Opini

Rohingya dan Stabilitas Kawasan

Kamis, 7 September 2017 00:02 WIB Penulis: Muhammad Farid Fellow pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

PA

MATA dunia sedang menyorot Myanmar. Sejak 25 Agustus 2017, warga muslim Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, diberitakan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan aparat militer negara itu. yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, diberitakan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan aparat militer negara itu. Akibatnya, berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setidaknya 90 ribu kaum Rohingya telah mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. Simpati terhadap Rohingya pun bermunculan, tak terkecuali di Tanah Air.

Namun, terlepas dari segala isu, pemberitaan, ataupun seruan yang berkaitan dengan apa yang menimpa Rohingya, sebenarnya ada satu pertanyaan krusial: potensi efek domino apa yang akan terjadi bila kasus ini dibiarkan berlarut-larut serta bagaimana merespons kejadian ini agar tidak semakin memperparah konflik yang ada?

Isu lama
Kabar mengenai perlakuan buruk terhadap warga Rohingya sebenarnya tidak terjadi kali ini saja. Warga muslim Rohingya di Myanmar diperkirakan berjumlah 1,1 juta dari sekitar 52 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Walau sudah menduduki tempat tinggalnya selama generasi ke generasi, warga Rohingya hidup tanpa status kewarganegaraan Myanmar.
Mereka kerap dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. PBB bahkan meyakini aparat keamanan Myanmar telah melakukan berbagai 'kejahatan melawan kemanusiaan' terhadap warga Rohingya; sesuatu yang disangkal militer Myanmar.

Diperkirakan, sejak akhir 1970-an, sudah 1 juta warga Rohingya meninggalkan Myanmar dan tersebar di berbagai negara, seperti Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Malaysia, India, Uni Emirat Arab, dan Thailand (Al-Jazeera, 26/8). Myanmar mengklaim kekerasan terhadap warga Rohingya yang terjadi belakangan ini dipicu serangan ARSA (Arakan Rohingnya Salvation Army atau Tentara Pembebasan Rohingnya Arakan) terhadap pos polisi dan tentara di wilayah Rakhine pada 25 Agustus 2017.

ARSA saat ini dipimpin Ata Ullah atau Ataullah Abu Ammar Jununi, orang Rohingya yang lahir di Pakistan dan besar di Arab Saudi. International Crisis Group (ICG) melaporkan ARSA dibentuk pascaserangkaian aksi kekerasan 2012 dan mendapat pelatihan di luar Myanmar. Pemerintah Myanmar menyebut kelompok ini sebagai teroris. Akan tetapi, ARSA menolak dikaitkan dengan kelompok-kelompok 'jihadis' dan hanya berjuang agar keberadaan warga Rohingya diakui sebagai salah satu kelompok etnik (BBC, 5/9).

Efek domino
Terlepas dari apa pun status yang melekat pada ARSA, keterlibatan kelompok itu setidaknya memberikan sinyal bahwa isu Rohingya sudah tidak lagi semata berada di domain lokal Myanmar.
Ia telah merangkak menjadi isu stabilitas keamanan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Hipotesis itu tentu masih bisa diperdebatkan. Hingga saat ini, bukti keterkaitan kelompok ARSA dengan kelompok teroris transnasional memang belum ada.

Laporan pemerintah Myanmar mengenai konflik di Rakhine pada Oktober 2016 juga pernah menyebutkan tidak ada bukti yang menunjukkan kehadiran kelompok teroris ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atau adanya serangan yang terkait dengan ISIS (the Guardian, mengutip Reuters, 5/1). Meski demikian, masih menurut pemberitaan the Guardian pada Januari 2017, seorang pejabat kepolisian Malaysia pada divisi kontraterorisme mengatakan pihaknya telah menangkap seorang pengikut ISIS asal Indonesia yang berencana melancarkan serangan ke Myanmar.

