Humaniora

Evolusi Perpustakaan Nasional

Kamis, 14 September 2017 06:15 WIB Penulis:

MI/ADAM DWI

SETELAH menunggu selama lebih dari 20 tahun keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki perpustakaan representatif akhirnya terwujud.

Ikon pusat ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa ini mendapat titik terang pada 2014. Saat itu pemerintah
yang diwakili Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan Komisi X DPR sepakat membangun gedung 24 lantai di Jalan Medan Merdeka Selatan yang seluruhnya difungsikan sebagai layanan perpustakaan.

Pembangunan gedung itu berlangsung selama dua tahun dan menghabiskan dana sekitar Rp500 miliar. Peresmian gedung dilakukan pada 2017. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa berdirinya gedung Perpusnas itu merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan adalah tempat ilmu pengetahuan
berkumpul menjadi satu dan menjadi cermin peradaban sebuah bangsa.

Lokasi Merdeka Selatan tempat berdirinya gedung Perpusnas tersebut memang cikal bakal berdirinya Perpusnas. Hanya, selama ini fungsi layanan Perpusnas dijalankan di Gedung Perpusnas yang berlokasi di Jalan Salemba Raya Nomor 28A.

Lahannya didapat dari hibah Yayasan Harapan Kita yang dipimpin Ibu Tien Soeharto. “Lokasi Perpusnas awalnya
berada di sini (Jalan Merdeka Selatan), tapi tidak memadai untuk menaruh koleksi yang saat itu mulai berkembang. Kami diberikan lahan di Jalan Salemba oleh Presiden Soeharto melalui Yayasan Harapan Kita yang kami fungsikan hingga saat ini,” ujar Syarif Bando kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (7/8).

Lokasi Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan tidak lepas dari ide Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno dengan konsep Mandala Ilmu Pengetahuan di area silang Monas. Maknanya, di sekeliling Monas berdiri bangunan-bangunan yang mencerminkan ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan peradaban bangsa Indonesia. Ada bangunan Museum yang sangat kaya dengan koleksi artefaknya di Merdeka Barat, Galeri Nasional dengan berbagai koleksi karya seni di Merdeka Timur, Perpusnas di Merdeka Selatan, serta Istana Merdeka di Merdeka Utara.

Kendati Gedung Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan telah berdiri, gedung di Jalan Salemba Raya tetap menjalankan berbagai tugas dan fungsi lain yang diemban oleh Perpusnas.

"Salah satu fungsi lain Perpusnas sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yaitu mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang didapat dari para penerbit maupun pengusaha rekaman di seluruh wilayah Indonesia,” lanjutnya.

Syarif Bando berharap dengan berdirinya Gedung Perpusnas itu dapat menjadi motivasi bagi pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat desa untuk membangun gedung perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Alih media

Bukan hanya dari segi bangunan, Perpusnas juga mengalami evolusi berbagai koleksi. Saat ini ada sekitar 4 juta koleksi, seperti 123 ribu jurnal dari berbagai disiplin ilmu, 20 ribu jenis e-book, serta 25 ribu copy bahan bacaan dalam i-Pusnas.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sejumlah koleksi dalam bentuk fisik mulai didigitalkan. Meskipun hingga kini jumlahnya masih terbilang sangat sedikit, hanya 20% yang bisa diakses melalui internet, baik full text maupun full content.

“Tidak mudah memang untuk mendigitalkan, tergantung kemampuan biaya. Tapi pada saatnya akan kami lakukan
bertahap untuk yang 80% masih dalam bentuk fi sik,” tukas dia. Menurut Syarif, perlu kerja sama berbagai pihak, terutama untuk menyiapkan infrastruktur, termasuk akses internet. Dengan demikian diharapkan nanti semua masyarakat di segala penjuru negeri bisa membaca buku dan jurnal dalam bentuk digital.

Faktanya baru sekitar 130-140 juta masyarakat yang terakses internet. Sisanya masih memerlukan bahan bacaan berupa buku fi sik. Karenanya, pemerintah wajib menyediakan semua itu demi terciptanya pemerataan pembangunan di daerah lewat upaya peningkatan budaya baca.

“Yang perlu dipahami, bukan mereka tidak mau membaca tapi karena memang tidak ada yang dibaca. Kalau di negara lain seperti Jepang, Singapura, atau Finlandia rata-rata orang membaca 15 buku per tahun. Di Indonesia, 15 orang baca satu buku,” cetusnya.

Oleh karena itu, alih media atau digitalisasi sangat bermanfaat, khususnya bagi daerah yang masih mengalami masalah distribusi buku cetak. Persoalannya bukan lagi tentang minimnya minat baca melainkan ketersediaan bahan bacaan yang mudah diakses.

Perubahan paradigma

Perpustakaan yang semula diidentikkan sebagai tempat sederetan buku-buku berdebu perlahan mulai berubah.
Paradigma lama tersebut bergeser menjadikan perpustakaan wadah representatif untuk membahas tentang nilai-nilai kemanusiaan.

“Itu kata kuncinya. Jadi, perpustakaan itu memiliki paradigma yaitu berbicara tentang bagaimana mengantar orang dari kehidupan yang susah menjadi yang baik,” ucapnya.

Selain itu, Perpusnas yang notabene merupakan ikon peradaban harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan sistem, baik dalam hal peminjaman buku maupun masalah kepemilikan, seyogianya menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan dunia.

Syarif pun mengklaim Perpusnas yang berada di Jalan Merdeka Selatan sudah menerapkan sistem internasional. Ini berarti dengan basis digital, siapa pun warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dapat memanfaatkan fasilitas serta bahan bacaan milik Perpusnas.

“Buku itu dikatakan hilang kalau ditemukan di Malaysia atau Australia. Selama buku itu masih berada di rumah-rumah penduduk tidak lagi dibilang hilang karena memang sudah kewajiban negara untuk hadir,” pungkasnya. (Mut/S4-25)

Komentar