Internasional

Nonintervensi tidak Relevan untuk Rohingya

Kamis, 14 September 2017 23:15 WIB Penulis: (Hym/I-2)

AFP PHOTO / MUNIR UZ ZAMAN

DINA Wisnu, wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia di ASEAN (AICHR), mengatakan situasi di Rakhine jelas memprihatinkan dan sudah dapat dikategorikan sebagai krisis kemanusiaan. Menurutnya, tahapan diplomasi Indonesia perlu ditingkatkan ke level berikutnya dengan mengembangkan upaya paralel untuk memberikan solusi permanen bagi masalah warga Rohingya.

"Bahwa yang kita lakukan saat ini belum cukup. Kita harus memikirkan solusi yang lebih permanen," ujar Dina dalam diskusi bertajuk Human Rights and Violence in Regional ASEAN yang bertempat di Aula Griya Gus Dur, Kamis (14/9). "Beban solusi harus dibagi bersama di antara negara-negara ASEAN karena dampak krisis Rohingya sudah memengaruhi negara-negara di kawasan," kata Dina.

Ia menekankan prinsip nonintervensi yang dianut ASEAN tidak lagi relevan diacu dalam merespons krisis Rohingya seperti yang digaungkan sejumlah negara anggota.
Hal itu, menurutnya, dapat menghambat peran Indonesia. Dina menyebut ada tiga alasan prinsip nonintervensi tidak relevan dipertahankan dalam kaitan dengan masalah Rohingya. Pertama, Indonesia sudah melakukan tahapan diplomatik yang intensif dengan pihak di Myanmar dan mengirimkan bantuan ke Bangladesh.

Kedua, masalah di Rakhine adalah masalah dalam negeri Myanmar yang terbukti tidak dapat diselesaikan pemerintah negara itu. Apalagi masalah itu sudah sampai pada titik krisis kemanusiaan. Telah terjadi pelanggaran HAM yang reguler atau hari per hari di sana. Ketiga, tidak mungkin meminta Myanmar menyelesaikan masalah itu sendiri karena di lapangan belum ada gerakan masyarakat sipil yang bisa menghentikan problem kemanusiaan itu dari dalam.

"Saya ingin mendengar dari pemerintah Indonesia bahwa krisis kemanusiaan di Myanmar merupakan masalah kawasan, bukan hanya masalah Myanmar," kata Dina.
Kyaw Win, dari Burma Human Rights Network (BHRN), yang mendokumentasikan fakta di lapangan soal krisis di Rakhine, mengungkapkan pendekatan rezim Myanmar sangat berbahaya bagi semua muslim di negara itu.

Pemerintah Myamar, kata dia, telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat dan sistematis, dari bidang pendidikan, kesehatan, kegiatan sehari-hari, bidang pekerjaan, hingga hak agama. "Dari wawancara dengan ratusan pihak, kami mendapatkan banyak cerita perempuan Rohingya diperkosa, anak-anak dibunuh, dan orang dibakar hidup-hidup," ujarnya.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, "Hampir seluruh kekerasan di Rakhine dilakukan militer Myanmar, dari pembunuhan, penghilangan paksa, pemindahan orang secara paksa, hingga pemerkosaan." Data terbaru dan yang telah diverifikasi Amnesty International di lokasi krisis menunjukkan telah terjadi pembakaran rumah warga dan properti Rohingya, masjid, dan pasar milik etnik tersebut. Selain itu, pemerintah Myanmar sengaja menanam ranjau untuk mencegah orang Rohingya kembali ke Myanmar.

Komentar