Ekonomi

Belanja Pemerintah Mesti Dipacu

Kamis, 14 September 2017 00:31 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

OPTIMISME pemerintah dalam menggapai target pertumbuhan ekonomi ditopang empat pilar, yaitu konsumsi rumah tangga (RT), investasi, kegiatan ekspor-impor, serta belanja pemerintah. Di antara sejumlah komponen itu, belanja pemerintah dinilai belum berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, proyeksi pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4%.

Komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi memiliki perincian target konsumsi RT dan lembaga nonprofit melayani rumah tangga (LNPRT) 5,1%. Konsumsi pemerintah ditargetkan bertumbuh 3,8%. Adapun komponen lain yakni kegiatan ekspor-impor ma-sing-masing diproyeksikan 5,1% dan 4,5%. Untuk pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mencerminkan investasi ditargetkan mencapai 6,3%.

"Kalau kita lihat dari empat motor penggerak itu, sebetulnya tinggal pengeluaran pemerintah yang belum mencapai posisi yang maksimal," ujar Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu (13/9). Menilik kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I dan II 2017 yang berada di level 5,1%, Darmin menekankan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV setidaknya mencapai 5,3%-5,45%.

Kalkulasi tersebut untuk menyokong capaian target pertumbuhan ekonomi 2017 yang diproyeksikan dalam APBN Perubahan 2017 sebesar 5,4%. Pemerintah, kata dia, optimistis pertumbuhan ekonomi paruh akhir 2017 akan lebih baik, terutama dari komponen belanja pemerintah. Dalam outlook APBN Perubahan 2017, pos belanja negara dialokasikan Rp2.098,9 triliun, dengan perincian belanja pemerintah pusat Rp1.343,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp755,9 triliun.

Di lain sisi, target pendapatan negara dalam outlook APBN Perubahan 2017 ditargetkan Rp1.763,1 triliun. Darmin yakin pertumbuhan investasi berikut ekspor dan impor akan lebih baik, sedangkan konsumsi mungkin sedikit di bawah. "Nah sebenarnya tinggal (penyerapan) anggaran saja. Untuk mempercepat serapan belanja negara, memang penerimaan harus naik dulu. Apa yang mau dibelanjakan kalau penerimaannya tidak ada," imbuhnya.

Kondisi geopolitik
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mewaspadai perkembangan kondisi geopolitik saat ini karena akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Pemerintah, kata dia, sigap menyikapi kondisi tersebut. Kondisi geopolitik yang harus diwaspadai saat ini, kata dia, antara lain ketegangan di semenanjung Korea, sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sulit diprediksi, serta perekonomian Tiongkok.

Ekonomi 'Negeri Tirai Bambu', menurut Menkeu, seolah stabil, tapi sebenarnya di bawah permukaan banyak persoalan. "NPL (kredit macet), ekspansi investasi terlalu berlebihan," ujar Sri saat membuka Ra-kernas Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhamadiyah dan Silaturahmi Jaringan Saudagar Muhamadiyah di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Kondisi di AS dan Tiongkok, kata Menkeu, sangat berpengaruh pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia, karena produk domestik bruto (GDP) kedua negara itu mencapai 30% dari total GDP dunia. "Kalau dua-duanya goyang, 70%-nya ikut goyang," kata Menkeu. (BY/E-2)

Komentar