Jeda

Petaniku Sayang, Petaniku Malang

Ahad, 24 September 2017 10:37 WIB Penulis: LILIEK DHARMAWAN

MI/LILIEK DHARMAWAN

SUPRAPTO, 45, berjalan di pematang sawah sambil membawa tongkat yang di atasnya dikibarkan plastik putih panjang. Tongkat dari bambu itu diacung-acungkan. Di sebuah sudut pematang, tongkat itu diturunkan. Tangannya meraih tali yang telah diikatkan pada tongkat-tongkat berjajar pada area sawah di Gunung Tugel, Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah. Burung-burung pun beterbangan.

"Seharusnya musim kemarau seperti sekarang hasil panen lebih baik dengan curah hujan minim. Padi lebih kering karena kadar air rendah. Namun, saya belum tahu persis hasilnya nanti seperti apa, karena ada serangan burung," ungkap Prapto saat ditemui pada Jumat (22/9).

Ia berharap agar panen pada musim gadu lebih baik jika dibandingkan dengan panen periode sebelumnya. Sebabnya, beberapa bulan lalu, dirinya harus panen dini akibat serangan hama wereng batang coklat.

Pada Juni lalu, tanaman padi di sini terserang hama wereng batang cokelat. Dari luasan 2.500 m2 milik Suprapto, ia hanya mampu panen 50%. Pada kondisi normal hasil panen biasanya mencapai 1 ton, tetapi karena terserang hama wereng, hasil panen tinggal tersisa 5 kuintal.

"Begitulah risiko petani. Kadang, dari awal tanam sudah optimis mampu panen dengan hasil baik, namun sebelum panen ada serangan hama. Kalau dulu wereng, saat sekarang burung. Tetapi dampak serangan burung tidak seburuk wereng," ungkapnya.

Apa yang dialami Prapto ialah ancaman nyata yang bisa terjadi kepada petani di mana saja. Sebabnya, serangan hama kerap datang tiba-tiba meski sudah ada antisipasi sebelumnya. Petani jelas mengalami kerugian jika ada serangan hama. Jangankan untuk meraih untung, mengembalikan modal saja tidak bisa.

Petani asal Rawalo, Banyumas, Eko, 48, menambahkan, menjadi petani sesungguhnya bukanlah pilihan. Sebabnya, untuk mendapatkan hasil cukup, sepertinya tidak mungkin. Ia memiliki area sawah seluas 3.000 m2. Ongkos produksi mulai pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, sampai panen mencapai Rp1,6 juta. Untuk membeli pupuk, dibutuhkan uang sekitar Rp400 ribu, kemudian obat-obatan Rp200 ribu, sedangkan biaya olah sawah dan panen sekitar Rp900 ribu hingga Rp1 juta. "Itu belum kalau ada serangan hama, ongkosnya bakal melonjak lagi. Karena harus ada biaya tambahan membeli pestisida," ujar Eko.

Padahal, lahan seluas 3.000 m2 hanya mampu menghasilkan sekitar 1 ton. Jika dirata-rata harga gabah kering panen (GKP) Rp4.000, hasilnya Rp4 juta. Dengan demikian kalau dikurangi biaya produksi, keuntungan hanya Rp2,4 juta. Menjadi petani dengan lahan 3.000 m2 atau 0,3 hektare (ha) hanya mendapatkan keuntungan Rp2,4 juta dalam satu masa panen. Atau rata-rata setiap bulannya hanya Rp800 ribu. "Bayangkan saja, jika dibandingkan dengan buruh pabrik atau upah minimum kabupaten (UMK) Banyumas saja Rp1,3 juta. Dengan kondisi ini, tidak ada warga yang bercita-cita jadi petani. Umumnya, mereka yang jadi petani seperti saya karena tidak ada pilihan lain," katanya.

Eko tidaklah berlebihan karena saat ini hanya sebagian kecil petani yang berprofesi sebagai petani. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Sukarno menambahkan, saat ini ada petani yang memiliki sawah dan juga petani yang hanya jadi buruh atau buruh tani. "Ada petani yang memiliki sawah cukup luas di atas 1 ha, tetapi rata-rata hanya sekitar 0,25 hingga 0,3 ha. Petani dengan lahan sempit, umumnya tidak hanya menggarap miliknya, tetapi juga menjadi buruh tani bagi warga yang memiliki lahan. Menjadi petani itu unik, tidak melulu mengerjakan punyanya sendiri. Kalau buruh tani, biasanya masih punya pekerjaan lainnya seperti kuli bangunan, tukang ojek atau pekerjaan serabutan lainnya," paparnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan KP) Banyumas Widarso mengatakan umumnya petani hanya memiliki area sawah dengan luas 0,3 ha. "Luas lahan secara total di Banyumas mencapai 30 ribu ha. Kalau rata-rata kepemilikan sekitar 0,3 ha, jumlah petani di Banyumas berkisar 900 ribu orang. Kondisi hidup petani hanya sebagian kecil yang sejahtera, rata-rata ya tidak mampu," kata Widarso.

