Internasional

PBB Kecam Myanmar

Kamis, 14 September 2017 23:01 WIB Penulis: Irene Harty

AP Photo/Mary Altaffer

SETELAH berminggu-minggu diam atas krisis yang terjadi di Rakhine, Myanmar, Dewan Keamanan PBB akhirnya menyerukan langkah-langkah penghentian kekerasan segera. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup 15 anggota DK termasuk Tiongkok, pendukung junta militer Myanmar, yang membahas tindakan berlebihan militer di Rakhine. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kekerasan itu merupakan operasi pembersihan etnik oleh militer Myanmar dan menyerukan penghentian kampanye militer di Rakhine.

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menghentikan aksi militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum, dan mengakui hak kembali bagi semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut," kata Guterres, Kamis (14/9). Secara implisit, dia menentang pembersihan etnik itu. Diplomat asal Portugal itu mendesak Myanmar memberikan jaminan hukum dan kewarganegaraan bagi 1,1 juta warga etnik Rohingya agar hidup normal.

Selain mengecam kekerasan, DK PBB minta relawan kemanusiaan membantu mereka di Rakhine. Duta Besar Inggris Matthew Rycroft menekankan itu pertama kalinya dalam sembilan tahun DK PBB dapat mencapai pendirian bersama tentang Myanmar. "Kami bersatu dalam keprihatinan kami tentang situasi ini setelah mendengar dari pejabat PBB tentang malapetaka yang menimpa Negara Bagian Rakhine dan Rohingya di sana," kata Rycroft.

Kelompok hak asasi manusia telah mendesak dewan tersebut bertemu dalam sesi terbuka dan mengirim pesan jelas ke Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi mereka.
"Hari ini langkah kecil untuk maju ke depan dan memang jarang dewan mencapai kesepakatan tentang Burma, tapi ini jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan dari tragedi yang sedang berlangsung," kata Wakil Direktur Human Rights Watch PBB Akshaya Kumar dengan menggunakan nama lain untuk Myanmar.

Namun, Tiongkok memblokir proposal Mesir yang menambahkan proposal untuk memastikan hak kembali bagi etnik Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh, menurut beberapa diplomat. Sejauh ini, sekitar 380 ribu etnik Rohingya telah menyeberangi perbatasan Bangladesh sejak kekerasan meletus Agustus lalu.

Bantuan RI
Untuk membantu warga etnik Rohingya, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 34 ton bantuan dengan menggunakan pesawat Hercules C130 TNI-AU, Selasa (12/9). Juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir mengatakan bantuan itu akan didistribusikan pemerintah pusat Bangladesh dan pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan International Organisation for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Namun, Arrmanatha belum dapat memastikan bantuan sudah mendarat di Bangladesh atau belum. "Saya belum dapat informasi pesawat sudah mendarat di Bangladesh atau belum," tuturnya, Kamis (14/9). Dia menambahkan pemerintah Indonesia lewat Kemenlu RI juga telah menerima daftar barang-barang bantuan yang dibutuhkan Myanmar untuk Negara Bagian Rakhine.

"Kami telah menerima secara resmi informasi barang-barang yang dibutuhkan Myanmar untuk bantu situasi di Negara Bagian Rakhine. Tentunya akan disampaikan dan dibahas untuk sesegera mungkin sampaikan bantuan," ungkapnya. Tata mengungkapkan jenis barang-barang yang dibutuhkan mirip dengan bantuan yang disalurkan di Bangladesh.
(AFP/Ire/I-1)

Komentar