Opini

Isu Rohingya dan Ujian Diplomasi RI

Rabu, 6 September 2017 00:17 WIB Penulis: M Sya'roni Rofii Doktor Hubungan Internasional, Marmara University, Istanbul, Vice President OIC Youth Indonesia

tiyok

DI saat dunia ramai-ramai mengutuk kekerasan yang dilakukan Myanmar di Rakhine State, RI tampil dengan pendekatan berbeda. Menlu RI Retno Marsudi terbang langsung menemui State Counsellor/Menlu Myanmar Daw Aung San Suu Kyi, menteri pertahanan, dan pejabat tinggi negara lainnya (Kemenlu, 3/9).

Menlu berangkat membawa misi Presiden RI Joko Widodo untuk mengakhiri krisis yang berlangsung di salah satu negara anggota ASEAN, Myanmar. Sebelum berangkat, Menlu juga melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan berhasil membentuk sebuah forum Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Dari aliansi ini pemerintah RI berhasil menghimpun bantuan dalam bentuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan kapasitas dalam jumlah yang mencapai angka US$2 juta. Dana ini wujud dari donasi masyarakat RI yang peduli dengan isu kemanusiaan.
Saat ini, Myanmar memang menjadi sorotan internasional karena operasi militer mereka yang mengakibatkan puluhan ribu warga Rahingya terpaksa mencari suaka ke Bangladesh. DK PBB menggelar sidang darurat membahas eskalasi yang terjadi, tetapi tidak menghasilkan dampak berarti.

Sejauh ini, lembaga kemanusiaan PBB, seperti disebut Pierre Peron, selaku penanggung jawab misi kemanusiaan di Myanmar mengakui sulitnya menembus blokade militer untuk menyalurkan bantuan kepada para korban. Fakta lainnya, saat ini 87 ribu orang telah tiba di Bangladesh sebagai pengungsi dan 20 ribu lainnya masih berada di perbatasan (The Guardian, 4/9).

Etnik Rohingya merupakan etnik yang beragama Islam di tengah mayoritas Buddha. Merujuk sejumlah ahli sejarah, etnik Rohingya telah tiba di daratan Myanmar sejak abad ke-12 dan mengalami perpindahan dalam jumlah yang jauh lebih besar sebagai pekerja saat Inggris menguasai India dan menjadikan Myanmar sebagai provinsi mereka. Dengan demikian, antara 1824 dan 1948, perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain di bawah kekuasaan Inggris bukan sebuah persoalan (Al-Jazeera, 3/9).

Setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948 dan kudeta militer pada 1962, nasib buruk menimpa etnik Rohingya karena junta militer menetapkan aturan baru bahwa semua orang yang tinggal di Myanmar harus terdaftar administrasi negara. Namun, ternyata etnik Rohingya tetap dianggap sebagai orang asing dan hak-hak di bidang pendidikan dan ekonomi dibatasi.

Di kawasan Asia Tenggara, Myanmar merupakan salah satu negara yang hingga hari ini belum benar-benar lepas dari bayang-bayang junta militer sehingga perlakuan tidak adil terhadap etnik Rohingya adalah isu lama yang belum bisa dicarikan solusinya, baik oleh komunitas internasional maupun pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Alih-alih memperjuangkan reformasi dan keadilan untuk semua, Suu Kyi yang pada 2015 berhasil memenangi pemilihan umum justru tak bisa berbuat apa-apa.

Solusi multilateral
Kini, persoalan yang harus dihadapi ialah bagaimana memastikan eskalasi bisa diredam dan dampak konflik di Myanmar tidak membuat stabilitas di kawasan Asia terganggu. Untuk mencegah hal itu, RI perlu menjadi pelopor menggerakkan negara-negara anggota ASEAN mencari solusi multilateral baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, negara-negara ASEAN perlu menyetujui sebuah kesepakatan yang bersifat memaksa untuk menekan militer Myanmar agar menahan diri, tidak melakukan serangan, dan mengakhiri blokade bantuan kemanusiaan internasional.

Dalam jangka panjang, ASEAN perlu mencari formula untuk mengakomodasi para pengungsi Rohingya khususnya dan setiap individu yang mencari suaka di negara-negara ASEAN, sebab di tengah tren destabilitas di kawasan Timur Tengah turut serta menambah jumlah pengungsi yang memilih negara-negara ASEAN sebagai tujuan.

Dari krisis yang terjadi saat ini, negara-negara ASEAN perlu melakukan refleksi atas peristiwa kelam di masa lalu di saat lembaga internasional seperti PBB gagal menyelamatkan puluhan ribu nyawa di Srebrenica, Bosnia, karena tidak mampu mendesak militer Serbia menghentikan serangan bersenjata.

Akhirnya, di tengah tidak menentunya tatanan dunia ’disordered’ mengutip istilah Amin Maalouf, seorang jurnalis kelahiran Libanon yang kini tinggal di Prancis, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti arus ketidakpastian itu atau merekonstruksi tatanan yang sudah ada dengan memperkuat basis-basis peradaban di kawasan.

RI sebagai bangsa yang memiliki sepak terjang dalam mewarnai percaturan politik dunia memiliki potensi merekonstruksi kembali bangunan diplomasi yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. Dengan adagium mendayung di antara dua karang, kini para diplomat RI dan mitra pemerintah punya tanggung jawab moral meneruskan cita-cita itu.

Komentar