Nusantara

Menaker: Teknologi Hilangkan Pekerjaan sekaligus Ciptakan Pekerjaan Baru

Rabu, 13 September 2017 18:38 WIB Penulis: Agus Utantoro

ANTARA

MENTERI Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan perkembangan teknologi, akan banyak pekerjaan yang hilang. Namun, di sisi lain, kata dia, juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya.

Menghadapi kondisi tersebut, lanjut Hanif, pemerintah bersama industri dan institusi pendidikan tinggi dituntut untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan, terutama menjelang era yang diprediksi menjadi masa keemasan perekonomian Indonesia.

Ia menambahkan, pada 2030 mendatang, Indonesia diprediksi bakal menempati peringkat ekonomi ketujuh di dunia, tapi dengan syarat harus memiliki tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta orang.

"Saat ini, kita baru punya sekitar 56 juta, jadi kita harus menambah 57 juta hingga 2030 atau sekitar 3,8 juta tenaga kerja per tahun," Menaker saat memberikan kuliah umum di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (13/9).

Hanif menyebutkan, setidaknya ada dua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini. Persoalan pertama ialah apa yang disebut sebagai mismatch dan underqualified worker, yaitu mereka yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki atau pekerja yang memiliki kualitas kompetensi di bawah standar yang dituntut dari pekerjaannya.

"Ini lah mengapa lulusan perguruan tinggi pun banyak jadi pengangguran karena maunya kerja bagus, gaji bagus, tapi ternyata kompetensi mereka kurang," katanya.

Selain itu, persoalan lain yang ia sebutkan adalah working poor atau tenaga kerja yang masih tergolong miskin meski mereka memiliki pekerjaan. Persoalan terkait kualitas tenaga kerja, menurut Hanif, memang patut menjadi sorotan. Ia menggarisbawahi kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini yang masih didominasi lulusan SD dan SMP.

"Kalau mau kedaulatan tenaga kerja harus pastikan tenaga kerja kita di atas standar sehingga kompetitif. Namun, saat ini profil tenaga kerja kita 60 persen lulusan SD dan SMP, mau cari kerja juga susah karena tidak punya keterampilan," imbuhnya.

Di tengah kondisi ini, menurut Menaker, langkah yang dapat dilakukan untuk dapat segera mendongkrak kualitas tenaga kerja ialah melalui pendidikan vokasi baik berupa sekolah lanjutan atau berbagai bentuk pelatihan.

Terkait transformasi ini, ia menekankan agar dalam pengembangan pendidikan vokasi tetap memperhatikan akses serta mutu. Agar solusi ini dapat berjalan, pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan jumlah institusi pelatihan secara kuantitas, tapi juga memastikan bahwa
pendidikan yang diberikan benar-benar berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya terpusat di kota-kota tertentu.

Ia menyebutkan empat bentuk pendidikan vokasi yang dapat dijalankan, yaitu melalui pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, pusat pengembangan karier milik perusahaan yang memberikan kesempatan keikutsertaan untuk publik, lembaga pelatihan kerja swasta yang memenuhi standar, serta kegiatan magang yang ditangani oleh instruktur yang kompeten dan ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan skema ini, diharapkan Indonesia dapat memiliki cukup waktu untuk menciptakan tenaga kerja baru yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.

"Saya percaya Indonesia memiliki potensi yang besar kalau pemerintah, industri, dan institusi pendidikan bisa bekerja sama. Banyak hal yang harus dilakukan, tapi kita harus senantiasa optimis masa depan kita baik," pungkas Hanif. (OL-2)

Komentar