Opini

Tragedi Rohingya Noda Kejayaan ASEAN

Kamis, 14 September 2017 00:17 WIB Penulis: Endi Haryono Dosen pada Program Studi HI,President University, Cikarang,peneliti pada Pokja Perbatasan UGM

PA

SELAMA Agustus 2017 yang baru saja lewat, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) memperingati 50 tahun kelahirannya. Sejumlah parade ASEAN 50 Tahun dan perayaan-perayaan lain digelar di sejumlah ibu kota negara-negara anggota, termasuk sebuah parade meriah di area car free day di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 27 Agustus 2017.

Banyak keberhasilan telah dicapai organisasi kerja sama regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 ini yang memang pantas dirayakan. Kalau harus menyebut sebuah kegagalan ASEAN, itu tak lain dari krisis kemanusiaan di Myanmar. Pengungsian etnik Rohingya, yang terusir dari kampung halaman mereka di Rakhine karena konflik komunal dan kekerasan dari tentara Myanmar, sesungguhnya telah berlangsung dalam skala besar sejak awal 1990-an.

Hanya baru-baru ini saja isu Rohingya mendapatkan perhatian publik dunia karena dua alasan. Pertama, penggunaan masif smartphone yang menghapuskan batas-batas negara. Kedua, karena sosok Aung San Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian dan pejuang demokrasi, yang perubahan statusnya dari korban politik menjadi penguasa, tidak membawa perubahan pada nasib etnik Rohingya seperti yang publik harapkan.

Perkecualian
ASEAN beranggotakan 10 negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 oleh lima negara--Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand--dalam sebuah perjanjian yang disebut Deklarasi Bangkok atau dikenal juga sebagai Deklarasi ASEAN. Brunei bergabung 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999.

Papua Nugini berstatus peninjau. Timor Leste telah mengajukan permohonan menjadi anggota, juga dalam proses. Keberhasilan terpenting ASEAN ialah menghapuskan kecurigaan terkait keamanan di antara negara-negara anggota. Saat ini tidak ada negara ASEAN yang mempersepsi dan menempatkan negara tetangga sesama anggota ASEAN sebagai sumber ancaman, baik ancaman keamanan maupun militer.

Itu sebuah lompatan capaian penting mengingat latar historis ASEAN, yakni negara-negara yang sekarang bergabung dalam ASEAN masih dilanda konflik dan perang saudara hingga akhir 1980-an. Keberhasilan kedua ialah kontribusi dan peran ekonomi ASEAN yang terus meningkat bagi anggota-anggotanya. Hingga tahun 1997, ketika sebagian besar negara ASEAN dilanda krisis ekonomi, negara-negara ASEAN sebagian besar masih tergantung pada mitra ekonomi di luar ASEAN.

Kondisi ini berubah saat ini, setiap negara anggota telah meletakkan ASEAN sebagai mitra ekonomi yang pertama. Proses menuju 'ASEAN first' ini telah berlangsung pascakrisis ekonomi 1997 yang dikenal sebagai krisis ekonomi Asia, yakni ketika di antara negara-negara ASEAN berkembang kesadaran untuk mulai membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dan dapat diandalkan.

Keberhasilan ketiga ialah menguatnya posisi tawar negara-negara anggota karena bergabung dalam ASEAN. Secara teoritis, integrasi regional menambah daya tawar politik luar negeri negara-negara anggota. Hal ini telah dicapai oleh ASEAN meskipun belum sempurna. Tiga negara--Laos, Kamboja, dan Myanmar memiliki orientasi politik condong pada eijing. Sementara negara-negara ASEAN lainnya relatif netral atau, dalam beberapa derajat tertentu, berada dalam pengaruh Washington.

