Opini

Anak-Anak Rohingya Adalah Anak-Anak ASEAN

Sabtu, 9 September 2017 10:54 WIB Penulis: Seto Mulyadi, Penerima Peace Messenger Award dan Peace Medallion dari Sekjen PBB, Ketua Umum LPAI

MI/ Pata Areadi

BERMASA-MASA pembantaian dan pengusiran itu berlangsung. Namun, baru satu dua tahun ini debu di balik karpet Myanmar itu terendus baunya. Laksana satu tubuh, kita ikut terluka, ikut meregang nyawa. Kita marah. Ketika anak-anak asal Rakhine, didominasi muslim Rohingya, tanpa kecuali turut menjadi korban dari operasi-operasi persekusi terencana itu, kemarahan kita meledak menjadi kemurkaan.

Indonesia, diwakili menteri luar negeri, sudah bersikap dengan langsung mendatangi Aung San Suu Kyi. Akan tetapi, bagaimana dengan sikap negara-negara Asia Tenggara sebagai sebuah entitas ASEAN? Fakta bahwa banyak warga Rohingnya--termasuk anak-anak di dalamnya--lari mengungsikan diri ke berbagai negara Asia Tenggara, jelas-jelas mengirim pesan bahwa ASEAN tidak boleh diam atas tragedi kemanusiaan tersebut.

Seperti yang kerap berlangsung di wilayah-wilayah lain yang juga diamuk aksi kekerasan, anak-anak pengungsi Rohingnya juga berisiko tinggi mengalami viktimisasi berikutnya. Masalah kesehatan, terhentinya kegiatan bersekolah, terpisahnya anak-anak dari orangtua mereka, bahkan dibawa sindikat penculikan dan perdagangan anak lintas negara, merupakan bahaya-bahaya nyata yang dihadapi anak-anak pengungsi Rohingya dan berada tepat di depan mata ASEAN.

Menambah panjang daftar masalah terkait dengan aksi pembersihan etnik di Rakhine ialah--seperti luas diberitakan--ekspresi kebencian berupa aksi pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Rohingya. Pun anak-anak Rohingya yang berhasil menyelamatkan diri sangat mungkin di dalam diri mereka mengendap ketakutan sekaligus permusuhan yang dapat meledak cepat atau lambat.

Sekian banyak ilmuwan hubung­an internasional melontarkan kritik tentang perasaan kikuk untuk ‘menegur’ sesama negara ASEAN betapa pun negara itu diketahui melakukan pelanggaran atas pranata kemanusiaan dan hak asasi internasional. Perasaan yang terkesan disamarkan dengan sebutan indah ‘solidaritas ASEAN’ itu harus dibuang jauh-jauh.

Dasar berpikir dalam merespons krisis kemanusiaan di Rakhine ialah asas kepentingan terbaik anak. Bahwa dalam situasi seburuk apa pun, hak-hak anak Rohingya harus terus terlindungi. Asas tersebut sepatutnya membangun keinsafan kolektif negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Demi kesinambungan hidup dan ketenteram­an anak-anak Rohingya, tidak boleh ada kata ‘lempar handuk’ ataupun ewuh pekewuh.

Nyata sudah, bencana kemanusiaan yang berdekade-dekade dialami anak-anak Rohingya harus dihentikan. Episode mutakhir, yakni operasi persekusi yang terulang kembali di Rakhine, merupakan alarm darurat tentang pentingnya perumusan ulang atas mekanisme dan kultur ASEAN selama ini. Perumusan ulang itu dibutuhkan untuk mengatasi masalah pelanggaran masif dan sistematis atas hak-hak anak di kawasan.

ASEAN sendiri selama ini sudah membentuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
Bahkan lebih istimewa lagi, sejak tujuh tahun lalu, di ASEAN sebenarnya telah berdiri ASEAN Commission on the Rights on Women and Children (ACWC).

Di atas kertas, keberadaan AICHR dan apalagi ACWC memperlihatkan kepedulian Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara akan nilai keramat dan potensi masalah terkait dengan hak asasi manusia di kawasan. Sesuai dengan namanya, ACWC pantas diharapkan sebagai institusi yang memberikan jaminan ekstra terlindunginya hak-hak anak Asia Tenggara.

Tidak efektifnya ACWC tampak nyata dalam situasi krisis seperti bencana kemanusiaan di Rakhine. Sudah bertahun-tahun anak-anak Rohingya hidup dalam teror berkelanjutan dan sudah selama beberapa pekan terakhir ini kebiadaban atas masyarakat Rohingya kembali tercium bau amisnya. Namun, selama itu pula kita tidak pernah mendengar satu warta pun tentang bagaimana ACWC mengadvokasi ribuan anak Rohingya, merehabilitasi mereka, apalagi mengambil langkah luar biasa untuk memastikan kompensasi bagi anak-anak malang tersebut.

Anggaplah ACWC bekerja. Akan tetapi, kerja mereka tidak terdengar gaungnya. Namun, terlepas dari masalah publisitas, ACWC pada dasarnya ibarat macan kertas. Setali tiga uang dengan AICHR, ACWC tidak memiliki mandat spesifik untuk menginvestigasi atau bahkan sebatas untuk menerima keluhan-keluhan mengenai pelanggaran hak asasi anak-anak di wilayah Asia Tenggara.

Melipatgandakan skeptisisme akan kemanfaatan ACWC, proses pembuatan keputusan di dalam komisi tersebut didasarkan pada prinsip konsultasi dan konsensus. Ini berarti ACWC tidak akan mungkin bisa bertindak tanpa sepersetujuan penuh dari seluruh perwakilan negara-negara ASEAN.

Saya ingin menyemangati seluruh kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN agar memberdayakan serta memberikan kewenangan lebih kepada ACWC untuk maksud tersebut.

Sebangun dengan itu, ke depan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya juga sepatutnya mengambil langkah berani dengan meratifikasi Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on A Communication Procedure (OPCP). Dengan meratifikasi protokol opsional tersebut, mengacu pasal 12, Indonesia akan bisa mengajukan komplain tentang pelanggaran atas hak-hak anak yang dilakukan sesama negara ASEAN.

Saya menyebutnya sebagai langkah berani karena ratifikasi OPCP membantingsetirkan kecenderungan ‘menyimpan debu di balik karpet’ yang oleh banyak pengamat ASEAN dikritik sebagai kultur tanpa solusi.

Apa pun itu, kalau sebelumnya saya membangun ungkapan bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anaknya, hari ini saya ingin melantangkan seruan: bangsa-bangsa Asia Tenggara yang besar adalah bangsa-bangsa yang mencintai anak-anak di kawasannya. ASEAN punya kepentingan mutlak untuk memastikan pembiaran terhadap bencana kemanusiaan terhadap anak-anak muslim Rohingya tidak menjadi bab kelam dalam hikayat perhimpunan kawasan ini.

Komentar