruli Ardiansyah, melihat dana yang dikeluarkan Kementerian Pertanian melalui beragam kebijakan belum membuahkan hasil yang sebanding dengan dana yang sudah digelontorkan.

"Dengan dana yang cukup besar, hasilnya tidak cukup maksimal dengan anggaran yang dikeluarkan dan tahun ini dicoba ditingkatkan menjadi Rp60 triliun," jelas Agus saat diwawancarai Media Indonesia via telepon, Rabu (20/9).

Baginya, ketidakmaksimalan hasil tersebut tecermin pada masih adanya masalah-masalah di sektor pertanian yang belum terselesaikan seperti kemiskinan petani yang tetap terjadi maupun nilai tukar petani yang memprihatinkan.

"Masalah kedaulatan pangan, impor, diam-diam masih dilakukan, belum impor lainnya, garam, dan terakhir ini ada polemik harga beras di pasar yang tidak bisa dikendalikan pemerintah," imbuh Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan program bantuan pertanian yang diberikan pemerintah, misalnya, pembagian traktor tidak merata menyentuh seluruh petani karena hanya didistribusikan pada kelompok-kelompok tani maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sedangkan petani-petani lain yang tidak tergabung dalam kelompok tani maupun Gapoktan tidak mendapatkan bantuan itu.

Hal lainnya yang perlu dikritik ialah Reforma Agraria yang juga dituangkan dalam program Nawa Cita. Baginya, program Reforma Agraria seperti Redistribusi Tanah 9 juta hektare, belum jelas seperti apa dan di mana lokasi 9 juta hektare tersebut dan siapa saja yang akan menerimanya.

"Artinya, Reformasi Agraria secara substansi bagaimana merombak struktur ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi di negeri ini, rata-rata kepemilikan tanah yang dimiliki petani ini di bawah 0,3 hektare dan masih banyak petani yang tidak punya tanah," papar Agus.

Ini yang juga tidak jelas progresnya terhadap nasib petani, konflik agraria masih saja terjadi, kriminalisasi, dan perampasan tanah-tanah rakyat masih terjadi, dan tidak teratasi dengan program Reforma Agraria. "Pemerintah saat ini terkesan hanya fokus pada proses sertifikasi dan legalisasi aset. Bukan menata ketimpangan struktur ataupun menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat," jelas Agus.

Target swasembada pangan
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, sudah memasang target swasembada pangan. Swasembada gula konsumsi dan bawang putih pada 2019, swasembada kedelai pada 2020, swasembada gula industri pada 2024, swasembada daging sapi pada 2026, dan selanjutnya menuju Visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.

Dalam tiga tahun terakhir dalam mencapai swasembada pangan, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melalui Program Upaya Khusus (Upsus) untuk padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah maupun Siwab (sapi indukan wajib bunting) secara terus-menerus melakukan evaluasi baik secara harian, bulanan, maupun tahunan.

"Berdasarkan evaluasi pada aspek produksi sudah ditemukan solusi tepat mengatasi shortage paceklik, yaitu pertama untuk padi solusinya menanam padi minimal 1 juta hektare per bulan pada saat bulan kritis Juli-September sehingga tiga bulan berikutnya diperoleh produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi beras tiap bulan 2,6 juta ton," jelas Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Suwandi, kepada Media Indonesia, Rabu (20/9).

Ini solusi permanen mengatasi paceklik padi dan hasilnya tidak ada paceklik sepanjang tahun dan tidak ada impor beras medium sejak 2016.

Sementara itu, untuk jagung, solusi yang dilakukan ialah menanam jagung dengan target 6 juta hektare, mengembangkan integrasi kebun/hutan dengan jagung, membangun kemitraan dengan Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT) dengan petani jagung, sehingga seluruh kebutuhan pasokan industri pakan ternak dipasok dari jagung petani alias tidak perlu impor jagung pakan ternak dan pada 2017 terbukti tidak impor jagung pakan ternak.

