Nusantara

Pemerintah Waspadai Kondisi Geopolitik

Rabu, 13 September 2017 17:25 WIB Penulis: Bayu Anggoro

MI/SUSANTO

PEMERINTAH terus mewaspadai perkembangan kondisi geopolitik saat ini karena akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui terdapat banyak risiko yang akan dihadapi jika pemerintah tidak sigap dalam menyikapi kondisi tersebut.

"Kegiatan ekonomi sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Geopolitik harus diwaspadai," kata Menkeu saat membuka Rapat Kerja Nasional Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhamadiyah dan Silaturahim Jaringan Saudagar Muhamadiyah, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9).

Sri menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi geopolitik yang harus diwaspadai saat ini, seperti ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Selain itu, sikap Presiden AS Donald Trump yang dianggapnya tidak bisa diprediksi pun menjadi persoalan lain.

"Negara terbesar kalau pemimpinnya unpredictable, ya goyang semua (negara lain)," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut dia, kondisi di Tiongkok saat ini pun tidak lepas dari perhatiannya. Negeri Tirai Bambu itu, lanjut Menkeu, mengondisikan seakan-akan perekonomian dalam negerinya stabil. Ini seiring adanya transisi kepemimpinan pada Oktober 2017 mendatang.

"Mereka membuat seluruh ekonomi tenang, enggak boleh krisis. Namun sebenarnya di bawah permukaan banyak persoalan, NPL (kredit macet), ekspansi investasi," ujarnya.

Dengan begitu, kondisi di AS dan Tiongkok ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia karena produk domestik bruto (GDP) kedua negara tersebut mencapai 30% dari total GDP dunia.

"Kalau dua-duanya goyang, 70%-nya ikut goyang," katanya.

Selain itu, kata Sri, perekonomian nasional pun dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Eropa yang masih dalam tahap pemulihan pascakrisis ekonomi pada 2008-2009.

"Dengan adanya pemulihan bertahap, kita lihat pengaruhnya ke kondisi perekonomian dalam negeri," ujarnya seraya menyebut AS relatif lebih cepat dalam melakukan pemulihan ekonomi nasionalnya.

Kondisi pemulihan ekonomi di Eropa ini terbukti dengan belum maksimalnya pembelian komoditas dari negara berkembang termasuk Indonesia.

"Sekarang harga komoditas akan stabil, tapi masih rendah. Minyak, batu bara, palm oil (minyak sawit). Recovery bertahap, tetapi tidak langsung sehat," katanya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus mengupayakan agar adanya keseimbangan perekonomian di dalam negeri. Salah satunya dengan menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran.

"Dalam mengelola ekonomi, dua sisi ini harus harmonis," katanya seraya menyebut pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja yang baik agar masyarakat memperoleh gaji yang layak.

Dia pun menegaskan, pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan memberi insentif bagi warga berpenghasilan rendah.

"Kita berikan PKH, rastra. Banyak intervensi. Pemerintah hadir di situ, negara tidak mungkin membiarkan," katanya seraya menyebut pada tahun depan pemerintah menggelontorkan Rp298 triliun untuk pengentasan kemiskinan.

Tak hanya itu, pemerintah berupaya keras untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah terus meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Anggaran pendidikan Rp440 triliun, dulu Rp140 triliun," ujarnya seraya menyebut pemerintah terus meratakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Hal ini sangat penting untuk merangsang investasi di setiap daerah.

"Pak Presiden juga ingin perizinan investasi dipermudah. Bahkan kalau perlu, jangan ada peraturan yang menyulitkan," katanya.

Lebih lanjut Sri mengatakan, masyarakat harus memahami betul perubahan perilaku manusia di era milenial saat ini. Era di mana penggunaan teknologi mendominasi dalam setiap sektor.

"Teknologi akan membuat seluruh dinamika tingkah laku konsumsi produksi berubah," katanya.

Meski akan mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menurutnya, kehadiran teknologi tidak bisa ditolak karena akan menjadi tulang punggung perekonomian.

"Saat ini, orang paling kaya itu yang berhubungan dengan IT. Pemilik Google, Microsoft, Facebook. Dia menciptakan platform," ujarnya.

Oleh karena itu, kita harus siap memasuki era tersebut dengan lebih menyiapkan diri.

"Kita harus menyiapkan diri untuk revolusi industri keempat dengan menyiapkan infrastruktur," ujarnya. (OL-2)

Komentar