Polkam dan HAM

Pansus Soroti Mekanisme Penyadapan KPK

Senin, 11 September 2017 06:33 WIB Penulis: Nur Aivanni

MI/Rommy Pujianto

MEKANISME penyadapan oleh Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu fokus pembahasan di internal Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK dalam menyusun rekomendasi pansus. Mekanisme itu belum diatur detail di dalam Undang-Undang KPK.

Hal itu disampaikan anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP Eddy Kusuma Wijaya. “Penyadapan ini harus sesuai hukum, yakni orang yang disadap ialah pelaku tindak pidana. Penyadap­an pun harus seizin ketua pengadilan,” terang Eddy saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (9/9).

Mekanisme penyadapan yang tidak diatur rinci dikhawatirkan akan disalahgunakan. Eddy pun meyakini penga­turan penyadapan itu tidak akan menghambat kinerja KPK memberantas korupsi. “Enggak (menghambat). Kalau KPK-nya pinter kenapa terhambat?”

Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani sependapat mekanisme penyadapan oleh KPK perlu diperjelas lagi. Dengan demikian, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Arsul juga menyoroti masa kerja penyidik baik dari Polri atau non-Polri. “Perlu ditata ulang kembali.”
Lebih lanjut Arsul menegaskan Pansus Hak Angket KPK bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan KPK dan tata kelolanya, baik terkait sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Pansus bukan untuk memperlemah KPK, apalagi membubarkannya.

Arsul mengkritik wacana pembekuan KPK yang dilontarkan politikus PDIP Henry Yosodiningrat. Henry menyebut pembekuan diperlukan karena pembenahan KPK perlu waktu lama.

“PPP akan konsisten menolak setiap wacana atau usulan untuk membekukan, membatasi umur, ataupun membubarkan KPK,” cetus Arsul.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah meluruskan pernyataan Henry. Hasto menegaskan partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK. “Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” ungkap Hasto, di Jakarta, Sabtu (9/9).

Jaga KPK
Presiden Joko Widodo, di kesempatan terpisah, juga menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Ia mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga KPK.

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tutur Presiden, di Mojokerto, Jawa Timur, kemarin.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap dinamika politik tidak sampai membuat KPK dibubarkan. “Kalau ini (KPK dibubarkan) terjadi, arus mundur reformasi,” ujar Isnur dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil, di Jakarta, kemarin.

Dalam menanggapi itu, Ketua­ Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menegaskan DPR tidak berniat membubarkan KPK. “KPK masih diperlukan, tetapi tidak boleh juga keberadaannya melanggar HAM.” (Deo/AB/FR/P-1)

Komentar