Polkam dan HAM

Kejagung Bantah Ingin Melemahkan KPK di Depan DPR

Rabu, 13 September 2017 16:58 WIB Penulis: Arga Sumantri

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

KEJAKSAAN Agung membantah berniat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Isu itu menyeruak seiring pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo yang menjawab pertanyaan DPR soal KPK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Muhammad Rum mengatakan, sederet pernyataan Prasetyo soal KPK di DPR hanya sebatas menjawab apa yang ditanyakan. Ia menyebut tidak ada niat sedikitpun dari Jaksa Agung ingin menguliti kinerja KPK di depan parlemen.

"Itu dimaknai sepihak untuk melemahkan KPK. Tidak ada sedikitpun pernyataan, wacana ingin melemahkan lembaga penegak hukum itu enggak ada," kata Rum di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rum menjelaskan, kapasitas Jaksa Agung dalam RDP dengan DPR hanya menjelaskan soal kinerja Kejaksaan. Prasetyo, kata dia, juga lebih banyak menjelaskan soal beberaoa kunjungan kerja ke lembaga penegak hukum negara lain.

"KPK Hongkong, KPK Malaysia, dan Kejaksaan Agung Singapura. Disebutkanlah perbedaan sistem hukum yang ada. Apa yg dilakukan oleh mereka," ungkapnya.

Jaksa Agung M. Prasetyo menyindir kewenangan penuntutan KPK. Pasalnya, meski sudah diberi kewenangan lebih, KPK belum mampu menyaingi indeks persepsi korupsi (IPK) yang diberikan institusi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga.

"IPK pada 2016, Malaysia mendapat skor 49 dengan peringkat 55. Sedangkan Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat 7 dari 170-an negara yang disurvei," kata Prasetyo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Prasetyo juga membandingkan kewenangan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura. Mereka mendapatkan hasil lebih baik kendati hanya memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dia menjelaskan, Kewenangan penuntutan di Malaysia dan Singapura adalah milik penuh kejaksaan. Meskipun SPRM Malaysia juga punya divisi penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada izin dari jaksa agung Malaysia. (MTVN/OL-6)

Komentar