Polemik

Fungsi Diplomasi DPR Ringankan Tugas Pemerintah

Senin, 11 September 2017 06:38 WIB Penulis: Put/P-5

Nurhayati Ali Assegaf -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Apa yang ingin diperjuangkan melalui BKSAP?
BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR yang fungsi utamanya melaksanakan fungsi diplomasi. Ada bidang kerja sama internasional, kami jadi anggota the Inter-Parliamentary Union (IPU) dan berpartisipasi aktif di forum-forum internasional. Ada juga bidang kerja sama bilateral dengan 59 negara. Melalui forum-forum ini, DPR memperjuangkan kepentingan Indonesia di kalangan internasional. Karena IPU sendiri sudah berdiri jauh lebih dulu dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), kita memang wajib bergabung dan memiliki fungsi dip­lomasi tersebut.

Ada pihak yang menilai pe­ran diplomasi ini sebenarnya hanya tugas eksekutif. Bagaimana tanggapannya?
Oh, tidak demikian. Sejak UU MD3 baru disahkan, DPR ketambahan fungsi, yakni dip­lomasi. Dengan adanya fungsi tersebut dalam UU, kami wajib menjalankan fungsi ini dan bergabung dengan IPU serta menjalankan fungsi diplomasi-diplomasi sesuai kewenangan DPR lainnya. Kami justru membantu pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan dengan mempelajari yang sudah dikerjakan parlemen negara lain, keberhasilannya kami bawa serta ke Indonesia.

Apa contoh hasil yang sudah didapat dari mengikuti forum IPU?
Baru-baru ini kami berhasil menyelenggarakan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan di Bali. Sambutannya luar biasa, banyak pertukaran wawasan yang ada dengan negara-negara lain, seperti perubahan iklim, ternyata itulah yang menyebabkan negara kita saat ini kekurangan­ garam.

Apakah BKSAP sering pergi ke luar negeri?
Tidak juga. Hanya semata kalau ada undangan anggota BKSAP bisa ke luar negeri, itu pun kami juga sangat selektif.

BKSAP terlihat cukup aktif, tapi fungsi DPR lainnya justru kian melempem. Bagaimana tanggapan Anda?
Dalam fungsi diplomasi kan DPR melalui BKSAP bisa secara mandiri menjalankannya. Berbeda dengan fungsi lain seperti legislasi yang harus ada kerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga pemerintah pusat. Hal tersebut butuh ekstra kerja keras. (Put/P-5)

Komentar