Polkam dan HAM

SBY Instruksikan Kader Demokrat Jangan Asal Kritik

Senin, 11 September 2017 07:16 WIB Penulis: Dro/P-4

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politik dalam HUT ke-16 Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9). -- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menekankan partai besut­annya agar tidak sekadar mengkritik dan menyalahkan pemerintah tanpa berani menyajikan solusi dalam setiap persoalan yang tengah di­hadapi Bangsa Indonesia.

“Saya instruksikan kepada seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia baik eksekutif maupun di legislatif dan kader Demokrat lainnya untuk bekerja keras sesuai dengan profesi dan jabatannya untuk menyelesaikan lima problem,” tegas SBY di Cikeas, Bogor, Sabtu (9/9).

Dirinya juga menginstruksikan para kader di legislatif dan eksekutif untuk mendukung pemerintahan. Jika para kader bisa bekerja dengan baik dan benar, masyarakat akan diuntungkan.

SBY menambahkan dirinya masih mendengar dan menye­rap aspirasi dari masyarakat. Ada yang sudah baik dan memuaskan, tetapi masih terdapat pula sejumlah hal yang masih harus diperbaiki.

“Pertama, saat ini sebagian rakyat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, padahal orang yang menganggur tentu tidak memiliki penghasilan dan hidupnya akan susah,” ungkap SBY.

Selain itu, sebagian rakyat masih belum memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu diperparah dengan persoalan pemerataan kemakmuran sehingga yang kaya menjadi semakin kaya yang miskin masih miskin.

Persoalan lainnya ialah masyarakat menilai pembe­rantasan korupsi mulai mengalami hambatan. Bahkan, menurut SBY, masyarakat melihat terdapat upaya melemahkan KPK. Masyarakat juga melihat penegakan hukum sering kurang adil dan masih dalam suasana tebang pilih.

Guna memastikan Demokrat mampu mempertanggungjawabkan dana bantuan partai politik, Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya berencana mengundang perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Naiknya dana bantuan partai politik menjadi Rp1.000 per suara membuat setiap partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan dana tersebut.

“Nanti 13 September, kami akan kedatangan tamu dari KPK untuk berdiskusi dengan elite Demokrat,” terang Hinca. (Dro/P-4)

Komentar