Polkam dan HAM

Istana: Pemerintah Tetap Jamin Demokrasi

Kamis, 14 September 2017 22:18 WIB Penulis: Rudy Polycarpus

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

KEPALA Staf Kepresidenan Teten Masduki merespons survei Badan Pusat Statistik yang menyebut persepsi publik terhadap indeks demokrasi menurun.

Menurut Teten, persepsi tersebut harus diletakkan pada konteks apa pemerintah melakukan suatu kebijakan. Misalnya penerbitan Perppu Ormas, kata Teten, sebagian publik mempersepsikan pemerintah otoriter karena mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat.

Menurut Teten, Presiden Joko Widodo terpaksa menerbitkan payung hukum itu karena melihat gejala radikalisme semakin menguat dan membahayakan kehidupan berbangsa.

"Perppu Ormas memang kebijakan yang tak populis. Tapi Presiden tetap melakukan itu dan tidak peduli dengan popularitasnya. Presiden lihat ini sudah merusak persatuan," tandasnya ketika berbincang dengan Media Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9).

Jika Presiden membiarkan konflik sosial yang berbau SARA, jelas Teten, Indonesia terancam menjadi negara gagal. Pasalnya, banyak negara gagal maju karena disebabkan konflik horizontal. "Kita tak boleh takut melakukan tindakan yang sudah membahayakan negara hanya karena popularitas. Kalau populis tapi tidak melakukan perubahan, ya buat apa?" tandasnya.

Terkait iklim demokrasi, Teten menjamin tidak ada prasyarat sebuah negara otoriter yang dimiliki pemerintah saat ini. Semua instrumen kebijakan pemerintah dapat diuji publik lewat mekanisme yang berlaku, seperti melalui jalur Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ia mengakui sistem demokrasi demokrasi Indonesia harus terus diperbaiki. Namun, tandas mantan aktivis antikorupsi itu, iklim demokrasi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Setiap kekuasaan, memiliki lembaga kontrol, termasuk oleh publik.

"Lihat demonstrasi 411 dan 212, tidak ada kekerasan. Kenapa itu tidak dilihat sebagai jaminan terhadap demokrasi," pungkasnya. (X-12)

Komentar