Sementara itu, untuk cabai dan bawang merah, solusi permanennya ialah mengatur pola tanam dan waktu tanam dan antar wilayah, termasuk menanam pada off-season, sehingga tidak ada shortage pasokan sepanjang waktu, menyiapkan sarana dan prasarana, mengembangkan pascapanen, dan pengolahan sehingga tahan simpan, serta diikuti dengan kebijakan harga acuan atas dan bawah. "Hasilnya produksi surplus dan tidak impor cabai segar dan bawang merah konsumsi," imbuh Suwandi.

Suwandi menambahkan selama ini pemerintah pun sudah memberikan beragam bantuan bagi para petani untuk meningkatkan produksi, seperti pembagian traktor, rice transplanter, combine harvester, dryer, power thresher, corn sheller dan rice milling unit (RMU), serta pompa air. "Program ini dalam rangka modernisasi pertanian melalui mekanisasi dengan menyalurkan 80 ribu-100 ribu unit per tahun. Mekanisasi menghemat biaya produksi 30% dan menurunkan susut panen 10%. Mekanisasi menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan panen dari pola manual Rp 7,3 juta/ha menjadi Rp 5,1 juta/ha," lanjut Suwandi.

Suwandi pun menjelaskan, untuk masalah nilai tukar petani (NTP) lebih tepat untuk mengukur kemampuan daya beli petani, itu bukan ukuran tepat menggambarkan kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, akan tinggi pula kemampuan daya belinya.

"Terdapat kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode mengukur kesejahteraan petani. Sampai saat ini belum ada metode yang memuaskan untuk mengukur kesejahteraan petani sehingga untuk memudahkan mengukur kesejahteraan petani, lebih praktis didekati dengan indikator tingkat kemiskinan di pedesaan, mengingat sebagian besar petani tinggal di perdesaan dan data sudah tersedia di BPS," paparnya.

Tidak benar petani dibilang semakin miskin, buktinya data BPS menunjukkan angka kemiskinan di perdesaan turun 842 ribu orang atau -4,7%, yakni semula penduduk miskin di perdesaan Maret 2015 sebanyak 17,94 juta jiwa turun, Maret 2017 menjadi 17,10 juta jiwa.

Sementara itu, untuk upaya-upaya yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan petani, Suwandi menjelaskan selain upaya meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing produk, juga memberikan Asuransi Usaha Tani Padi 1,0 juta ha, menerbitkan kebijakan harga bawah dan harga atas, serta harga pembelian pemerintah (HPP), kebijakan menyerap gabah/beras dan pangan lain melalui Bulog, memperpendek rantai pasok dengan membangun 2.000 Toko Tani Indonesia (TTI), memberi kemudahan akses KUR dan keringanan suku bunga pinjaman, pelatihan, pendampingan dan pengawasan petani, penguatan usaha dan kelembagaan petani, pembentukan Satgas Pangan dan Tim Saber Pungli, serta pengendalian rekomendasi impor dan mendorong ekspor.

Kementerian Pertanian pun memiliki program Petani Champion yang sudah digalakkan dan menunjukkan hasilnya, terutama pada pengembangan sayuran dan buah-buahan. Para champion kini sudah ada di banyak kabupaten, terutama untuk cabai dan bawang merah, telah mampu mengorganisasi diri sendiri bersama petani sekitar untuk memproduksi berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pasar.

Mereka menjembatani petani bermitra dengan pelaku industri, pasar, dan pemerintah. Hasilnya, petani sangat terbantu terutama dalam menjaga pasokan, kepastian pasar, dan jaminan harganya.

"Kalau dirangkum, target-target pertanian yang sudah dicapai selama ini capaiannya produksi padi, cabai dan bawang merah meningkat dan sejak 2016 sudah swasembada, terbukti tidak impor beras medium, cabai segar dan bawang merah konsumsi. Demikian juga produksi jagung meningkat sehingga pada 2017 sudah swasembada jagung dan tidak ada impor jagung untuk pakan ternak," pungkas Suwandi. (Riz/M-2)

Komentar