Megapolitan

Pemprov Gandeng Lurah Awasi Pemilik Kendaraan yang tidak Punya Garasi

Rabu, 13 September 2017 17:33 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

PENERAPAN Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2014 tentang Transportasi Pasal 140 terkait kewajiban pemilik kendaraan roda empat untuk memiliki garasi akan melibatkan lurah setempat. Bagi warga yang ingin perpanjangan, mutasi dan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib melampirkan surat keterangan kepemilikan garasi dari lurah.

Wacana ini akan dibahas lebih dulu dalam forum lalu lintas bersama Ditlantas dan Kakorlantas perihal kepemilikan mobil tanpa garasi.

“Dia (pemilik kendaraan) harus mendapatkan rekomendasi dari RT atau RW dan lurah. Nanti kita koordinasi dulu karena kita tidak tahu bagaimana proses kepemilikan kendaraan. Tugas kami melakukan penertiban melalui penderekan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/9).

Selain kepolisian, Dishub DKI juga berkoordinasi dengan Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), pihak Kecamatan yang mengatur RT, RW, dan kelurahan. Akhirnya, diharapkan mekanisme kepemilikan garasi diatur dalam regulasi berupa peraturan gubernur (Pergub).

“Nanti kita buat semacam mekanisme kepemilikan di Pergub saja karena memang itu domainnya bukan domain kami. Kita tidak mengerti proses kepemilikan seperti apa,” ujarnya.

Penderekan di area permukiman pun sudah dilakukan dengan pendekatan sosial dan psikologis berbeda dengan penderekan di jalan besar. Di kawasan permukiman penderekan tidak asal angkut, tapi ditanya dulu siapa pemilik mobil yang terparkir di jalan hingga mengganggu aktivitas warga.

Andri menyebut di permukiman kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Dishub menderek mobil yang sudah terparkir selama bertahun-tanpa tanpa ada yang tahu siapa pemiliknya. Warga kemudian meminta Dishub menderek mobil tersebut karena selama ini mengganggu aktivitas warga.

“Ada di Tebet bertahun-tahun terparkir. Saya tanya punya siapa tidak ada yang tahu. Ya sudah kita derek langsung,” ujar Andri.

Namun, terkait penderekan mobil, Dishub mengaku kewalahan. Pasalnya, jumlah petugas dirasa kurang untuk menderek mobil yang melanggar, baik yang terparkir di jalan besar atau di permukiman.

“Berdasarkan pengaduan saja sudah sangat banyak sekali. Apalagi kalau seluruh ruas jalan Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa,” imbuhnya.

Sebelumnya juga diwacanakan warga pemilik kendaraan bisa parkir di lahan sewa dengan tarif flat. Namun, Dishub mengaku tahapan penertiban kepemilikan garasi belum sampai tahap itu. Pihaknya akan menginventarisasi terlebih dulu mobil-mobil yang parkir di lahan sewa untuk mendata pajak yang disetorkan.

Koordinasi bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mudah saja dilakukan. Pasalnya, DKI dan Polda merupakan satu kesatuan.

“Hubungan kita dengan Polda baik, mudah sekali koordinasinya, sehingga kalau seseorang tidak bisa tunjukan bukti garasi maka STNK tidak bisa diproses dan tidak bisa atas nama dia,” ujar Djarot.

Pemilik mobil yang membandel masih bisa terdeteksi di malam hari. Petugas Dishub bisa bekerja malam hari untuk tahu di mana mobil diparkir malam hari. Tiap mobil yang melanggar akan dibantu dipindahkan ke tempat parkir yang tersedia.

“Harus ada jaminan dari RT dan RW atau lurah setempat bahwa Djarot (misalnya) mau beli mobil. Ada enggak jaminan dia punya garasi? Baru kita sampaikan ke Samsat untuk diproses.” pungkas Djarot.

Di sisi lain, Wakil Kepala Dishub Sigit Widjatmoko mengatakan Dishub belum melakukan penertiban mobil dalam rangka penegakan Perda Nomor 5/2014. Gencarnya penderekan lebih kepada penertiban bulan tertib trotoar.

Sebanyak 17.531 kendaraan ditindaklanjut oleh Dishub. Terdiri dari, 968 kendaraan diderek, 1.634 kendaraan ditilang Dishub dan 1.742 kendaraan ditilang polisi. Operasi Copot Pentil (OCP) roda dua sebanyak 8.359 kendaraan, OCP roda empat 3.647 kendaraan dan 1.181 kendaraan dijaring angkut. (OL-6)

Komentar