Megapolitan

Salah Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Rabu, 13 September 2017 08:45 WIB Penulis: Deni Aryanto

ANTARA

PENYALURAN bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum tepat sasaran. Warga yang sangat membutuhkan tidak menerima, sedangkan warga sejahtera justru kebagian santunan.

Keluhan itu disampaikan Ratna, 30, warga Jalan Salak, Pamulang, saat mengambil bantuan di RT 03/04, Pondok Benda, Tangsel, 2 September.

“Ada beberapa ibu yang sebelumnya dapat, sekarang enggak dapat. Namun, tetangga saya yang punya agen sembako besar, kios bakso, dan usaha fotokopi malah dapat bantuan,” bebernya.

Camat Pamulang Deden Juardi tak menampik ada warga penerima bansos yang kondisi ekonominya mampu. Deden bahkan sudah bertemu langsung dengan orang seperti itu di Pondok Cabe.

“Yang datang nenek-nenek, tapi pakai kendaraan bagus. Katanya ngambilin punya saudaranya. Memang agak susah menentukan parameter warga penerima bantuan. Data Kemensos sama Badan Pusat Statistik soal jumlah warga miskin saja berbeda,” ucapnya.

Curiga penerima bansos merupakan keluarga atau orang dekat pemangku kebijakan, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel Salman Faris menyatakan pihaknya setiap tahun memverifikasi data warga miskin sebanyak dua kali.

Prosesnya mulai tingkat rukun tetangga hingga dinas sosial, setelah itu diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Terkadang, validasi data kemiskinan memang berbeda antara tahap pertama dan kedua.

Meski demikian, lanjutnya, Kemensos memiliki parameter sendiri untuk mengukur apakah warga bersangkutan masuk kategori masyarakat miskin atau tidak. Kendati pada tahap satu dan dua keluar jumlah yang sama, sering terjadi pergeseran nama warga penerima bantuan.

“Kemarin ini baru saja keluar data CD 2 (tahap 2) dari Kemensos. Jumlahnya tetap sama, tapi waktu penyaluran BPNT (bantuan pangan nontunai) dan PKH, ada warga yang tahap sebelumnya dapat, tapi tahap selanjutnya tidak. Ini yang sedang kami sisir,” papar Salman, Minggu (10/9).

Peristiwa itu terjadi saat pengambilan sembako di rumah Mandor Sanan, Pondok Benda, Tangsel, 2 September. Masyarakat kurang mampu menyaksikan langsung tetangganya yang hidup sejahtera ikut mengambil bantuan.

Saldo nol

Semula mereka tak mempersoalkan karena juga kebagian ATM dari Kemensos saat penerimaan sebelumnya. Namun, betapa mereka tidak kecewa, sewaktu ATM digesek, ternyata saldonya nol. Artinya, tidak ada dana buat ditukarkan dengan paket sembako.

“Namanya orang sudah pernah dapat dan sekarang tidak dapat pasti kecewa. Ada lagi laporan yang kami terima, orang itu layak benar dapat tapi tidak menerima kartu (warga penerima bantuan). Nah ini yang mau diverifikasi Kemensos November nanti,” imbuh Salman.

Ia menambahkan jumlah masyarakat miskin terus bergerak. Angkanya bisa saja fluktuatif. Di Kota Tangsel, tahun ini angka kemiskinan berkurang 0,8% dari tahun sebelumnya. Hasil validasi dari Kemensos tahun lalu, jumlah warga miskin di Kota Tangsel sebanyak 15.009 orang.

Untuk tahun ini, jumlahnya berkurang menjadi sekitar 14.000-an. Pemkot Tangsel masih menelusuri untuk kepentingan verifikasi, apakah kondisi ekonomi warga yang tidak lagi kebagian itu benar-benar memang meningkat atau karena faktor lain.

“Orang miskin bisa hilang, bisa muncul. Contohnya, pada waktu belum ada penggusuran, dia miskin. Ketika pembebasan tanah, dia jadi kaya. Ada juga yang mampu tapi tiba-tiba kena PHK,” paparnya.

Sebagai antisipasi keluarga mampu menerima bansos, Pemkot Tangsel berencana menempelkan stiker di rumah warga penerima bantuan. Pemasangan stiker juga sudah mendapat izin Kemensos.

“Saya sampaikan kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos terkait dengan pemasangan stiker di rumah 10.055 penerima BPNT dan PKH. Kemensos mempersilakan kalau Tangsel mau berinovasi,” ujar Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany.

Menurutnya, pemasangan stiker penting untuk mengetahui orang itu layak menerima bantuan atau tidak. Selain itu, bagi warga yang benar-benar layak mendapat bantuan dapat diketahui bentuk apa saja yang sudah diberikan kepadanya.

Airin menegaskan dirinya memprioritaskan program pengurangan keluarga miskin. Cara yang sedang dilakukan ialah mengombinasikan program pemerintah pusat dengan program bermuatan lokal. Bila pemerintah pusat menangani 10.055 warga lewat BPNT dan PKH, Pemkot Tangsel memberi bantuan menggunakan APBD. (J-2)

Komentar