Opini

Pelayanan Kesehatan Berbasis Bukti

Kamis, 7 September 2017 00:17 WIB Penulis: Inez Nimpuno Dokter, penyintas kanker, dan pengamat kesehatan masyarakat

Thinkstock

PROF Pangkahila, pada Kompas 12 Juli 2017, mengusulkan sejumlah langkah bagi pasien supaya tidak ‘tertipu’ penyedia pelayanan kesehatan ‘abal-abal’; jangan gampang percaya iklan, cari ‘second opinion’, dan laporkan jika curiga ada tindakan tidak benar. Tiga kiat menjadi pasien pintar itu akan membantu pasien terhindar dari penyedia layanan kesehatan yang ‘praktik semaunya, tanpa bukti ilmiah, asal untung dan terkenal’. Namun, mempraktikkan tiga kiat itu tidaklah mudah. Pasien dan keluarganya belum tentu mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk melakukannya. Lalu, daya kritis serupa apa yang dapat melindungi pasien?

Secara universal diakui bahwa terapi yang tidak mengindahkan prinsip terapi kedokteran berbasis bukti (evidence based medicine atau EBM) akan menaruh pasien pada posisi lemah karena tidak terlindungi. Karena itulah, kasus obat palsu, vaksin palsu, pengobatan alternatif, sampai dokter ‘asli’ tapi berpraktik tanpa EBM menjadi persoalan besar. Intinya, karena tidak peduli pada prinsip patient-centred care, yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pasien.

Prinsip EBM
EBM mutlak diterapkan kalau menginginkan pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Di negara maju, prinsip EBM menjadi persyaratan utama yang mendasari pengembangan kebijakan negara untuk program-program pelayanan kesehatan. Satu contoh, untuk pelayanan deteksi dini kanker payudara dalam konteks population screening, mamografi dan bukan ultrasonografi (USG) dipilih sebagai program screening yang dicanangkan secara nasional di banyak negara. Mamografi dipilih karena EBM menunjukkan mamografi mempunyai efektivitas tinggi untuk keperluan deteksi dini. Makin efektif cara deteksi dini kanker payudara pada kelompok masyarakat yang tidak punya gejala, makin tinggi survival rate (tingkat kelangsungan hidup) dari kelompok masyarakat dengan kanker payudara tersebut.

EBM dihasilkan dari sebuah proses panjang uji ilmiah yang terstruktur, teruji, dan terukur. Dari waktu ke waktu, selalu muncul obat atau cara terapi baru. Itu identik dengan harapan baru untuk kesembuhan pasien. Obat atau cara terapi baru tersebut hanya bisa diberikan kepada pasien jika sudah terbukti aman dan efektif untuk terapi. Itulah prinsip berpraktik dengan EBM.
Secara sederhana, uji ilmiah yang menghasilkan EBM bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu, uji praklinik di laboratorium untuk menguji sebuah konsep obat, proses terapi, atau alat kesehatan. Tujuannya menentukan kelayakan penerapan pada manusia pascauji coba secara ilmiah. Dua, uji klinis (clinical trial), yang temuan baru dicobakan pada manusia/pasien. Uji klinis hanya bisa dimulai kalau sudah ‘lolos kajian etika penelitian’ (ethical clearance) yang bertujuan menjamin perlindungan hak yang menjadi objek penelitian dan melindungi pihak pengembang dari pelanggaran hak asasi manusia.

Uji klinis sendiri terhitung tahap yang paling panjang dan paling mahal jika dibandingkan dengan dua tahap sebelumnya. Uji klinis terdiri dari tiga atau bahkan empat fase. Jumlah sampel pada fase pertama lebih sedikit jika dibandingkan dengan fase-fase berikutnya yang sampelnya bisa berjumlah ratusan bahkan ribuan. Makin tinggi fase uji klinis, makin mendekati ke arah hasil final, yaitu saat obat atau cara terapi diberi merek dagang karena sudah mendapatkan izin atau lisensi dari pihak yang berwenang. Berlisensi artinya menjadi ‘penanda’ bahwa obat atau cara terapi itu sudah bisa dipasarkan.

