Opini

Fenomena Pergeseran Elite Umat

Jum'at, 8 September 2017 00:04 WIB Penulis: Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

thinkstock

MESKIPUN sudah agak lama, penelitian almarhum Prof Hasan Walinono masih relevan untuk dianalisis. Bahkan apa yang pernah diprediksi beliau kelihatannya kini sudah terjadi. Ia mengungkapkan kini terjadi pergeseran elite secara signifikan di dalam masyarakat. Tadinya elite-elite bangsawan tradisional dan para kiai atau pemimpin agama berkolaborasi menjadi figur idola dan penentu di dalam masyarakat, tetapi era Orde Baru terjadi perkembangan penting, antara lain, semakin melemahnya elite-elite lokal yang ditandai tergesernya pengaruh elite bangsawan lokal oleh alumni perguruan tinggi, khususnya alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang sekarang menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Mereka mendominasi sebagai pejabat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia. Sementara itu, elite-elite pondok pesantren juga mulai digeser alumni perguruan tinggi agama Islam (PTAIN, IAIN, dan UIN). Para penghulu tradisional digantikan para penghulu PNS seiring dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Sejumlah peraturan dan perundang-undangan baru lahir juga semakin memperkuat elite-elite modern. Temuan lainnya, elite-elite pusat sebagai pusat kekuasaan (central power) semakin menggerus sisa-sisa kekuatan lokal melalui kebijakan pemerintah yang terasa sentralistis saat itu.

Akibatnya konflik horizontal yang terjadi di daerah-daerah terkadang merupakan imbas dari masa transisi perubahan sosial tersebut. Di satu sisi, elite-elite lokal masih merasa memiliki kekuatan dan pengaruh tetapi kebijakan peraturan dan perundang-undangan memberikan legitimasi kepada elite-elite birokrasi yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Karena dukungan dana dan power, elite-elite birokrasi semakin kuat di daerah.

Bahkan masyarakat pun mau tidak mau harus mengakui kebijakan dan otoritas pemerintah karena perangkat-perangkatnya sudah sedemikian menggurita sampai ke tingkat perdesaan. Birokrasi modern cenderung menyingkirkan birokrasi tradisional yang selama ini hidup dan mengabdi sekian lama di dalam masyarakat. Konsekuensi logis terjadi ketika elite-elite lokal melemah, sementara terjadi pelemahan elite-elite pusat seiring dengan reformasi sosial politik yang terjadi dalam 1997-1998.

Konflik horizontal terjadi di mana-mana dan seolah sulit diatasi karena elite-elite lokal sudah kehilangan wibawa, sedangkan elite-elite pusat sudah kehilangan power. Letupan sosial terjadi di mana-mana seolah tak terkendalikan. Para kiai yang tadinya tokoh spiritual di dalam masyarakat sudah telanjur kehilangan pengaruh karena harus berbagi kekuasaan dengan elite-elite agama produk birokrasi yang sedang menguasai institusi formal.

Para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lagi didominasi alumni pesantren, tetapi didominasi para sarjana alumni kampus. Bahkan saat ini tidak hanya alumni perguruan tinggi Islam, tetapi juga dari alumni perguruan tinggi umum yang kebetulan memiliki concern terhadap masalah umat. Secara formal mereka sarjana dan memiliki kekuasaan birokrasi, tetapi belum bisa menyingkirkan semua pengaruh ulama tradisional karena mereka dibentuk suasana batin tertentu, berbeda dengan suasana yang melahirkan para sarjana tersebut.

Kini sudah terasa adanya loyalitas ganda masyarakat terhadap kedua elite tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kelompok-kelompok minoritas yang tadinya 'tiarap' di masa Orde Baru tiba-tiba bangkit dengan terang-terangan mengembangkan paham-paham mereka. Sebagai contoh, paham yang berusaha mengusung konsep khilafah seperti kelompok Hizbut Tahrir (yang pada akhirnya kini dibubarkan) dan ormas-ormas lainnya bangkit kembali mempromosikan paham mereka.

Kelompok Islam yang dulu terpinggirkan oleh rezim Orde Baru bangkit kembali, terutama tampilnya Ketua ICMI Habibie dan kemudian menjadi kepala negara. Semenjak ini bukan hanya organisasi keagamaan yang bangkit, melainkan organisasi kedaerahan yang menuntut kemerdekaan seperti Timor Timur juga bangkit kembali. Akibatnya, semua orang sepertinya bebas untuk mendirikan ormas dan dengan tujuan masing-masing.

Ditambah lagi dengan semakin bebasnya media pemberitaan menyiarkan berita tanpa harus takut atau harus menyensor beritanya seperti di zaman Orde Baru. Kini media memegang peran yang amat penting. Dalam kondisi seperti ini, tidak hanya organisasi 'merah' bangkit lagi, tetapi organisasi dan paham lintas negara (transnasional) juga ikut antre menebarkan pengaruh mereka di bumi Nusantara. Boleh saja Hizbut Tahrir dibubarkan, tetapi tidak mustahil akan segera bermetamorfosis menjadi organisasi baru dengan substansi yang sama.

Komentar