ICG menyebutkan keliru untuk menafsirkan secara berlebihan akan adanya keterlibatan jaringan internasional secara signifikan pada kasus Rohingya. Akan tetapi, kekerasan yang berkepanjangan dapat memperbesar risiko keterlibatan jaringan internasional pada kasus itu. Boleh jadi, kehadiran ISIS atau IS (Negara Islam) maupun kelompok-kelompok serupa pada kasus Rohingya belum nyata terlihat. Akan tetapi, berlarutnya isu kekerasan dan ketidakadilan terhadap warga Rohingya berpotensi mengundang keterlibatan kelompok ekstremis.

Apalagi, ISIS selalu mempropagandakan suatu kehidupan yang lebih baik di bawah sistem khilafah menurut versi mereka sehingga kelompok itu bisa saja menjadi fatamorgana sebagai 'sang pembebas'. Masih segar diingatan kita betapa ISIS telah mengklaim berada di dua kasus teror di Jakarta (di Jalan MH Thamrin pada 2016 dan di Kampung Melayu pada 2017). Bukan sekali saja pemberitaan maraknya warga negara Indonesia (WNI) yang dilatih dan tertarik bergabung dengan ISIS.

Bukan hanya di Indonesia, kelompok Maute yang merupakan jaringan ISIS telah unjuk gigi dengan melancarkan serangan di Kota Marawi, Mindanao, Filipina. Selain mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, serangan yang telah memorakporandakan Kota Marawi itu mengakibatkan lebih dari 200 ribu warganya mengungsi. Serangan itu tidak hanya melibatkan orang Filipina, tetapi juga orang asing dari Indonesia dan Malaysia.

Berbagai analisis dan serangan yang terjadi di Indonesia dan Filipina dapat memberikan gambaran potensi keterlibatan ISIS di Rohingya jika keadaan saat ini terus berlanjut. Apalagi, dalam lingkup yang lebih luas, ISIS mulai kehilangan basis-basis utama mereka di Irak dan Suriah sehingga bisa saja mereka mencari 'medan jihad' baru. Jika tidak diantisipasi, itu akan mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Kedepankan masalah kemanusiaan
Melihat hal itu, sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara berperan aktif mencari solusi bagi penyelesaian masalah Rohingya. Apalagi, pembukaan konstitusi UUD NRI 1945 mengamanatkan untuk 'ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'. Inilah tuntunan peranan Indonesia dalam mencari solusi suatu konflik, termasuk pada masalah Rohingya. Solusi yang dikedepankan Indonesia ialah upaya untuk mengedepankan perdamaian dan keadilan sosial.

Indonesia sebenarnya sudah memainkan peran aktif. Pada 4 September 2017, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertemu dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi di Myanmar untuk mendiskusikan permasalahan Rohingya. Kunjungan Menlu Retno dapat dikatakan mewakili kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang memimpin Komisi Khusus untuk Rakhine telah meminta Indonesia untuk berkontribusi dalam implementasi rekomendasi yang dikeluarkan komisi tersebut.

Indonesia telah mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu memulihkan keamanan di Rakhine, upaya untuk menahan diri (self restraint) secara maksimal tanpa kekerasan, perlindungan kepada semua orang di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan, serta implementasi dari rekomendasi yang telah dikeluarkan komisi di bawah Kofi Annan.

Rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tersebut sudah berada di koridor yang diamanatkan UUD NRI 1945. Akan tetapi, dibutuhkan suatu upaya untuk menangkal narasi-narasi yang dapat memprovokasi masyarakat terhadap isu Rohingya, terutama melalui media sosial. Sebab, narasi-narasi provokatif telah terbukti mampu menggerakkan WNI ke luar negeri demi bergabung dengan kelompok teroris transnasional.

Pada titik itulah peran berbagai organisasi keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, media massa, maupun akademisi dibutuhkan dalam menyebarkan narasi yang menawarkan solusi yang membawa misi damai dan keadilan sosial. Tidak dapat dielakkan, langkah-langkah aktif dan preventif ke dalam negeri maupun pada tataran regional dan internasional sangat dibutuhkan untuk menjamin stabilitas kawasan Asia Tenggara. Apa pun gejolak di kawasan Asia Tenggara, sudah tentu akan berpengaruh pada stabilitas di dalam negeri Indonesia.

Komentar