Polkam dan HAM

NasDem Perkuat Saksi di Jabar

Senin, 11 September 2017 09:01 WIB Penulis: (Put/P-4)

MI/ DEDE SUSIANTI

PARTAI NasDem terus bersiap menghadapi Pilkada 2018, Pemilu Legislatif 2019, dan Pemilu Presiden 2019. Salah satu agenda yang dilakukan ialah Training of Trainer (TOT) calon saksi TPS di Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/9). Fungsionaris DPP NasDem yang juga bakal calon legislatif Sondang Tampubolon menyebutkan Jawa Barat menjadi pionir perekrutan saksi PS tingkat nasional. Diharapkan perekrutan saksi TPS bisa selesai 100% hingga pertengahan tahun 2018.

“Di Jawa Barat akan direkrut 98 ribu saksi tingkat TPS. Kabupaten Bogor menargetkan 13 ribu saksi, saat ini sudah ada 2 ribu lebih saksi dari tiga kecamatan, yakni Tenjo, Jasinga, dan Rumpin,” kata Sondang. Di bagian barat Kabupaten Bogor atau daerah pemilihan (dapil) 5, TOT dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, mulai 9-10 September. Acara itu dilangsungkan di dua kecamatan, yakni Jasinga dan Rumpin.

TOT di Jasinga diikuti sebanyak 130 calon saksi dari 13 desa. Karena masih dalam proses perek­rutan, belum semua calon saksi hadir. Sedianya ada 165 calon saksi dari 16 desa di Kecamatan Jasinga. Di Rumpin, sebanyak 261 calon saksi/orang hadir Sondang menambahkan, para calon saksi yang sudah direkrut itu akan diujicobakan pada Pilkada 2018. Diharapkan mereka semakin siap mengawal suara ketika Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 berlangsung.

“Kita mempersiapkan orang-orang kita di Kabupaten Bogor yang seluruhnya berjumlah 10.300 TPS. Bagi NasDem, TOT sangat penting untuk mencegah suara partai dicurangi. Jadi, untuk memastikan kemenangan khususnya di Kabupaten Bogor,” imbuhnya. Sondang menambahkan para saksi Partai NasDem akan dilin-dungi­ dengan asuransi. Mereka juga akan diberikan kartu tanda anggota (KTA) dan dana transportasi. “Kami ingin menjamin bahwa nanti uang atau transportasi sampai atau diterima saksi. Kita minta nomor rekening. Ini supaya tidak ada pemotongan apa pun. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita perhitungkan,” jelasnya.

Perekaman KTP-E
Kementerian Dalam Negeri menyatakan perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik (KTP-E) sudah mencapai 94,31% atau 174,71 juta jiwa dari target keseluruhan 185,24 juta jiwa. Masih ada sebanyak 4,5 juta data penduduk yang menunggu untuk penunggalan data. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 tahun 2017 mencapai 261,14 juta jiwa. Namun, dari jumlah tersebut hanya 189,63 juta jiwa yang wajib memiliki KTP-E.

“Secara keseluruhan sudah mencapai 174,71 juta jiwa atau 94.31%. Penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 10,53 juta jiwa atau 5.69%,” kata Tjahjo. Tjahjo mengaku tidak henti-hentinya memerintahkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri agar mengimbau masyarakat melakukan perekaman data KTP-E. Sebab, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2013, sejak tanggal 1 Januari 2015, semua penduduk yang memenuhi syarat wajib memiliki KTP-E.

Apalagi, setiap pengguna hak pilih yang akan mencoblos saat pemilihan kepala daerah harus memiliki KTP-E. Kebijakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Put/P-4)

Komentar