Ekonomi

Redenominasi Tidak Masuk Prolegnas Perubahan 2017

Rabu, 13 September 2017 15:08 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA

PEMERINTAH menunda rencana penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi masuk dalam Prolegnas Perubahan 2017. DPR memahami sikap pemerintah yang menunda pelaksanaan redenominasi lantaran sudah mendekati tahun politik 2019.

Hal itu diutarakan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/9). Agus memahami sikap pemerintah yang akhirnya menunda pelaksanaan redenominasi lantaran sudah mendekati tahun politik yang jatuh pada 2019. Apabila RUU Redenominasi diundangkan sekarang, ada sejumlah risiko yang membayangi. Kendati demikian, pihaknya tetap meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi agar tidak terjadi mispersepsi di tengah masyarakat.

"Ya ini kan pemerintah belum bersedia. Kan situasi sekarang ini menjelang tahun politik. Kalau itu (RUU Redenominasi) diundangkan sekarang, akan ada risiko termasuk dari (aspek) psikologinya. Saya minta sosialisasi dulu kalau tidak ada pengurangan nilai tapi penyederhanaan," ujar Firman.

Sebagai informasi, ada enam RUU yang masuk dalam Prolegnas Perubahan 2017. Di antaranya meliputi RUU tentang Sumber Daya Air, RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik, RUU tentang Konsultan Pajak, RUU Praktik Pekerjaan Sosial, RUU tentang Permusikan dan RUU tentang Hak Atas Tanah Adat. Dengan tereliminasinya RUU Redenominasi dalam daftar Prolegas Perubahan 2017, maka kebijakan tersebut belum menjadi prioritas. Disinggung apakah beleid tersebut berpotensi masuk Prolegnas 2018, Firman menekankan bahwa hal itu tergantung pada inisiatif pemerintah.

"Kelihatannya pemerintah belum mau membahas itu (tahun depan). Memang Bank Indonesia awalnya minta, tapi akhirnya ditunda. (Memang) maju mundur," tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menerangkan urgensi pembahasan RUU Redenominasi dalam Prolegnas Perubahan 2017 dapat mempercepat eksekusi. Mengingat proses pengenalan bentuk uang dengan nilai baru membutuhkan waktu yang relatif lama. Berdasarkan peta jalan, jika pembahasan RUU selesai tahun 2017, maka sepanjang 2018-2019 menjadi periode persiapan.

Kemudian 2020-2024 merupakan masa transisi yang mana masyarakat Indonesia mulai beradaptasi dengan nilai Rupiah yang telah disederhanakan. Sedangkan periode 2025-2028 disebut sebagai masa face out. Sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 11 tahun. Agus turut menggambarkan dalam UU Redenominasi akan mencantumkan pengaturan harga barang dan jasa versi lama dan baru.(OL-3)

Komentar