Di negara dengan dana riset kanker memadai, uji klinis menjadi bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau pusat layanan pengobatan kanker. ‘Terapi’ dalam uji klinis sering menjadi pilihan pada waktu semua standar terapi yang ada sudah tidak bisa memberikan harapan lagi. Karena ‘terapi’ dalam uji klinis masih dalam rangka uji coba, sesuai dengan etika uji ilmiah, semua biaya ditanggung pihak pengembang dan pasien yang menjadi peserta uji klinis tidak dikenai biaya apa pun.

Terapi standar kanker ber-EBM
Kanker yang selalu menyandang label ‘penyakit yang mengerikan dan tidak tersembuhkan’ membuat pasien kan­ker selalu mencari harapan baru. Tidak mengherankan setiap kabar terapi baru muncul, entah datang dari praktisi kedokteran atau bukan, pasien menghubungkannya dengan harapan kesembuhan. Celakanya, kalau ternyata terapi kanker itu tidak ber-EBM, kerugian pasien akan berlipat-lipat. Contohnya, standar terapi ber–EBM secara terukur dan terbukti telah memberikan pasien kanker stadium awal harapan besar untuk hidup bebas dari kanker selamanya. Namun, kalau pasien dengan stadium awal ini menerima terapi tidak ber-EBM, pasien menghadapi kemungkinan besar stadium awal berubah menjadi stadium lanjut yang penyakit telah masuk kategori tidak terobati lagi.

Heboh terbaru di antara komunitas pasien kanker muncul dalam laporan utama majalah Gatra, 21 Juni 2017, soal ‘terapi terobosan’ dengan teknologi terapi sel (cell cure). Terapi itu diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk semua jenis kanker. Perhatian pasien kanker langsung tersedot pada informasi mengenai penggunaan sel dendritic (dendritic cells); sel yang diambil dari tubuh pasien, diproses khusus, lalu dimasukkan kembali ke tubuh pasien.

Laporan itu menuai pertanya­an publik. Jelas itu bagus, sebuah indikasi sikap kritis terhadap berita terapi baru. Salah satunya pertanyaannya apakah terapi dengan biaya berkisar Rp300 juta-Rp500 juta itu sudah melalui seluruh tahapan uji ilmiah? Asumsinya pasti begitu sebab pasien harus membayar. Namun, apakah tidak lebih baik kalau ada informasi tentang apa saja produk yang dijual?

Sebagai contoh, penulis hanya tahu bahwa saat ini baru ada satu produk terapi kanker dengan sel dendritic yang berlisensi, yaitu sipuleucel-T (dengan merek dagang Provenge). Sejak Provenge mulai bisa dipasarkan pada 2010 di Amerika, produk terapi kanker dengan sel dendritic itu digunakan untuk mengobati kanker prostat yang sudah tidak lagi bisa diobati dengan terapi hormonal, salah satu standar terapi kanker prostat.

Dengan adanya informasi tentang apa saja produk berlisensi yang dijual, dan untuk kanker apa saja, transparansi publik akan terjaga. Namun, mungkin pihak penyedia layanan beralasan info tentang produk tidak relevan disebarkan. Jika demikian, apakah lebih baik disediakan juga info lain atau penjelasan yang lebih spesifik yang dibangun di atas nilai-nilai EBM khusus untuk konsumen?

Ruang untuk perbaikan
Pasien kanker memang diharapkan bisa bersikap kritis pada waktu memilih terapi. Soalnya bukan hanya mahalnya biaya, melainkan juga dampak dari terapi itu yang bisa sangat berat baik fisik maupun psikologis, bagi pasien atau keluarganya, atau secara lebih luas masyarakat di sekitarnya, dan bahkan negara. Sikap kritis pasien terhadap pelaksanaan EBM saja tidak cukup untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan pasien. Negara, industri kesehatan, media, dan masyarakat perlu aktif terlibat untuk menciptakan lingkunga­n pelayanan kesehatan yang ber-EBM. Peran negara sangat penting dalam menyiapkan kerangka peraturan untuk mendukung layanan kesehatan ber-EBM, termasuk terapi baru yang dipasarkan di Indonesia. Media juga lebih investigatif dan komprehensif mengabarkan status terapi baru. Peningkatan perlindungan masyarakat dengan EBM sebagai basis semua lini kebijakan kesehatan negara atau pihak swasta akan membantu mencapai tujuan Indonesia mempunyai dunia pelayanan kesehatan yang lebih tertata.

Komentar