Kini semua negara anggota menempatkan ASEAN sebagai sentral dan acuan orientasi politik luar negeri. Krisis kemanusiaan di Myanmar harus ditempatkan sebagai perkecualian catatan keberhasilan yang dicapai ASEAN dalam 50 tahun. Mengingat kompleksitas hubungan politik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan ini, keberhasilan yang dicapai memang pantas dirayakan. Namun, terdapat perkecualian dan catatan menuntut penanganan mendesak, dengan agenda aksi bersama yang melampaui prinsip-prinsip konvensional nonintervensi yang telanjur disakralkan.

Tantangan Indonesia
Basis dan peluang untuk membangun agenda aksi bersama bagi mencegah krisis kemanusiaan di ASEAN, baik melalui pembentukan tentara bersama maupun mekanisme lainnya, telah diatur pada poin keempat dan ketujuh dari tujuan ASEAN yang dirumuskan dalam ASEAN Charter (2007). Piagam ASEAN, yang berfungsi sebagai Konstitusi ASEAN, ditandatangani para kepala negara pada 20 November 2007 di Singapura. Poin empat ini menyatakan ASEAN 'menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis'.

Poin tujuh, 'memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memerhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN'. Tujuan pembentukan ASEAN dirumuskan dalam 15 poin dalam Piagam ASEAN. Tujuan ini perluasan dari tujuh poin dalam Deklarasi Bangkok (1967). Tiga poin pertama, tujuan dasar dari pembentukan ASEAN, telah dicapai secara baik yang sekaligus menegaskan pencapaian yang diraih ASEAN dalam 50 tahun.

Pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Kedua, meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Ketiga, mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Tujuan empat dan tujuh, seperti disebutkan di atas, masih belum tercapai dan agak terabaikan.

ASEAN belum berhasil menjamin warganya hidup dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Poin-poin ini agak terabaikan justru karena para pemimpin ASEAN tengah sibuk menyiapkan tatanan bagi pencapaian poin kelima, yakni 'menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi...'.

ASEAN sejauh ini belum memiliki mekanisme penyelesaian krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Myanmar. Justru karena mekanisme yang dibutuhkan belum ada, RI harus menggunakan posisi kepemimpinan de facto yang dimiliki untuk menyatukan respons bersama ASEAN menghadapi setiap krisis dan tragedi kemanusiaan yang terjadi. Untuk kasus Rohingya, RI memang telah berbuat banyak: berkirim nota keprihatinan, bantuan, dan Menteri Luar Negeri bertemu pemimpin Myanmar. Ketiganya positif, tetapi tidak menghentikan secara signifikan jatuhnya korban jiwa manusia.

ASEAN dalam usia 50 tahun dan dengan sejumlah keberhasilan yang dicapai kini saatnya merumuskan agenda aksi bersama untuk menangani krisis kemanusiaan Rohingya, dan krisis serupa yang terjadi di wilayah ASEAN lainnya, termasuk krisis di Marawi, Filipina, yang juga belum tertangani. Sudah saatnya ASEAN membentuk sebuah tentara penjaga perdamaian bersama untuk mengemban mandat itu. Prinsip konsensus dan nonintervensi sudah saatnya dilengkapi dengan prinsip intervensi kemanusiaan yang juga mulai diterima dalam hubungan antarbangsa.

Dengan mencuatnya kasus Rohingya, hadir kesempatan bagi para pemimpin ASEAN untuk menegaskan kembali komitmen menjaga seluruh warga ASEAN hidup dalam rasa aman dan damai. Untuk waktu yang lama, ASEAN terkungkung dalam prinsip nonintervensi, yang nyaris sakral. Kini tiba saatnya ASEAN harus menempatkan penghargaan atas kemanusiaan dan HAM sebagai prioritas.

Dari pengalaman empiris, kerja sama regional hanya akan bertahan dan langgeng ketika berpijak pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan demokrasi.
Ini karena esensi dari kehadiran negara dan kerja sama antarnegara-negara adalah penghargaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia yang hidup di dalamnya, melebihi hal-hal lainnya.

Komentar