Jeda

Pajak yang Lebih Ringan

Ahad, 17 September 2017 10:45 WIB Penulis:

MI/ROMMY PUJIANTO

PENULIS, menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, ialah profesi yang diakui di administrasi pajak sebagai pekerja bebas. Karena itu, mereka boleh menghitung pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).

“Intinya, penulis yang penghasil­an setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar boleh menggunakan ini, dan penghasilan netonya diakui (deemed) sebesar 50%, baru dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan dikenai pajak sesuai tarif berlaku,” tutur Yustinus.

Menurutnya, pangkal permasalahan ini ialah pada PPh Pasal 23 atas royalti penulis buku, yang dipotong 15% atas jumlah bruto karena pada umumnya jatah royalti penulis itu 10% dari penjualan.

Jika tarif 15% berlaku untuk rentang penghasilan kena pajak antara Rp150 juta-Rp250 juta, sang penulis setidaknya setara mendapat penghasilan jual buku setara Rp1,5 M-Rp2,5 M.

“Andai satu buku harganya Rp100 ribu, lebih kurang harus menjual 15 ribu eksemplar. Karena jumlah potongan pajak lebih besar daripada kewajiban pajak tahunan, para penulis berpotensi lebih bayar di akhir tahun,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Yustinus sepakat tarif PPh pemotongan untuk ro­yalti penulis sebaiknya diturunkan supaya lebih adil, masuk akal, dan membantu cash flow penulis. Apalagi, pembayaran royalti biasanya berkala, semesteran.

“Di sinilah isu fairness relevan. Hak mengkreditkan sebenarnya sudah bagus, terlebih jika diimbangi restitusi yang lebih mudah dan cepat,” sambung Yustinus.

Berbeda
Masalah perbedaan pemberlakuan pajak juga diungkapkan penulis Dewi Lestari. “Jadi, perjuangan panjangnya ialah mendapatkan perlakuan pajak yang lebih sesuai. NPPN 50% saat ini yang kami terima sama dengan para seniman seperti artis, penyanyi, aktor, dsb. Namun, sebetulnya pola pendapatan kami jauh berbeda,” tuturnya.

Perbedaannya rata-rata pementas, baik musisi maupun penari, memperoleh penghasilan cash and carry. Sementara itu, Dewi menegaskan penulis harus menunggu enam bulan dari tanggal rilis untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang mungkin sudah di­kerjakannya tahunan sebelumnya.

“Mengapa demikian? Karena sistem penjualan toko buku yang membutuhkan waktu untuk bisa ditagih tuntas, penerbit biasanya membayar penulis per semester. Katakanlah saya mulai menulis manuskrip pada Januari 2017 dan rilis pada Desember 2017, pendapatan dari buku itu baru saya rasakan pada Agustus 2018. Sementara itu, kebutuhan hidup berjalan terus dari bulan ke bulan,” tegasnya.

Dalam konteks pembayaran pajak, hak dan kewajiban penulis menurut Dewi pada dasarnya sama dengan semua warga negara, yakni menjadi wajib pajak dan membayar pajak penghasilan setiap tahunnya. Dari royalti penulis membayar PPH royalti 15%. Lalu, bruto dari penghasilan kami tersebut dikenai pajak progresif.

“Yang berbeda, dalam kacamata pajak, pendapatan kena pajak kami (PKP) cenderung lebih tinggi daripada profesi lain. Itulah yang menjadi sumber protes dari kami. Katakanlah, penulis, UKM, dan praktisi kesehatan, dapat sama-sama Rp1 miliar, PKP yang paling tinggi daripada ketiga profesi tersebut ialah penulis,” ujar Dewi. (Rio/M-4)

Komentar