Jeda

Sinergi Semua Pihak

Ahad, 10 September 2017 12:00 WIB Penulis:

MI/PUJI SANTOSO

PENANGANAN pengungsi memang bukan hal mudah. Sebab itu pula dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, penanganan pe­ngungsi dilakukan dengan sinergi banyak pihak.

Dalam pasal 2 Perpres itu disebutkan penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.

Dalam hal penampungan, Rumah Detensi Imigrasi diamanati berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Ketika tempat penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara yang ditetapkan bupati/wali kota.

Jika dilihat dari yang terjadi di Aceh, sinergi tersebut tampak sudah cukup berjalan. Di sisi lain, ketiadaan hak untuk bekerja tetap menghadirkan tantangan besar. Terlebih lamanya proses mendapat suaka dari negara ketiga, banyak pengungsi merasa tidak berdaya.

Dalam menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatra Utara Syamsul Qodri Marpaung mengaku prihatin. Di sisi lain ia juga mengakui tidak banyak yang bisa dilakukan negara selain meminta kejelasan dan terus mendorong lembaga-lembaga internasional tersebut untuk mempercepat proses penentuan status tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah berupaya maksimal memberikan perhatian tidak hanya bagi pengungsi, tetapi bagi konflik di negara asal. Hal ini khususnya terkait dengan konflik di Rakhine yang menimpa warga etnik Rohingya di Myanmar, pemerintah sudah bertindak aktif.

“Sudah melakukan ‘action’, tidak hanya diplomasi,” katanya, di Semarang, Jumat (8/9).

Tjahjo menyebutkan Pemerintah RI sudah menugasi Menteri Luar Negeri untuk menggalang negara-negara ASEAN, menggalang negara-negara di PBB, dan negara-negara Eropa untuk Rohingya.

Langkah konkret yang dilakukan, kata dia, termasuk memberikan bantuan untuk mengurangi beban pengungsi Rohingya sehingga harus dipahami sebagai upaya pemerintah membantu warga Rohingya secara maksimal. (PS/Ant/M-3)

Komentar