Ekonomi

Aprindo Memastikan Anggota Ritelnya Patuhi Aturan BI

Rabu, 13 September 2017 16:47 WIB Penulis: Fetry Wuryasti

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

DI tengah maraknya pemberitaan mengenai aturan Bank Indonesia (BI) mengenai larangan melakukan gesek kartu (swipe) kartu dua kali oleh merchant saat proses transaksi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah memastikan anggota ritelnya tidak melakukan tindakan tersebut.

Larangan Bank Indonesia tersebut, tertulis pada peraturan Bank Indonesia nomor 18 tahun 2016, untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data pemilik kartu.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menjelaskan, selama ini penggesekan dua kali pada pembayaran dengan kartu kredit ataupun debit, hanya sebagai efisiensi waktu dalam penginputan nomor kartu untuk validasi dan verifikasi transaksi pembeli.

Di kasir, kata dia, petugas umumnya akan menanyakan terlebih dahulu metode pembayaran yang diinginkan pembeli. Bila dengan tunai, data pembelian langsung tersimpan pada mesin komputer, sedangkan saat melakukan pembayaran dengan kartu, dan pertama kali akan di swipe di mesin EDC (electronic data capture) sebagai transaksi antar bank dan ritel dan pendebetan dari bank pada akun pembeli.

“Karena pencatatan ritel dan tidak dilakukan dengan tunai harus dibuktikan, untuk validasi, setiap kasir akan memasukkan nomor kartu debet atau kartu kredit di mesin kasir. Bila tidak dilakukan, (transaksi) akan dianggap pembayaran tunai," katanya di Jakarta, Rabu (13/9).

Ia menjelaskan, setiap harinya di ritel kalau tidak dicatat nomor kartu, merchant akan sulit mengetahui siapa yang bayar tunai atau nontunai. Dengan menggesekkan ke mesin, pihak merchant akan menghemat 15-20 detik dibanding dengan manual.

"Namun (gesek kartu) tidak untuk merekam data seperti yang ramai diberitakan,” ujarnya.

Ritel anggota Aprindo sendiri berjumlah 35 ribu. Roy memastikan tidak ada anggotanya yang melakukan dua kali swipe lagi. Namun dia tidak bisa menjamin atas ritel lain di luar anggota mereka.

“Kini kami kembali ke pencatatan, dan antrean melambat 20 detik. Apa boleh buat, itu bentuk dukungan kami ke pemerintah. Tapi kami harap sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak mematikan industri," tuturnya.

Pasalnya, ia mengeluhkan kurangnya sosialisasi aturan baru baik pemerintah atapun BI di masyarakat bisa menimbulkan salah tafsir, dan akibatnya merugikan toko ritel.

"Sebab, tidak sekali dua kali ini menimbulkan salah tafsir dan membuat pembeli membatalkan transaksi dan menangguhkan pembelanjaan di ritel karena berita-berita mengenai dounle swipe ini,” tukas Roy. (OL-6)

Komentar