Internasional

Tuntutan Kaum Pelangi Membelah Negeri

Rabu, 13 September 2017 10:22 WIB Penulis:

WARGA Australia mulai kemarin mendapat kiriman pos dari Biro Statistik yang isinya surat suara survei pernikahan sesama jenis. Selama satu dekade terakhir, persoalan itu telah menjadi debat politik nasional.

Sebanyak 15 juta warga ‘Negeri Kanguru’ menghadapi pertanyaan ‘Haruskah undang-undang diubah untuk mengizinkan pasangan sesama jenis menikah?’ Pilihan ada dalam dua kotak, ‘ya’ dan ‘tidak’.

Sejauh ini, menurut jajak pendapat oleh Fairfax Media, 70% warga negeri itu mendukung ‘ya’ atas dasar kesetaraan pernikahan. Namun, pemerintah Australia belum mau melegalkan hal tersebut.

Pemerintah konservatif memilih pendekatan yang tidak biasa yakni pemungutan suara sukarela dan tidak mengikat setelah janji pemilihan plebisit nasional ditolak dua kali oleh Senat.

Jika sebagian besar orang Australia memilih ‘ya’, pemerintah akan mengadakan pemungutan suara bebas parlemen mengenai perubahan undang-undang pernikahan.

“Saya mendorong semua orang untuk mengisi survei dan mengembalikannya, saya akan memberikan suara ‘ya’ seperti (istri saya) Lucy,” ungkap Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.

Sikap Turnbull ditentang anggota koalisinya, Liberal-Nasional konservatif yang berkuasa, dalam persoalan itu. Survei melalui pos dipandang sebagai sebuah kompromi.

Pemungutan suara lewat pos akan ditutup pada 7 November dan hasilnya akan dirilis pada 15 November.

Survei itu digelar setelah ribuan kaum pelangi, sebutan untuk pendukung pernikahan ini, berdemonstrasi di Sidney pada akhir pekan lalu untuk menuntut perubahan undang-undang pernikahan. Demonstrasi itu merupakan tindakan balasan atas aksi kelompok penentang pernikahan sejenis sehari sebelumnya Sabtu (10/9).

Ratusan juru kampanye pendukung ‘tidak’ menolak dengan alasan perubahan akan melanggar kebebasan beragama dan hak anak-anak.

Selain itu, para pendukung ‘ya’ mempersoalkan metode pengumpulan surat suara lewat pos. Mereka meragukan metode itu karena dinilai kurang efektif bagi orang Australia yang cerdas teknologi.

Anggota parlemen Partai Nasional juga menyuarakan kekhawatiran tentang kemampuan Kantor Pos Australia untuk memberikan surat suara ke perdesaan di seluruh negeri yang sangat luas itu.

Plebisit nasional yang tidak mengikat termasuk yang jarang terjadi di Australia. Hanya tiga yang tercatat, yakni dua tentang wajib militer pada 1916 dan 1917 dan satu mengenai pemilihan lagu kebangsaan pada 1977. Semua diadakan di bawah Undang-Undang Pemilu, tidak seperti survei tersebut. (AFP/Irene Harty/I-1)

Komentar