Ekonomi

Pengelolaan Dana Desa Terindikasi Belum Tepat Sasaran

Kamis, 14 September 2017 20:32 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

Ilustrasi Seno

ALOKASI transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tergolong besar. Maka dari itu, kemampuan tata kelola anggaran di daerah harus diperkuat guna menghindari praktik penyalahgunaan.

“Di daerah ada indikasi realisasi belanja tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang tadinya untuk jalan, tapi buat gedung. Tadinya untuk embung malah untuk jalan. Hal-hal itu harus diperbaiki dari tata kelolanya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dialog pengelolaan anggaran, di Jakarta, Kamis (14/9).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan realisasi TKDD per 31 Agustus 2017 mencapai Rp502,62 triliun atau lebih tinggi 2,4% dari realisasi periode sama 2016 sebesar Rp490,69 triliun. Rinciannya ialah realisasi TKD tercatat Rp 466,1 triliun dan dana desa Rp36,54 triliun.

Dalam APBN Perubahan 2017, outlook TKDD sebesar Rp755,9 triliun, sedangkan, dalam RAPBN 2018 alokasi TKDD mencapai Rp761,6 triliun.

Selain pengelolaan, sambung Sri, mekanisme pelaporan dari penggunaan anggaran di daerah juga masih belum memenuhi ketentuan.

“Masih banyak kelemahan dari sistem pengendalian dan pelaksanaan. Makanya kita juga mengharapkan peranan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) agar daerah juga terpacu membangun sistem pelaksanaan APBD yang terkendali,” tukas Ani, sapaan akrabnya.

Pemerintah berharap besar agar program dana desa dapat dioptimalisasi lantaran berpotensi menekan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di desa per Maret 2017 mencapai 13,93%. Padahal pada 2017, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,5%-10% dari total penduduk.

"Jadi penggunaan dana desa itu sebetulnya untuk mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan infrastruktur dasar di daerah tersebut. Maka harus dipikirkan agar pengelolaannya sustainable," imbuhnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia meminta Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola anggaran apabila berjalan tidak sesuai koridor. Hal itu merupakan kunci menumbuhkan kultur pengelolaan keuangan negara yang baik. (OL-6)

Komentar