Polkam dan HAM

Penolakan Dana Parpol Mesti Tertulis

Senin, 11 September 2017 08:46 WIB Penulis: (Nur/Nov/P-1)

Tiyok

PEMERINTAH tetap akan memberlakukan kebijakan penaikan dana bantuan untuk partai politik. Partai boleh saja menolak tambahan dana itu dengan mengajukan secara tertulis.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengemukakan hal tersebut saat menanggapi penolakan penaikan dana parpol dari Partai Amanat Nasional (PAN). “Buat pernyataan tertulis, jangan hanya secara lisan,” ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (9/9).

Soedarmo mengatakan penaikan dana parpol telah ditetapkan dalam Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017, kemudian diperkuat dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009. Begitu PP yang baru tersebut telah ditandatangani, dana parpol sebesar Rp1.000 per suara sah pun resmi berlaku. Penolakan parpol terhadap penaikan dana dari semula Rp108 per suara sah itu, menurut Soedarmo, boleh-boleh saja dinyatakan. Meski begitu, tidak membuat kebijakan itu batal.

“Tidak ada pembatalan (kenaikan dana parpol) hanya karena satu fraksi yang menolak untuk mendapatkan tambahan dana parpol. Prinsipnya kenaikan dana parpol tetap jalan,” tegas Soedarmo.
Soedarmo menjelaskan pemberian dana parpol akan melalui mekanisme administrasi negara, yaitu melaporkan pertanggungja-waban anggaran di akhir tahun. Pencairan dana wajib dilanjutkan dengan pertanggung-jawaban tersebut.

“Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK verifikasi, lalu ada laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil tersebut sebagai tindak lanjut untuk pencairan bantuan dana parpol,” tutur Soedarmo. Sebelumnya Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan bahwa PAN menolak kenaikan dana parpol tersebut. PAN menilai langkah itu sebagai pemborosan dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Yandri, tidak seharusnya dana subsidi untuk parpol diambil dari dana rakyat. Selama ini pun tanpa subsidi parpol juga bisa jalan dengan dana yang ada, misalnya dari iuran anggota. “Saya berharap pemerintah membatalkan,” ujar Yandri. (Nur/Nov/P-1)

Komentar