Ekonomi

Pemerintah Cari Skema Pajak yang Tepat Bagi Penulis

Selasa, 12 September 2017 20:41 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

MI/ROMMY PUJIANTO

SKEMA pajak bagi penulis tengah menjadi sorotan pasca munculnya protes keras dari Tere Liye yang memutuskan berhenti menerbitkan buku. Besaran pungutan pajak penulis dinilai tidak adil bila dibandingkan profesi lain, sehingga berpotensi mematikan semangat literasi.

Persatuan Penulis Indonesia (Satupena) meminta pemerintah untuk menyamakan sistem perpajakan penulis dengan Pajak Penghasilan (PPh) final sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini mencapai 1% dari omzet maksimum Rp4,8 miliar per tahun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pada prinsipnya perlakuan pajak terhadap setiap profesi yang menjadi Objek Pajak (OP) cenderung berbeda-beda. Pasalnya, sifat pemasukan yang diperoleh memiliki karakter tersendiri.

"Setiap profesi punya karakter sendiri-sendiri. UMKM dalam hal ini tidak menggunakan pembukuan, makanya diberikan policy PPh final 1% yang berarti bruto. Bisa dikatakan kalau mereka rugi, mereka harus bayar pajak," ujar Sri usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa (12/9).

Berbeda dengan penulis yang dikenakan pajak karena memiliki penghasilan dari modal berupa royalti. Sebagai pekerja bebas, penulis menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam skema perpajakan dengan penghasilan dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar.

Tarifnya ialah 50% dari penghasilan bruto baru dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan diketahui pajak sesuai tarif berlaku. Selain itu, terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas royalti penulis buku, yang dipotong 15% dari jumlah bruto. Pemotongan biasanya langsung dilakukan penerbit.

Sri menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan penulis mengenai perhitungan biaya persiapan membuat tulisan lantaran menyangkut banyak aspek.

"Karena menulis tidak hanya melalui pemikiran dan terkait lain-lain, maka ada NPPN 50%. itu berarti setiap yang mereka hasilkan, ada 50% biaya proses menulis. Saya katakan bukan ini, oh kami kuantifikasi seolah-olah itu biayanya. Tapi ini suatu kesepakatan," jelas Sri.

Penulis dalam hal ini begitu menerima royalti dari penjualan buku, akan dikenakan NPPN dengan tarif 50%. Apabila nilainya di bawah ambang batas PTKP sebesar Rp54 juta per tahun, penulis tersebut dikatakan Sri berpotensi tidak dikenakan pajak. Skema tersebut cenderung lebih menguntungkan dari sistem PPh final layaknya sektor UMKM.

"Kalau penulis dalam menerima royaltinya dikurangi norma 50% kemudian jadi OP. Jika yang 50% itu pendapatannya di bawah PTKP, malah dia gak bayar (pajak) sama sekali. Kalau dia kena (PPh) final, nanti malah dia kena lagi bayar pajak," imbuhnya.

Pengenaan pajak bagi penulis terbilang berjenjang mengikuti fluktuasi penjualan buku. Sri memahami suatu kebijakan pasti mengundang pro dan kontra. Oleh karenanya, pemerintah akan mengevaluasi pajak profesi. Mulai dari formula pengenaan pajak hingga besara tarif. Dia memastikan evaluasi pajak akan menghasilkan regulasi pajak profesi yang lebih sederhana. (OL-6)

Komentar