Ekonomi

SK Pencabutan Sanksi Reklamasi akan Berbarengan

Rabu, 13 September 2017 19:37 WIB Penulis: Gabriela Jessica Restiana Sihite

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

PEMERINTAH akan mengeluarkan surat keputusan (SK) pencabutan sanksi administrasi proyek reklamasi Pulau C dan D. Namun, SK tersebut baru akan keluar berbarengan dengan pencabutan sanksi Pulau G.

Hal itu dinyatakan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (13/9).

"Kalau persyaratan Pulau G kelar dipenuhi, (SK) akan berbarengan," ucap Luhut.

Menurut Luhut, penyelesaian sanksi administrasi Pulau G sedang difinalisasi oleh pengembangnya, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Penyelesaian sanksi administrasi itu dilakukan untuk mendapat izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, sanksi administrasi Pulau C dan D sudah dikelarkan oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI). Namun, sanksi administrasi itu belum dicabut secara resmi lewat SK dari KLHK.

Luhut mengatakan tidak ada alasan untuk menahan proyek reklamasi bila memang persyaratan lingkungan sudah dipenuhi pengembang. "Tanggal 20 nanti diharapkan syarat sudah dipenuhi (pengembang Pulau G). Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menuju ke sana (proyek reklamasi)," tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebenarnya sudah menyetujui hasil pelaksanaan syarat lingkungan Pulau G. Persetujuan itu nantinya akan dibahas di rapat tingkat menteri pada 20 September 2017.

"Dinas Lingkungan Hidup DKI sudah bilang sudah dipenuhi. Jadi tinggal pemerintah pusat yang setujui," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah membuat rekayasa teknologi untuk Pulau G. Pasalnya, proyek reklamasi pulau tersebut dikhawatirkan akan mengganggu operasional PLTU Muara Karang.

"Kami sudah buat kajian supaya pulau itu ditekuk agar air buangan pulau tersebut tidak ke sana (PLTU Muara Karang)," tukasnya.

Pun, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk membuka akses keluar-masuk nelayan di proyek tersebut.

"Kita jamin tidak ada kezoliman. Ini juga sejalan dengan program revitalisasi pasar modern Muara Baru yang dibuat KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Kalau disepakati, pulau terluar barat utara akan juga dibangun untuk nelayan supaya lepas lebih mudah," imbuhnya. (OL-6)

Komentar