Polkam dan HAM

RUU Penyadapan Jangan Sampai Melanggar HAM

Rabu, 13 September 2017 15:34 WIB Penulis: Golda Eksa

Dok. MI/Angga Yuniar

WACANA Komisi III DPR RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan patut diapresiasi. Tata cara penyadapan dalam RUU tersebut pun sebaiknya perlu dipertegas agar nantinya tidak menuai polemik seperti pelanggaran HAM.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul, mengingatkan agar DPR memasukan perkara pembeda dalam draft RUU tersebut. Ia pun setuju jika nantinya penyadapan perlu meminta persetujuan pimpinan pengadilan.

"Kalau itu statusnya untuk OTT (operasi tangkap tangan) kasus gratifikasi dan suap dan sudah jelas targetnya, ya tidak perlu minta izin pengadilan," ujar Chudry ketika dihubungi, Rabu (13/9).

Namun, apabila penyadapan dilakukan terhadap seseorang untuk kasus lain atau yang terkesan pribadi, semisal persoalan rumah tangga, pertengkaran, dan perselingkuhan, sejatinya perlu mengantongi izin dari pengadilan.

Menurut dia, ranah privasi tetap harus dilindungi agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Selain itu, jika penegak hukum akan melakukan pengembangan perkara dengan mencari informasi dari orang lain selain tersangka atau calon tersangka, tentu tindakan tersebut pun memerlukan izin.

"Tolong dibedakan antara penyadapan dan OTT. Kalau OTT minta izin dulu, ya keburu kabur tergetnya. Intinya semua instansi penegak hukum harus mengikuti aturan yang berlaku," tandasnya. (OL-6)

Komentar