Nusantara

Tiga Tahun Buron, Mantan Kades Diduga Korupsi Diciduk Kejari Cianjur

Rabu, 13 September 2017 15:59 WIB Penulis: Benny Bastiandy

thinkstock

TIM Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat, menciduk mantan Kepala Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu, Tholib Mochamad Fauzi, Selasa (12/9) malam. Tholib merupakan buronan kejaksaan karena tersandung kasus dugaan korupsi bantuan dana program desa mandiri tahun anggaran 2012 yang merugikan negara sebesar Rp492 juta lebih.

Tholib ditangkap di rumahnya di Kampung Pasir Bedog Desa Panyusuhan sekitar pukul 20.15 WIB. Tholib sempat buron selama tiga tahun. Kabarnya Tholib sempat kabur ke Tangerang dan beberapa daerah lainnya.

"Penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat. Kabarnya tersangka berada di rumahnya," terang Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Idris F Sihite kepada wartawan, Rabu (13/9).

Kasus yang menjerat Thoyib bermula saat digulirkannya bantuan dana program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban bersumber dari Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2012. Bantuan itu disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp10 miliar.

Masing-masing desa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan dana itu diduga digunakan Thoyib untuk kebutuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp500 juta tapi tak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

"Informasi itu kami terima setelah Iduladha. Kami lalu membentuk tim dan langsung mengintai tersangka. Pada Selasa malam sekitar pukul 20.15 WIB, tersangka kami tangkap saat tengah bersantai di rumahnya tanpa perlawanan," jelasnya.

Selain Desa Penyusuhan, lanjut Idris, terdapat tiga desa lainnya yang juga diduga tersandung masalah dalam pengelolaan bantuan dana desa mandiri. "Tiga kepala desa lainnya sudah menjalani proses hukum. Dua di antaranya sudah incraht. Satu desa lagi masih dalam proses di pengadilan," tegasnya.

Idris mewanti-wanti kepada kepala desa agar berhati-hati dalam pengelolaan dana bantuan dari pemerintah. Apalagi notabene bantuan tersebut relatif cukup besar. "Kami imbau agar pengelolaannya harus sesuai aturan. Kami tak akan segan menindak siapapun yang menyalahgunakan wewengan untuk melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya. (OL-3)

Komentar