Jeda

Tidak Pusing soal Royalti

Ahad, 17 September 2017 10:30 WIB Penulis: Hera Khaerani

MI/BARY FATHAHILAH

KETIKA banyak penulis mengeluhkan pajak royalti, Kirana Kejora tidak ambil pusing. Saat Media Indonesia bertandang ke apartemennya di Cibubur, Rabu (13/9), ibu dua anak ini sibuk menyelesaikan novel terbarunya. Penulis yang dua bukunya diangkat ke film itu sejak awal kariernya memutuskan tidak menggunakan sistem pembayaran royalti untuk karya-karyanya.

“Saya tidak mau berpikir negatif, kok dapat royalti cuma sekian. Banyak loh teman-teman penulis yang merasa bukunya laku, tapi kadang hanya berapa ratus ribu dapat uangnya. Akhirnya kita bete, energi menulis habis. Sudah royaltinya sedikit, dipotong pajak pula,” ujarnya.

Alih-alih sistem royalti, Kirana lebih memilih sistem jual putus atas karya-karyanya. “Saya pilih jual putus di depan karena takut marah dengan pajak royalti,” akunya. Karena sistem jualnya putus, perhitungan pajak hanya sekali.

Sebelumnya, Kirana sempat menerbitkan sendiri buku-bukunya (self publishing). Tidak kurang dari empat buku dia terbitkan sendiri. Jadi mulai menulis buku, mencetak, mendistribusikan, memasarkan, dan mempromosikan bukunya. Ketika ia menjual bukunya di toko buku besar, pihak toko meminta bagian 55% dari harga buku, penulis dengan self publishing masih bisa mendapatkan keuntungan mencapai 150%. Ini lantaran harga jual buku bisa sampai 400% dari harga cetak.

Pilih yang sesuai
Kirana menolak sistem royalti, selain pemotongan pajak yang besar berkali-kali, ia merasa rentan dirugikan penerbit. “Penulis tidak bisa kontrol berapa yang terjual, berapa buku kita yang tercetak dan berapa yang laku,” keluhnya.

Karena khawatir tidak transparan akan jumlah royalti yang dibayarkan kepada penulis, CEO Penerbit Bentang, Salman Faridi, mengatakan kasus semacam itu memang bisa saja terjadi. “Tapi kalau ada penerbit begini, sudah pasti bunuh diri di zaman sekarang yang serba berjejaring,” ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (14/9).

Di Bentang sendiri, penulis selain diberi laporan reguler per semester, setiap ada info cetak ulang pasti disampaikan ke penulis. “Bisnis penerbitan seperti bisnis lainnya, fondasinya tetap trustworthy dan integritas,” simpulnya.

Hal sama diutarakan Humas Gramedia Pustaka Utama, Dionisius Wisnu. Untuk setiap buku yang dibeli, ada royalti yang harus dibayarkan kepada penulis. “Penerbit akan langsung memotong pajak royalti itu, lalu bukti potongnya dikirimkan ke penulis untuk dilaporkan di pelaporan pajaknya,” katanya bicara transparansi. Adapun besaran royalti bervariasi, tergantung kesepakatan dengan penulis.

Pembayaran royalti dilakukan setiap enam bulan sekali. “Namun banyak juga penerbit yang memberikan uang muka terlebih dahulu, yang selanjutnya akan diperhitungkan saat kewajiban pembayaran royalti dilakukan,” lanjut Salman.

Uang muka yang dibayarkan kepada penulis tetap dipungut pajaknya karena sudah berupa penghasilan.

“Ilustrasinya begini, jika atas total royalti penulis sebanyak 3.000 eksemplar, penulis menerima 30 juta. Ini dengan catatan laku semua. Umpama penerbit memberikan uang muka Rp10 juta, maka atas Rp10 juta itu ada PPH pasal 23 sebesar 15%. Jika ternyata bukunya laku 2.000 eksemplar lagi, atas penghasilan terhadap 2.000 eksemplar tadi penulis akan dipungut lagi. Kelihatannya seperti dobel, tetapi kalau dijumlahkan sesungguhnya sama saja jika buku terjual langsung 3.000 eksemplar. Seluruhnya, nilai pajak yang disetor penulis ke negara sama saja,” paparnya untuk menambahkan tarif royalti bervariasi bisa mulai dari 8%,9%, 10% atau lebih, bergantung kesepakatan penulis dan penerbit. Pertimbangan itu berdasarkan seberapa bagusnya karya penulis tersebut dan prospek penjualan buku tersebut ke publik. Besaran royalti itu pun sama di luar negeri. Di Inggris bagi penulis besar besaran royalti bisa mencapai 15%, tapi bagi penulis pemula bisa hanya 7,5%.

Pajak
Dewi Lestari menyayangkan permasalahan pajak yang menimpa para penulis saat ini. Pasalnya di tengah minimnya minat baca masyarakat dan usaha pemerintah itu terus meningkatkannya, justru penulis yang kerap menjadi sasaran, salah satunya soal pajak seperti ini.

“Secara angka memang masih rendah, tapi dari pengamatan saya secara minat sebetulnya cukup tinggi. Hanya masalahnya tidak semua orang punya akses yang mudah ke buku,” tutur penulis buku Supernova itu.

Masalah pajak saat ini, kata Dewi, disebabkan minimnya sosialisasi pihak Ditjen Pajak kepada para penulis seperti dirinya. Karena awalnya, sebelum pemoto­ng­an pajak 2017, profesi penulis belum mendapatkan informasi soal Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarannya 50% dari royalti.

“Sebenarnya aturan pajak bagi segala profesi yang mendapatkan penghasilan itu sudah lama. Per tahun 2017 ini pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan adanya NPPN sebesar 50% untuk profesi penulis. Masalahnya kemarin ini adalah masalah sosialisasi yang belum merata,” ujar Dee, sapaan akrab Dewi.

Sayangnya ada beberapa penulis yang masih ditolak untuk menggunakan pilihan NPPN dalam melaporkan pajak tahunannya. Diakui, tidak ada NPPN tersebut tentunya sangat memberatkan profesi penulis yang menurutnya tidak setimpal antara penghasilan royalti dengan pajak yang harus dibayarkan.

Secara terpisah, Menkeu ­me­ng­­ajak penulis dan pekerja seni melakukan pembukuan melalui NPPN jika pendapatannya kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Mereka bisa menghitung pengha­sil­an­ Netto dengan menggunakan NPPN yang besarnya 50% dari pendapatannya. Contohnya, bila pendapatan Rp3 miliar per tahun, si penulis atau pun si pekerja seni bisa menggunakan NPPN. “Jadi pendapatannya menjadi Rp1,5 miliar,” terangnya.

Namun, penulis maupun pekerja seni harus memberitahukan ke Ditjen Pajak terkait penggunaan NPPN itu tiga bulan sejak awal tahun, sebelum 31 Maret. “Penulis maupun pekerja seni bisa me­laporkan dan menyimpan bukti potongan pajaknya sebesar 10%,” ungkap Sri. (Rio/TB/M-4)

Komentar