Internasional

Prinsip Nonintervensi Tidak Relevan Untuk Krisis Rohingya

Kamis, 14 September 2017 17:47 WIB Penulis: Haufan Hasyim Salengke

AFP

SITUASI di Rakhine State, Myanmar dimana banyak warga Rohingya tinggal dan terusir akibat aksi brutal pembunuhan dan tindak kekerasan yang dilakukan militer Myanmar jelas sangat memprihatinkan dan mengharubiru warga dunia khususnya ASEAN. Dina Wisnu, wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia di ASEAN (AICHR) bahkan mengatakan kondisi di sana sudah dapat dikategorikan sebagai krisis kemanusiaan.

Menurut Dina tahapan bantuan dan diplomasi Indonesia perlu ditingkatkan ke level berikutnya dengan mengembangkan upaya paralel untuk memberikan solusi yang permanen bagi masalah kemanusiaan dan masa depan warga muslim Rohingya yang teraniaya di bawah junta militer Myanmar.

"Bahwa yang kita lakukan saat ini belum cukup, kita harus memikirkan solusi yang lebih permanen," ujarnya dalam diskusi bertajuk Human Rights and Violence in Regional ASEAN bertempat di Aula Griya Gus Dur, kemarin.

"Beban solusi harus dibagi bersama di antara negara-negara ASEAN karena dampak krisis Rohingya sudah memengaruhi negara-negara di kawasan," kata Dina.

Ia menekankan prinsip nonintervensi yang dianut di ASEAN tidak lagi relevan untuk diacu dalam merespons krisis Rohingya, seperti yang masih digaungkan oleh sejumlah negara anggota. Hal itu pula pula dapat menghambat peran Indonesia.

Dina menyebut ada tiga alasan bahwa prinsip nonintervensi tidak relevan digenggam dalam kaitan dengan masalah Rohingya. Pertama, Indonesia sudah melakukan tahapan diplomatik yang intensif dengan pihak di Myanmar dan mengirimkan bantuan ke Bangladesh.

Kedua, masalah di Rakhine adalah masalah dalam negeri Myanmar yang terbukti tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah negara itu. Apa lagi masalah itu sudah sampai pada titik krisis kemanusiaan. Telah terjadi pelanggaran ham yang reguler atau hari per hari di sana.

Ketiga, tidak mungkin meminta Myanmar untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri karena di lapangan belum ada gerakan masyarakat sipil yang kuat yang bisa menghentikan problem kemanusiaan dari dalam.

"Saya ingin mendengar dari pemerintah Indonesia bahwa krisis kemanusiaan di Myanmar merupakan masalah kawasan, bukan masalah Myanmar," kata Dina.

Kalau melihat situasi di Myanmar saat ini, Dina mengatakan agar jangan hanya fokus pada figur Aung San Suu Kyi tapi menuntut pertanggungjawaban dari junta militer.

Sementara Kyaw Win, dari Burma Human Rights Network (BHRN), yang mendokumentasikan fakta di lapangan terkait krisis di Rakhine, mengungkapkan bahwa pendekatan rezim Myanmar sangat berbahaya bagi semua muslim di negara itu.

Pemerintah Myamar, kata dia, telah melakukan pelangaran HAM yang sangat berat dan sistematis, dari bidang pendidikan, kesehatan, kegiatan sehari-hari, bidang pekerjaan, hingga hak agama.

"Dari wawancara dengan ratusan pihak, kami mendapatkan banyak cerita perempuan Rohingya diperkosa, anak-anak dibunuh, orang dibakar hidup-hidup," ujarnya.

Menurut temuannya persekuisi terhadap muslim di Myanmar telah meningkat, dan sejak 2012 meningkat dalam level yang besar.

Ia menuntut pemerintah Myanmar untuk memproteksi semua etnis mayoritas dan melaksanakan rekomendasi tim PBB. Tekanan dan undang-undang yang yang diskriminatif terhadap etnis rohingya harus dihapuskan.

Usman Hamid, dari Amnesty International (AI), mengatakan hampir seluruh kekerasan di Rakhine dilakukan oleh militer myanmar, dari pembunuhan, penghilangan paksa, pemindahan orang secara paksa, hingga pemerkosaan.

Data terbaru, dan yang telah diverifikasi oleh tim AI di lokasi krisis, menunjukkan telah terjadi pembakaran rumah warga Rohingya, masjid, pasar, dan properti miliki etnis yang tidak diakui tersebut. Selain itu, pemerintah Myanmar sengaja menanam ranjau untuk mencegah orang Rohingya kembali ke Myanamr. (OL-3)

Komentar