Ia mengatakan dengan kepemilikan 0,3 ha, akan lebih boros ongkos produksinya jika tidak bersama-sama. "Sebetulnya adanya konsep rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) itu sebagai salah satu upaya agar petani secara berbarengan mulai dari pengolah sawah, pemupukan sampai panen. Misalnya, dengan penggarapan lahan seluas 15-20 ha yang dikelola secara kelompok, akan lebih efisien kalau dibandingkan dengan menggarap sendiri-sendiri dengan luasan hanya 0,3 ha. Namun yang terjadi sekarang masih dikerjakan sendiri-sendiri," jelasnya.

Subsidi Petani
Menurut Widarso, saat sekarang sebetulnya petani mendapatkan berbagai macam subsidi, mulai pupuk, pestisida, sampai subsidi asuransi petani. Pupuk bersubsidi murah dan dibeli dengan menggunakan kartu tani yang telah dibagikan. Begitu juga pestisida. "Pada saat terjadi serangan wereng, kami menyuplai kebutuhan pestisida kepada petani. Berapapun kebutuhannya, kami menyuplai secara gratis. Mereka dapat mengajukan lewat petugas pemantau hama di lapangan dan diajukan ke dinas," katanya.

Dengan demikian, pada saat serangan hama menyerang Banyumas, luasannya relatif sempit kalau dibandingkan dengan luas total area sawah. Serangan hama di Banyumas beberapa bulan lalu mencapai 1.000 ha. Dari luasan tersebut, yang puso sekitar 200 ha. Penanganan serangan hama wereng batang cokelat dengan memakai pestisida yang diberikan secara gratis. Di sisi lain, petani yang mengalami puso mendapat asuransi dengan perhitungan Rp6 juta per ha.

"Hanya, belum seluruh petani di Banyumas terdaftar dalam asuransi usaha tani padi (AUTP). Padahal, preminya sangat murah hanya Rp36 ribu atau 20% dari premi riilnya. Sebab, 80% premi disubsidi pemerintah," katanya.

Pemerintah terus mendorong petani untuk ikut dalam AUTP sehingga petani tidak dipusingkan jika ada serangan hama yang setiap tahun pasti ada, mulai tikus dan wereng sampai kejadian bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Secara terpisah, Pimpinan Cabang Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Purwokerto Adang Nuryadi mengatakan, pihaknya telah membayarkan klaim asuransi kepada petani senilai Rp900 juta pada periode April hingga September 2017. "Klaim asuransi kami bayarkan karena ada sekitar 200 ha tanaman padi yang puso. Dari jumlah klaim tersebut, 50% di antaranya merupakan area sawah di Banyumas dan sisanya klaim AUTP di Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen," katanya.

Adang mengungkapkan AUTP masih disubsidi pemerintah. Seharusnya, premi yang harus dibayar petani setiap ha mencapai Rp180 ribu. Namun, saat ini petani hanya membayar Rp36 ribu per ha. "Petani bakal memperoleh klaim asuransi jika tanaman padi puso akibat serangan hama dan bencana alam. Syarat klaim asuransi ialah kerusakan tanaman padi mencapai lebih dari 75%,"ujarnya.

Hingga kini, lanjut Adang, pihaknya yang melayani daerah Jateng bagian selatan masih terus menerima pendaftaran petani yang bakal ikut serta AUTP. "Tercatat telah 10 ribu ha lahan sawah di wilayah Jateng selatan yang ikut AUTP. Ada petani yang mendaftarkan secara mandiri, karena dengan mengikuti asuransi, usahanya lebih terjamin," tandasnya.

Ironi petani sebagaimana tergambar dari berbagai aksi dan demonstrasi yang kerap dipertontonkan para aktivis pejuang kaum tani di setiap momen peringatan Hari Tani Nasional merupakan bentuk lain dari kekecewaan kaum tani terhadap gagalnya upaya pemerintah dalam merealisasikan tanah untuk ruang hidup yang memakmurkan dan menentramkan rakyat di negeri agraris ini. (M-2)

Liliek Dharmawan lilik@mediaindonesia.com

Komentar