Polkam dan HAM

Terkait SP3 di KPK, Pengadilan Harus Berwenang Mengawasi

Rabu, 13 September 2017 19:22 WIB Penulis: Golda Eksa

Thinkstock

WACANA revisi surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam UU KPK perlu dipertimbangkan. Penyidikan yang dinilai terlalu lama dan tanpa kejelasan sama saja membungkam kebebasan seseorang.

"Kalau penyidikan lebih dari 2 tahun dianggap memasung kebebasan orang, sehingga sama saja melanggar HAM. Tentu harus diterbitkan SP3," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul di Jakarta, Rabu (13/9).

Apabila wacana revisi itu mentah, sambung dia, solusi lain ialah memberikan wewenang kepada pengadilan melalui mekanisme praperadilan untuk mengontrol penyidikan lembaga antirasywah. Namun, perlu diperhitungkan bahwa jangan sampai hakim menjadi sasaran ketika putusannya ternyata tidak sesuai keinginan KPK.

"Sebab hakim ada semacam ketakutan. Kalau dia mengadili perkara yang diajukan KPK dan hasilnya ternyata tidak sesuai keinginan KPK, ya, hakim itu diincar (intimidasi)," paparnya.

Menurut dia, seharusnya paradigma lembaga penegak hukum KPK diubah. KPK tidak boleh dianggap bak malaikat, tapi tetap sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, lebih tepat memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus apakah penyidikan bisa lanjut atau berhenti.

"Misalnya, kasus mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang terkatung-katung. Dia sudah dicekal dan yang dihukum pun bukan cuma Emir, tapi (imbas) juga ke keluarga dan anaknya," tutup Chudry. (OL-4)

Komentar