Internasional

PBB Abaikan Pembersihan Etnis Rohingya

Rabu, 13 September 2017 09:10 WIB Penulis: MICOM

Pengungsi Muslim Rohingya tiba dari Myanmar setelah melintasi Sungai Naf di kota Teknaf, Bangladesh, Selasa (12/9). -- AFP Photo/Munir Uz Zaman.

DUA lembaga hak asasi manusia menuduh Dewan Keamanan PBB mengabaikan adanya pembersihan etnis besar-besaran terhadap muslim Rohingya di Myanmar hingga mereka melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Perwakilan Human Rights Watch dan Amnesty International itu menyampaikan tuduhan tersebut dalam konferensi pers yang diadakan di markas besar PBB, Selasa (12/9) menjelang pertemuan dewan pada hari ini Rabu (13/9) mengenai krisis Myanmar. Dua organisasi HAM berpengaruh itu mengatakan bahwa mereka tengah menyoroti kegagalan badan PBB dan menuntut diakhirinya cara-cara kekerasan yang digunakan secara resmi oleh militer Myanmar untuk mengusir Rohingya.

Pejabat PBB sendiri mengatakan bahwa kini terdapat sekitar 370.000 orang muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus dan ribuan lainnya tiba setiap hari.

Louis Charbonneau, direktur Human Rights Watch PBB mengatakan bahwa peristiwa ini adalah krisis keamanan dan perdamaian internasional, dengan orang-orang yang sekarat dan desa-desa terbakar. Dia mengatakan tidak ada alasan bagi Dewan Keamanan berpangkutangan.

"Situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar utara benar-benar dapat diprediksi," kata Charbonneau. "Dewan Keamanan PBB seharusnya telah melihat hal ini sejak lama. Kami merasakannya tahun lalu, dalam skala yang lebih kecil: pembunuhan, pembakaran desa ... Sekarang jauh lebih buruk," ujar Charbonneau.

Charbonneau menambahkan Amerika Serikat dan Swedia, keduanya anggota Dewan Keamanan telah mengatakan beberapa hal positif mengkritisi tragedi yang menimpa Rohingya namun hal itu belumlah cukup. Anggota Dewan Keamanan, ujarnya, perlu terus mendorong dewan tersebut untuk mengadakan pertemuan terbuka, menuntut diakhirinya pembunuhan, akses kemanusiaan ke Rohingya, dan akses untuk sebuah misi pencarian fakta yang diangkat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Di sisi lain, Rusia dan China, yang merupakan anggota permanen pemegang hak veto, sangat mendukung pemerintahan Myanmar.

Tiran Hassan, direktur darurat Amnesty International mengungkap sebuah fakta dan berbicara melalui video dari Cox's Bazar di Bangladesh tenggara dimana orang-orang Rohingya tiba di tempat yang disebutnya "lautan kesengsaraan manusia".

Dia mengatakan "setiap hari ada lebih banyak kengerian," termasuk melihat ke seberang sungai saat asap naik dari kota Maungdaw di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Orang-orang berjalan berhari-hari untuk melarikan diri dari apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pelanggaran yang meluas dan sistematis," katanya. "Ini adalah kampanye yang menargetkan Rohingya," bukan operasi pemberontakan seperti yang diklaim oleh pemerintah Myanmar."

Gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi pada 25 Agustus, dan militer Myanmar membalas dengan apa yang mereka sebut "operasi pembersihan" untuk membasmi pemberontak. Operasi pemerintah mencakup pembunuhan, penghilangan dan pembakaran di desa, seperti yang dialami dan dikisahkan pengungsi yang tiba di Bangladesh.

"Apa yang telah kita lihat dalam menanggapi serangan itu adalah hukuman kolektif yang menargetkan populasi Rohingya," kata Hassan. "Kami setuju sepenuhnya dengan penilaian komisaris hak asasi manusia yang menyebutnya pembersihan etnis, dan ini adalah buku teks."

Wakil Direktur Human Rights Watch Akshay Kumar menunjukkan peta di mana foto satelit mendeteksi 21 kebakaran antara 25 Agustus dan 4 September, termasuk di Maungdaw di mana 450 bangunan yang berdiri pada 30 Januari diperlihatkan pada 2 September. Dia mengatakan bahwa Myanmar "dikosongkan" dari populasi Rohingya.(AP/OL-3)

Komentar