Otomotif

Wajib Garasi, Kebijakan DKI yang belum Bergigi

Kamis, 7 September 2017 03:17 WIB Penulis: (Gnr/S-2)

thinkstock

JIKA Anda acap berkendara di Ibu Kota, Anda mungkin pernah mengalami hal berikut ini. Melewati jalan kecil yang hanya selebar kurang lebih satu mobil sedan demi menghindari kemacetan lalu lintas di jalan utama. Nah, alangkah kesalnya saat harus berjibaku di 'jalan tikus', kita mesti pula superwaspada agar tidak mengenai mobil-mobil yang diparkir sembarangan di jalan tersebut.
Tidak jarang mobil-mobil itu memang milik penghuni jalan bersangkutan yang mungkin, karena keterbatasan garasi di rumah, harus diparkir di jalanan.

Nah, demi ketertiban, Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya sudah melarang hal itu dalam Pasal 140 Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 5 Tahun 2014. Bahkan, pasal serupa pun menyebutkan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. Sayangnya, peraturan itu masih sebatas di atas kertas. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui kebijakan tersebut sampai saat ini belum terlaksana.

"Belum ditegakkan maka itu perlu disosialisasikan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (6/9). Menurut rencana, Pemerintah Provinsi DKI akan mewajibkan calon pembeli mobil untuk melampirkan surat keterangan memiliki garasi. Surat keterangan itu nantinya dapat diperoleh dari kelurahan di lingkungan calon pembeli mobil sebagai salah satu persyaratan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Menurut Djarot, saat ini pihaknya tidak akan serta-merta merazia mobil-mobil yang diinapkan pemilik di jalan. Pemprov DKI akan menyosialisasikan lebih dulu kebijakan tersebut sembari menyusun peraturan gubernur terkait. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi mengatakan aturan tersebut memang sempat mengundang kehebohan pada 2014. Utamanya terkait dengan orang yang memiliki bus dan truk yang terkadang memarkir kendaraan di pinggir jalan.

Meski demikian, bila jadi ditegakkan, pihaknya akan mengikuti aturan tersebut. "Sebagai industri, kami tentu mengikuti kebijakan yang ada. Saat pertama ditegakkan, pasti timbul pro-kontra. Tapi semakin lama, masyarakat pasti bisa menyesuaikan," katanya kepada Media Indonesia. Ia pun mengakui pihaknya belum mendapat sosialisasi soal rencana penegakan aturan wajib garasi oleh Pemprov DKI.

Komentar